DI bawah cuaca mendung hari-hari ini di Jakarta, 9 Januari,
Presiden Soeharto merasa perlu mengulangi anjurannya agar rakyat
tetap prihatim dan mengeratkan ikat pinggang. Mulai membaiknya
kegiatan ekonomi di sejumlah negara industri, kata Kepala Negara
mengantarkan penjelasan pemerintah mengenai Nota Keuangan dan
RAPBN 1984-1985 di DPR, belumlah merupakan perbaikan mendasar
bagi struktur ekonomi dunia. "Perkembangan selanjutnya tetap
perlu kita ikuti secermat-cermatnya, agar kita tidak terlalu
menaruh harapan yang bukan-bukan," kata Presiden.

Peringatan itu penting dikemukakan mengingat situasi ekonomi di
luar negeri demikian besar mempengaruhi penerimaan pemerintah.
Melemahnya permintaan minyak dewasa ini, kata Presiden,
menyebabkan penerimaan dari sektor itu tidak bisa diharapkan
meningkat terlalu besar. Karena itu, untuk RAPBN 1984-1985 ini,
ancar-ancar penerimaan dari komoditi strategis tadi hanya akan
bertambah 12,6%, atau naik dari Rp 7,9 trilyun jadi Rp 8,8
trilyun. Perkiraan penerimaan itu tentu akan mudah dicapai jika
harga minyak OPEC mantap US$ 29 per barel, dan kuota resmi
Indonesia tetap 1,3 juta barel sehari, ditambah 100.000 barel
sehari, untuk jenis kondensat, yang oleh OPEC dianggap sebagai
setengah minyak mentah.

Karena alasan itulah, pemerintah kemudian berusaha meningkatkan
penerimaan di luar minyak dan gas alam cair (LNG). Langkah
pertama dilakukan dengan memperbarui ketentuan perpajakan. Dari
hasil pembaruan ini, penerimaan di luar migas itu diharapkan
naik (16,7%) dari Rp 4,9 trilyun jadi Rp 5,7 trilyun untuk tahun
anggaran mendatang. Baru dalam jangka dua-tiga tahun lagi,
pembaruan perpajakan itu terasa pengaruhnya bagi penerimaan
nonmigas.

Usaha menggenjot penerimaan dari sektor itu dipandang mendesak
untuk dilakukan. Selama Repelita IV ini, yang tahun pertamanya
dimulai pada 1984-1985, penerimaan nonmigas itu diharapkan bakal
naik secara berangsur hingga, untuk 1988-1989 nanti, porsinya
akan mencapai 45% dari seluruh penerimaan dalam negeri. Upaya
melepaskan ketergantungan dari mimyak tentu harus dllakukan
mengingat pasar untuk komoditi strategis ini belakangan
kelihatan makin goyang.

Selama Repelita IV itu, beban yang dihadapi pemerintah cukup
berat. Angka pertumbuhan rata-rata 5% setahun harus dicapai
untuk menciptakan lapangan kerja bagi sembilan juta orang.
Selama itu pula, laju pertumbuhan penduduk perlu ditekan dengan
rata-rata 2%., jika ingin meraih kenaikan produksi nasional
nyata per jiwa sekitar 3% setahun. Untuk meraih pertumbuhan
sebesar itu, kata Kepala Negara, pertumbuhan sektor industri
perlu diusahakan agar berlangsung lebih cepat daripada sektor
pertanian. Diharapkannya, dalam jangka lima tahun tadi, sektor
industri akan tumbuh rata-rata 9,5%, sedangkan sektor pertanian
sekitar 3% setahun.

Tapi memasuki tahun pertama Repelita IV ini, penerimaan
pemerintah tidak lagi segemilang Pelita III. Bahkan pada akhir
Pelita III, di tahun anggaran berjalan ini, pemerintah terpaksa
melakukan serentetan tindakan moneter dan pengetatan anggaran.
Dengan angka pertumbuhan 2,2%, pada 1983 itu, tidak banyak hasil
dicapai pemerintah. Rencana pemerintah melakukan swasembada
bahan baku untuk kepentingan industri hilir, seperti diamanatkan
GBHN, juga belum bisa dilakukan. Bahkan, sejumlah industri hulu,
seperti Proyek Aromatik di Palembang, untuk menghasilkan bahan
baku bagi industri tekstil, terpaksa dijadwalkan kembali.

