KUNJUNGAN Dubes Australia F. Rawdon Dalrymple ke Tim-Tim
akhirnya terlaksana juga. Kunjungan itu hampir saja urung, konon
gara-gara pemerintah Australia memberikan izin bagi kunjungan
"Menlu Fretilin" Ramos Horta ke Australia bulan lalu. "Menlu
Australia Bill Hayden dengan suatu suratnya mengimbau saya agar
kunjungan itu bisa terlaksana, demi dapat tercapainya suatu
gambaran yang menguntungkan pihak dalam Partai Buruh yang
favourable (condong) terhadap Indonesia," kata Menlu Mochtar
Kusumaatmadja pekan lalu.

Selama tiga hari pekan lalu, Dalrymple bersama Atase Militer
Brigjen Gordon Murphy mengunjungi Tim-Tim. Kedua pejabat itu
meninjau Kabupaten Manatuto, 66 km sebelah timur Dili. Dengan
helikopter, mereka meninjau Pulau Atauro. Di Dili, selain
meninjau suasana kota, mereka juga berbicara dengan Gubernur
Mario Carascalao, Sekwilda Letkol Saridjo, serta pejabat militer
setempat Kolonel Roedito.

Sebelum meninggalkan Tim-Tim, kedua pejabat Australia tersebut
sempat menyaksikan unjuk perasaan masyarakat Tim-Tim. Sekitar
100 orang menunggu di pintu gerbang lapangan terbang Komoro
Sabtu lalu ketika Dalrymple kembali ke Jakarta. Mereka membawa
berbagai spanduk, bertuliskan antara lain "Kami sudah merdeka",
"Jangan campuri urusan bangsaku", dan "What are you looking for,
Australia?"

Kunjungan Dalrymple ternyata disambut dingin di Australia.
Beberapa pengamat politik dan kolomnis di harian-harian utama
Australia berpendapat, pendeknya waktu kunjungan tersebut, dan
kenyataan bahwa delegasi tersebut hanya melihat hal-hal yang
"ingin diperlihatkan pemerintah Indonesia," hampir tidak akan
mempengaruhi suara yang diberikan para anggota delegasi dalam
nperensi Partai Buruh sewaktu memperdebatkan kebijaksanaan
partai tentang Tim-Tim Rabu pekan ini.

Dalam laporannya, yang disiarkan Deplu Australia Senin lalu,
Dalrymple menyatakan, pada Gubernur Carascalao ia memprotes
keterbatasan kunjungannya. Menurut dia, Carascalao menolak
memperluas kunjungan itu. Alasannya: pemberitaan Radio Australia
yang luas tentang kunjungan itu dapat mengganggu keamanannya.
Dalrymple juga menyimpulkan: "Ada pandangan umum di kalangan
militer dan sipil, bahwa Australia hanya mempunyai sedikit hak
mencampuri masalah Tim-Tim."

Konperensi Partai Buruh yang dimulai Senin lalu, diadakan dua
tahun sekali untuk menentukan kebijaksanaan partai dan dihadiri
99 delegasi: 31 orang sayap kanan (tokoh utamanya Perdana
Menteri Bob Hawke), 40 sayap kiri, 19 orang fraksi tengah kiri
(dengan tokoh utama Menlu Bill Hayden), dan 9 anggota
independen. Kelompok sayap kiri condong memihak Fretilin dan
mendesak agar Australia mencabut pengakuannya atas integrasi
Tim-Tim ke Indonesia.

Banyak yang khawatir, bila dalam pemungutan suara kelompok kiri
menang, hubungan RI-Australia akan terganggu. "Mudah-mudahan
tidak akan terjadi hal-hal melewati batas yang bisa merusak
hubungan baik kita dengan Australia. Kalaupun itu sampai
terjadi, kita akan menjawab dengan sikap yang tidak kalah
tegasnya," kata Menlu Mochtar pada TEMPO pekan lalu.