PROF. Dr. J.B. Sumarlin, tampaknya hafal betul isi Garis-garis
Besar Haluan Negara. Di depan para pimpinan redaksi media massa
di Departemen Penerangan Minggu malam, ketika menerangkan secara
panjang lebar rancangan dan perkiraan sasaran Repelita IV, ketua
Bappenas yang baru itu antara lain mengemukakan salah satu pasal
penting dalam GBHN itu: peranan masyarakat (swasta) di mata
pemerintah.

Menurut Sumarlin, pada tahun-tahun mendatang ini, pemerintah
imgim mengurangi peranannya di bidang investasi. Kalaupun ada,
itu dilakukan dalam "proyek-proyek yang tak dapat ditanganl oleh
swasta," katanya. "Pemerintah, sesuai dengan GBHN, hanya akan
berperan sebagai pembina." Ia lalu menunjuk pada jumlah
investasi masyarakat, yang dalam tahun anggaran 1984/85 nanti
ditargetkan Rp 8,6 trilyun, pada akhir Repelita IV diharapkan
mencapai Rp 67,4 trilyun - suatu jumlah yang hanya sekitar Rp
10,2 trilyun lebih kecil dari rencana investasi pemerintah
(lihat tabel).

Investasi sebesar itu, jika diharapkan akan masuk dari swasta
dalam negeri, tentu tak akan tercapai. Maka, yang juga
dimaksudkan dengan swasta adalah investor yang masuk dari luar.
Soal pemasukan modal asing (PMA) memang bukan barang baru bagi
Indonesia. Tapi untuk tahun ini, ketua BKPM Suhartoyo belum bisa
bicara banyak. Ia agaknya masih belum tahu benar apakah
penghapusan masa bebas pajak, yang biasanya dinikmati investor
asing selama lima tahun pertama berusaha di Indonesia, akan
punya efek juga. Benar, pajak mereka diturunkan dari 45% menjadi
35%, sesuai dengan undang-undang pajak baru. Tapi kata
Suhartoyo, pekan lalu, "kami akan melakukan konsolidasi dulu."

Konsolidasi dan perubahan arah investasi kata Suhartoyo, juga
akan dilakukan terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN)
yang, seperti juga PMA, tadinya menikmati masa bebas pajak (tax
holiday) selama lima tahun. Konsolidasi tampaknya akan tetap
dilakukan pemerintah, yang dalam tahun anggaran baru, dan boleh
dibilang selama Repelita IV, akan tetap melanjutkan
kebijaksanaan berhemat-hemat derigan penghasilan dari luar
negeri (devisa). Buktinya, penjadwalan kembali proyek-proyek
besar, yang pemerintah turut serta menanamkan uangnya, akan
terus dipertahankan seperti kata Menteri Koordinator Ekuin.

Mungkin itu pula sebabnya pemerintah tak serta-merta menyambut
mulai pulihnya ekonomi di AS sebagai pertanda boleh dimulainya
ekspansi usaha ataupun investasi baru. Sikap seperti itu, antara
lain, bisa dilihat dari menurunnya angka penyertaan modal
pemerintah (PMP) sebanyak 27,8% - dari Rp 498 milyar menjadi
359,6 milyar.

Angkanya masih cukup besar, memang. Dan, menurut beberapa
pengamat, masih bisa ditekan lagi. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti,
dari FE-UI, setuju pemerimtah secara bertahap melepaskan
sahamnya yang besar dalam beberapa badan usaha milik negara
(BUMN), dan meminta mereka untuk mencari dana sendiri dengan,
misalnya, menerbitkan obligasi, seperti dilakukan PT Jasa Marga.
Menurut Dorodjatun, jika perlu, pelbagai industri yang selama
ini dikelola pemerintah secara tidak efisien diserahkan saja
kepada swasta yang mau. "Siapa tahu akan lebih efisien dan
laris," katanya.

Pemerintah, seperti kata Sumarlin, memang lebih senang berbuat
begitu. Tapi dalam proyek yang di mata pemerintah tergolong
esensial, seperti PT Krakatau Steel dan Nurtanio, agaknya
diperlukan waktu yang lama sebelum seluruhnya dapat diserahkan
kepada swasta. Sektor industri yang dianggap esensial itu, yang
menguasai banyak kepentingan industri hilir, memang tak semuanya
ditangam pemerintah. Contohnya: PT Cold Rolled Mills di Cilegon.
Proyek yang akan menelan US$ 800 juta lebih itu, 40%-nya masih
ditanggung. pemerintah (hanya 40% oleh grup Indocement-nya Liem
Sioe Liong dan Metropolitan-nya Ciputra, serta 20% lagi dipikul
konsorsium perbankan Belgia).