Penjadwalan kembali proyek-proyek yang banyak memakan devisa itu
terpaksa dilakukan untuk menekan defisit neraca transaksi
berjalan (selisih antara impor barang dan jasa dengan ekspor
barang dan jasa). Kalau tindakan itu tak dilakukan, kata Menteri
Koordinator Ekuin dan Pengawasan Pembangunan Ali Wardhana belum
lama ini, defisit transaksi berjalan itu, pada 1983-1984, akan
mencapai US$ 11 milyar jauh di atas perkiraan yang US$ 6,2
milyar.

Sejumlah kenyataan suram pada tahun lalu itu membuat pemerintah
bersikap lebih ketat dalam menyisihkan rupiah untuk anggaran
pembangunan. Pada tahun anggaran mendatang ini, pemerintah
tampaknya "masuk lubang perlindungan" dulu, bersikap hati-hati,
dalam menyongsong awal kebangkitan ekonomi di Amerika Serikat.
Tanda-tanda itu bisa dilihat dari mengecilnya pembiayaan rupiah,
yang hanya dianggarkan Rp 6 trilyun, sedang pada tahun berjalan
ini Rp 6,5 trilyun (lihat grafik). Alokasi yang sedikit itu
menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah membiayai pembangunan
agak menurun. Sebaliknya, pengeluaran pembangunan dari bantuan
proyek membesar dari Rp 2,7 trilyun menjadi Rp 4,3 trilyun pada
tahun anggaran ini.

Toh usaha memeratakan pembangunan yang sekaligus dapat
menggerakkan pembangunan daerah, kata Kepala Negara, akan terus
dilanjutkan melalui pelbagai progran Inpres. Untuk Inpres
Kabupaten, misalnya tahun anggaran mendatang disediakan Rp 201,9
milyar, sedangkan pada tahun berjalan ini Rp 197,2 milyar.
Kenaikan anggaran juga dilakukan untuk Inpres Desa. Tapi untul
Inpres Penghijauan dan Reboisasi hanya disediakan anggaran Rp
39,8 milyar, turun dari Rp 87,3 milyar. Banyaknya kasus korupsi
di pos pengeluaran ini pada masa lalu telah mendorong
pemerintah, kata Presiden, untuk menyediakan dana "dalam jumlah
yang lebih kecil."

Tapi Inpres SD, yang borongannya dulu sering dikorup, cuma turun
sedikit dari Rp 589,2 milyar ke Rp 580,8 milyar. Kendati
demikian, naiknya beberapa pos untuk Inpres itu tampaknya akan
memberi cukup ruang gerak bagi kontraktor kecil di daerah.
Sedangkan bagi kontraktor menengah ke atas yang, antara laim,
akan nendapat rupiah dan sektor pertambangan dan energi, ruang
geraknya bisa sedikit lebih lega. Untuk sektor itu, tahun
anggaran mendatang, disediakan dana Rp 1.300,9 milyar, naik
(16,6%) dari tahun anggaran berjalan yang Rp 1.116 milyar.

Salah satu proyek raksasa di sektor pertambangan dan energi,
yang diharapkan selesai tahun pertama Repelita IV, adalah
pembangkit listrik tenaga uap Suralaya Unit I di Merak, Jawa
Barat, berkekuatan 400 megawatt. Secara bertahap, akan
diselesaikan pembangkit listrik 700 megawatt di Saguling, tak
jauh dari Bandung. Pengaruh kenaikan pengeluaran pembangunan di
sektor itu terhadap Industri konstruksl, menurut Suradi
Wongsohartono, ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), sedang
dibicarakan dengan hangat di antara para anggotanya. "Kalaupun
ada kenaikan anggaran, itu cuma dari nilainya saja, tapi jika
dikaitkan inflasi secara riil, tak ada perubahan dibandingkan
tahun lalu," katanya.

Dalam keadaan penerimaan rupiah masih terbatas itu, pemerintah
toh menganggap perlu menaikkan daya beli pegawai negeri dan
anggota ABRI: belanja pegawai meningkat dari Rp 2,6 trilyun jadi
Rp 3,2 trilyun untuk tahun anggaran mendatang. Dari jumlah itu,
sekitar Rp 2,3 trilyun - atau naik 25,8% dibandingkan yang
sekarang - akan digunakan untuk pembayaran upah, gaji, dan
pensiun. Pemerintah, demikian Kepala Negara, memandang perlu
menaikkan gaji dan pensiun, mengingat sudah dua tahun terakhir
ini gaji pegawai negeri, termasuk ABRI, tidak dinaikkan -
kecuali tambahan gaji bulan ke-13. "Kenaikan gaji dan pensiun
itu direncanakan sebesar 15% dari penerimaan bersih yang
sekarang diterima," kata Presiden, yang disambut tepuk tangan
anggota DPR.

Menurut Presiden, kebijaksanaan menaikkan gaji dan pensiun
pegawai ini merupakan bagian usaha pemerimtah memngkatkan
kesejahteraan pegawainya, guna mewujudkan aparatur yang bersih
dan berwibawa. Kenaikan sebesar 15% itu cukup memadai untuk,
paling tidak, menghibur pegawai negeri, yang selama dua tahun
dibekukan gaiinya. Maklum, sejak 1981 sampai 1983 lalu, laju
inflasi sudah bergerak cukup kencang: mendekati angka 28%,
hampir dua kali persentase kenaikan gaji itu.

Pengeluaran rutin lain yang meningkat cukup besar adalah
pembayaran bunga dan clcilan utang yang Rp 2,6 trilyun. Tahun
anggaran berjalan ini, kewajiban itu baru berjumlah Rp 1,4
trilyun. Membesarnya jumlah kewajiban itu berkaitan erat dengan
utang-utang yang sudah jatuh tempo, dan juga karena perbedaan
nilai ruplah akibat devaluasi Maret 1983. Toh ketika penerimaan
rupiah makin terbatas itu, masih ada juga pos pengeluaran rutin,
yaitu subsidi BBM, yang pasti akan membesar jika tidak direm.

Itulah dilemanya. Pada saat penerimaan dari luar negeri kurus,
dan penerimaan dari dalam negeri belum subur, pemerintah
tampaknya merasa sudah waktunya mengelus pegawainya, yang kurang
lebih 2,9 juta. Tapi pemerintah tahu betul, kenaikan pos gaji,
upah, dan pensiun yang lebih dari Rp 473 milyar itu, sedikit
banyak, turut menggerogoti anggaran pembangunan.

Tak begitu salah kalau sekretaris Jenderal Kadin Prof. Dr.
Mohammad Sadli meramalkan, akan terjadi "malapetaka" kalau gaji
pegawai negeri kali ini tak naik juga. Sebab, selain sudah
dimakan inflasi, tambahan kenaikan gaji itu akan habis, atau
mungkin tekor, kalau tiba waktunya harga BBM dinaikkan.

Tanda-tanda ke arah itu sudah ada. Dalam bahasa yang populer,
dan agak mendetail, Presiden telah menerangkan apa saja
akibatnya bagi keuangan negara kalau harga BBM tetap
dipertahankan. Kini, subsidi BBM itu ditargetkan Rp 1,147
trilyun. Kalau BBM disubsidi penuh, Presiden memperkirakan
jumlahnya akan meroket setinggi Rp 2,7 triIyun (lihat box).

Kalau harga BBM itu dinaikkan sebelum berakhirnya tahun anggaran
sekarang, tingkat inflasi yang dapat ditekan di bawah 12%
otomatis akan bertambah. Gubernur Bank Sentral, Dr. Arifin
Siregar, tak menyangkal bahwa makin tingginya inflasi akan
mempengaruhi bidang moneter, misalnya ikut mendorong bunga
deposito yang sekarang sudah tinggi, begitu pula bunga kredit.
Tapi dia memperkirakan, tambahan inflasi yang akan terjadi,
kalau harga BBM naik, sifatnya akan lebih costpush (menaikkan
biaya), daripada demand-pull (berkurangnya permintaan).
Buktinya, menurut Arifin, adalah ketika harga BBM naik dengan
50% awal tahun lalu. "Ketika itu, harga-harga memang naik
sebentar, tapi kemudian tercapai keseimbangan yang baru di
pasar, katanya.