Tokoh pengusaha, seperti Liem Sioe Liong, Ciputra, dan William
Soerjadjaya dari grup Astra, terbukti cukup mampu, dan bersedia,
mendirikan usaha patungan di sektor industri hulu yang amat
padat modal itu. Sesungguhnya, dalam situasi moneter seperti
sekarang, dengan bunga investasi yang masih dipandang tinggi,
sudah bagus kalau ada orang yang berhasrat menanamkan modalnya.
Itu diakui sendiri oleh direktur utama BNI 1946 Somala Wiria.
"Masih tingginya suku bunga, baik untuk kredit investasi maupun
modal kerja, tetap merupakan faktor pengganggu," katanya.

Kenaikan suku bunga yang sampai 22% untuk kredit modal kerja
harus dilakukan bank-bank pemerintah untuk mengimbangi kenaikan
bunga deposito sejak Juni lalu. Bagaimana tahun ini? "Kalau kita
lihat beleid pemerintah di bidang moneter, tahun ini pun kami
masih harus tetap mengekang diri, memberikan kredit secara amat
selektif," kata Somala Wiria.

Namun, kalau toh swasta akan mampu memikul bunga tinggi, masih
ada soal lain: Untuk mendatangkan barang modal, dan membiayai
proyek itu, pihak swasta tentunya memerlukan devisa, kecuali
jika memperoleh kredit ekspor. Belum lagi bahan baku dan
komponen lain yang sebagian besar masih harus diimpor. Di sini,
swasta terbentur pada kebijaksanaan pemerintah yang sejak dulu
selalu ingin memupuk cadangan devisa. Menteri Ali Wardhana
beberapa hari lalu merasa gembira, karena cadangan devisa yang
pada bulan Maret hanya tercatat US$ 3 milyar sudah bisa ditambah
menjadi US$ 4,8 milyar pada September kemudian.

Kenaikan cadangan devisa itu disebabkan jumlah defisit neraca
berjalan, yang tadinya ditargetkan akan mencapai US$ 6,9 milyar,
ternyata bisa ditekan menjadi US$ 5,1 miIyar. Maka, untuk
menghemat pemakaian cadangan devisa, pemerintah tampaknya akan
lebih memusatkan pada usaha swasta yang kelak mampu menyerap
bahan baku penolong.

Salah satu usaha seperti itu adalah industri pertanian. Namun,
tak banyak yang tertarik untuk membenamkan diri dalam usaha yang
hasilnya baru tampak tujuh sampai sepuluh tahun. Dalam hal ini,
boleh dipuji usaha PT Astra International. Perusahaan gemuk itu
telah menyisihkan milyaran rupiah untuk membuka perkebunan
kelapa sawit seluas 5.000 hektar di Rengat, provinsi Riau. Usaha
lainnya adalah perkebunan singkong di Lampung.

Astra, seperti diakui wakil presidennva. T.P. Rachmat. memiliki
laba yang cukup besar. Sebagian laba itu disalurkan ke bidang
industri pertanian.

Pemerintah, kalau mau, agaknya bisa berbuat banyak untuk
menolong swasta yang bermodal pas-pasan. Bukan saja dengan cara
memberikan kredit model KIK dan KMKP, yang sekarang terpaksa
dikurangi. Tapi, sebagai pembuka jalan, pemerintah berpatungan
dengan swasta luar negeri untuk mendirikan sebuah usaha. Ini
usul Rudi Loprang, manajer pemasaran PT Unindo, penghasil trafo
distribusi dan trafo tenaga. "Nanti, secara berangsur, sebagian
saham swasta asing dan pemerimtah dijual pada swasta nasional,"
ujar Rudi.

Contohnya adalah Unindo sendiri, semula, 1971, lahir sebagai
usaha patungan antara Perusahaan Listrik Negara dan dua swasta
Prancis dengan investasi US$ 900.000. Saham swasta asing, yang
tadinya 60%, kini tinggal 44,4%, sesuai dengan undang-undang
modal asing. Sebagian dari saham pemerintah pun, menurut Rudi
Loprang, sudah dialihkan ke swasta nasional. "Kalau proyek
sebesar Unindo diserahkan semua kepada swasta, sulit diharapkan
ada yang bersedia menanggung risiko yang demikian besar,"
katanya.