Mudah-mudahan saja Gubernur BI itu benar. Salah satu upaya
menjaga agar inflasi itu tak lari menjadi demand-pull, adalah
subsidi pupuk dinaikkan dari Rp 457,5 milyar menjadi Rp 458,7
milyar. Kecil memang, cuma naik 0,3%, tapi efeknya diharapkan
dapat mempertahankan penghasilan para petani. Sedangkan pos
subsidi pangan, yang selama dua tahun ini ternyata tak terpakai,
kali ini secara resmi dianggap sudah tak perlu dianggarkan lagi.

Mungkin ada benarnya kalau Dr. Hadi Soesastro dari CSIS
berpendapat bahwa wajah RAPBN 1984-1985 itu dibuat berdasarkan
skenario kemungkinan yang paling buruk (lihat kolom). Salah satu
indikasi adalah defisit neraca berjalan, yang tadinya
diperkirakan akan mencapai US$ 6,9 milyar. Tapi, nyatanya,
defisit neraca berjalan itu bisa dibatasi hingga tak melebihi
US$ 5,1 milyar.

Kelebihan yang US$ 1,8 milyar itu tampaknya disalurkan untuk
memperkuat benteng cadangan devisa. Seperti kata Menteri Ali
Wardhana, cadangan devisa pada bulan Maret lalu cuma US$ 3
milyar. Tapi pada September lalu, sudah bisa disiram lagi dengan
tambahan yang pas, US$ 1,8 milyar, hingga menjadi US$ 4,8
milyar.

Dalam tahun anggaran 1984-1985, defisit transaksi berjalan itu
malah akan ditekan lagi menjadi US$ 4,9 milyar. Dan angka itu
akan terus dipertahankan selama Repelita IV (lihat grafk). Itu
merupakan pertanda bahwa pemerintah masih akan tetap melanjutkan
beleid untuk berhemat-hemat dengan pemakaian devisa. Suatu
isyarat yang tampak kurang menyenangkan pihak swasta, yang oleh
ketua Bappenas J.B. Sumarlin diminta ikut memacu sektor
industri. Sebab, penghematan pemakaian devisa berarti mengerem
impor bahan penolong dan barang konsumsi.

Kalau benar demikian, beberapa bankir swasta sependapat, bunga
kredit untuk sektor industri, yang banyak menggunakan bahan baku
penolong itu, akan tetap mahal. "Kecil kemungkinannya kredit
modal kerja bank swasta dan asing akan bisa ditekan dari tingkat
22%-24% sekarang, kata seorang bankir pemerintah.

Pemerintah bisa dipastikan akan meneruskan manajemen utang yang
ketat pula, sekalipun naiknya utang luar negeri tak bisa
dibendung. Pengeluaran rutin yang akan meningkat 39% menjadi Rp
10,1 trilyun, sebagian besar kenaikannya akan berasal dari
kenaikan pembayaran utang luar negeri, di samping kenaikan
belanja pegawai tadi. Pembayaran utang menmgkat aklbat kenaikan
kurs dolar setelah devaluasi rupiah akhir Maret silam.

Jumlah utang luar negeri Indonesia kini diperkirakan mencapai
US$ 22-25 milyar. Wharton Econometrics Associates, sebuah
konsultan terkemuka di Amerika, menaksir jumlah utang luar
negeri Indonesia akan mendekati US 30 milyar pada akhir tahun
1985. Sekalipun demikian, mereka beranggapan, utang Indonesia
masih tergolong ringan, dan dikelola secara cukup baik. Utang
jangka pendek, yang dibuat sebelum krisis Pertamina pecah,
praktis tak ada lagi. Komposisi kredit lunak dan kredit
komersial dianggap masih cukup berimbang.

Tapi pemerintah harus lebih awas dalam mempersiapkan RAPBN
tahun-tahun berikutnya. Sebab, setelah 1985, pembayaran kembali
utang luar negeri akan mulai terasa berat. Saat itu, masa bebas
bayar grace period) yang selama ini dinikmati pemerintah, akan
habis berangsur-angsur.

Bisa dipastikan, pemerintah dalam Repelita IV ini akan tetap
melanjutkan falsafah anggaran berimbang, dan setiap kali mencari
akal agar, bagaimanapun, menyeimbangkan sektor pengeluaran yang
setiap tahun makin membesar dalam rupiah, dengan sektor
penerimaan. Dengan asumsi bahwa uang yang masuk dari ekspor
minyak dan LNG masih akan mewakili porsi terbesar penerimaan
tahun ini pos utama itu bertahan dengan 64% dari seluruh
penerimaan - pemerintah agaknya masih perlu bersabar hingga
akhir tahun 1986.

Para juru ramal OPEC belum melihat harga minyak akan membaik,
demikian pula produksinya, sampai akhir tahun 1986. Menteri
Pertambangan dan Energi Prof. Dr. Subroto, salah seorang anggota
pamitia monitoring harga minyak OPEC, melihat bahwa baru pada
1987 dunia industri kembali membutuhkan banyak minyak. Suasana
yang baik itu diharapkan terus berlangsung. Para peramal itu
agaknya percaya, mesim industri di Amerika, Jepang, dan Eropa
sudah mulai berputar kencang, tanda bahwa mereka sudah
benar-benar normal.

Tapi, untuk tahun ini, Indonesia memang belum bisa berharap
banyak dari Jepang, yang tetap saja tumbuh dengan sekitar 4%
setahun, dan Eropa yang pertumbuhannya masih melata 2% - 3%.
Sedangkan Amerika, yang katanya mulai makmur lagi, nyatanya, tak
banyak menyerap minyak dari luar negeri. Dalam kuartal ketiga
tahun ini, dengan rekor pertumbuhan di atas 7%, AS hanya
menambah konsumsi minyaknya dengan 1% saja.

Mereka mungkin sudah mulai terlatih untuk tak terlalu tergantung
pada minyak. Mudah-mudahan saja, industri mereka akan berangsur
pulih, terutama industri mobilnya, yang terkenal rakus menghirup
bensin.

Bagaimana dengan golongan yang biasa disebut lemah? Sekalipun
dipagari dengan pilihan berat, pemerintah tampaknya tetap
memperhatikan sektor pertanian, perkebunan, dan usaha ekspor.
Sektor yang melibatkan banyak orang itu tentu butuh kredit yang
murah. Karena syarat dan timgkat bunganya ditetapkan BI. BI
berkewajiban menyediakan kredit likuiditas berbunga rendah untuk
disalurkan ke berbagai bank pelaksana.

Kredit investasi untuk perkebunan swasta nasional, misalnya,
bunganya 12%. Ada beberapa kalangan yang minta agar kredit
likuiditas itu lebih dilonggarkan. Tapi, seperti biasa, BI takut
itu akan melecut tingkat inflasi. Kredit itu memang bukan
berasal dari dana masyarakat. Dan Arifin Siregar lebih setuju
kalau dana kredit perbankan itu diambil dari masyarakat yang,
sedikit banyak, dapat dihimpunkan lembaga keuangan itu sendiri.
"Kredit bank yang sumber dananya berasal dari masyarakat tidak
akan mendorong laju inflasi," kata Arifin.

Inflasi, inflasi, dan sekali lagi inflasi. Itulah yang paling
dikhawatirkan pemerintah, sejak awal Pelita I, 15 tahun silam.
Kekhawatiran itu pula yang akan banyak terdengar selama
tingkatnya masih dl atas 10%. setahun. Tampaknya, untuk waktu
yang cukup lama, ekonomi Indonesia masih harus hidup di dalam
lubang perlindungan, menunggu bangunnya ekonomi di
negara-negara industri.