Jadi, sektor apa yang akan baik prospeknya? Somala Wiria tak
segera menjawab. Tapi dia melihat, sektor industri pengolahan
makanan, termasuk minyak goreng, masih cukup baik dimasuki
swasta nasional. Tekstil sendiri, menurut bankir pemerintah itu,
sudah membaik. Bahkan, katanya, untuk keperluan modal kerja 1984
ini industri tekstil sudah cukup tahan menerima kredit berbunga
18 %, naik dari 14 O pada tahun lalu. Pendapat serupa juga
dikemukakan T.P. Rachmat dari Astra. Menurut dia, jika swasta
masih banyak berpikir soal return on investment (laba
investasi), tidak bakal maju-maju. Dia menilai, sektor
agrobisnis merupakan "industri di masa depan".

Pemerintah tentu akan senang bila semakin banyak swasta nasional
masuk ke sektor agro ini. Bertambahnya investasi swasta jelas
akan mengurangi tekanan pada pemerintah untuk selalu harus
melakukan ekspansi atau investasi baru. Kalau toh harus
melakukan penyertaan modal, mungkin kelak pemerintah tak perlu
banyak-banyak menyisihkan rupiah. Dr. Arsjad Anwar, ekonom dari
UI, lebih setuju jika pemerintah meningkatkan penyertaan
manajerial, bukan pada equity (modal).

Dengan cara itu, demikian Arsjad, proses alih pengetahuan
manajerial dalam suatu usaha patungan dengan, misalnya, pihak
asing bisa juga diselenggarakan. Dia beranggapan, penyertaan
manajerial mendesak dilakukan mengingat perbandingan tenaga
manajer terdidik dan profesional kita hanya sekitar 3% dari
seluruh angkatan kerja, sedangkan di Muangthai dan Filipina
masing-masing bisa mencapai sekitar 6%. "Pendidikan formalnya di
sini pun masih jelek," kata Arsjad.

Penyertaan manajerial seperti itu sesuygguhnya sudah dilakukan
beberapa bank pemerintah, dengan mendirikan lembaga-lembaga
keuangan nonbank, berpatungan dengan bank asing. Tapi dalam
patungan bank pemerintah dengan bank asing itu, T.D. Pardede,
pemilik 26 perusahaan, beranggapan bahwa pemerintah tak perlu
memasukkan modal besar. "Melalui penyertaan modal yang kecil
saja, sudah cukup alasan buat pemerintah untuk ikut mengawasi
dan membina usaha patungan tadi," kata Pardede.

Sulitnya, swasta luar negeri, jika ingin membuka usaha di
Indonesia, sampai sekarang menggunakan daftar calon partner yang
itu-itu juga. Nama Liem Sioe Liong, William Soerjadjaya, Onggo
Hartono, Hendra Rahardja, Soedarpo Sastrosatomo, Julius Tahija,
dan beberapa nama lagi yang masih bisa dihitung dengan jari
tampaknya merupakan calon favorit. Itu, dari pertimbangan
bisnis, masuk akal. Sebab, siapa slh yang tidak mau mencari
partner yang kuat?

Itu agaknya dirasakan Jusuf Kalla, direktur utama NV Haji Kalla
Trading Coy., di Ujunpandang. "Kesulitan memobilisasikan modal
dari luar negeri itu tidak hanya untuk modal patungan, tapi
juga untuk mengembangkan industri besar," kata Kalla. Menurut
dia, industri seperti itu memerlukan dana besar. "Itu bisa saja
dipancing dari bankir di luar negeri. Tapi itu kembali pada
personal guaranty," katanya.

Jusuf Kalla percaya bahwa swasta kita tak akan menutup mata bila
diserahi suatu kesempatan. Misalnya, untuk mengelola listrik di
desa atau kota terpencil, yang sampai sekarang masih dipegang
sendiri oleh pemerintah. "Masalahnya tergantung dari studi
kelayakan. Kalau modal yang ditanamkan bisa kembali dalam jangka
sepuluh tahun, mengapa harus ditampik?" katanya. Dia mau saja
kalau pemerintah, misalnya, memberikan kesempatan di bidang
industri pertanian seperti dilakukan sendiri oleh grup Astra.
"Ttu industri yang paling cocok untuk dikembangkan di Indonesia
bagian timur," katanya.

Tapi bicara soal swasta besar, masalahnya memang kembali pada
nama-nama yang, kebetulan, tergolong nonpribumi. Menjadi
pertanyaan apakah pemerintah, dan masyarakat, sudah siap menilai
kelompok itu sebagai penggerak dunia swasta. Seorang pejabat
ekonomi, ketika ditanya, menilai bahwa mereka itu menguntungkan
secara ekonomis. "Apalagi, yang sudah mulai tumbuh sebagai
multinasional, seperti kelompok Liem," kata pejabat itu. Dia
mengakui, secara sosial politis, masalahnya memang masih peka.