BELUM setahun berkuasa, Letnan Jenderal Hussain Mohammed Ershad
telah menghadapi batu-ujiannya yang terberat. Ribuan mahasiswa
berdemonstrasi di ibukota Bangladesh, Dhaka, dan beberapa kota
besar lain menentang pemerintah militernya. Dan tampaknya
pemilihan umum akan dilakukan lebih cepat daripada yang
diperkirakan selama ini.

Jenderal Ershad mengumumkan pekan lalu dia mengundang para
pemimpin semua aliran politik Bangladesh untuk mtngadakan
"dialog nasional" dengannya. Dialog ini akan diadakan dalam
Maret, bertepatan dengan setahun Jenderal Ershad memegang tampuk
kekuasaan di Bangladesh setelah suatu kudeta tak berdarah.
Pengumuman tentang dialog nasional itu dikeluarkan setelah bebas
presiden, Khondakar Moshtaque Ahmed, pemimpin Liga Demokratis
yang beraliran kanan, mengulangi imbauannya.

Dia berseru supaya penguasa segera kembali kepada pemerintahan
demokratis. "Ini adalah konsensus nasional," katanya. "Ini
adalah satu-satunya jalan untuk mengatasi krisis sekarang."
Krisis itu terjadi sejak mahasiswa melancarkan demonstrasi besar
di Dhaka, Cittagong dan sejumlah kota besar lainnya pekan lalu.
Mereka juga menyerukan pemogokan umum di seluruh negeri.

Lima orang meninggal, termasuk dua orang polisi, dan sedikitnya
200 orang luka. Sekitar 1.400 orang ditahan, sekalipun ada 1.000
yang dibebaskan setelah diperiksa. Sebagian besar mereka yang
masih ditahan itu adalah anggota Partai Liga Awami, Partai
Nasional Awami yang pro-Soviet, Partai Pekerja dan Partai
Komunis.

Tentara dikerahkan ke Dhaka untuk mcngatasi kerusuhan pekan lalu
itu dan larangan keluar rumah diperpanjang menjadi 12 jam dari
yang semula 7 jam. Tetapi sekarang, peringatan penguasa bahwa
mereka yang berkelompok lebih dari lima orang atau melakukan
demonstrasi akan dihukum berat telah mulai memperlihatkan
hasilnya. Jam malam sudah dikembalikan pada 7 jam. Dan imbauan
mahasiswa untuk melancarkan pemogokan nasional boleh dikatakan
tak berhasil.

Tentara juga menahan 30 orang pemimpin dari 18 partai politik
yang melakukan rapat gelap di rumah bekas menteri luar negeri,
Kamal Hossain. Di antara mereka terdapat juga Hasina Wazed,
putri almarhum Presiden Sheikh Mujibur Rahman. Dia adalah
pemimpin Liga Awami, partai yang dulu dipimpin ayahnya.

Adalah 18 partai politik itu -- dari ekstrim kanan sampai kiri
-- yang sepenuhnya mendukung para mahasiswa melakukan
demonstrasi anti-pemerintah militer. Mereka tergabung dalam
Chatra Sangran Parishad (Komisi Aksi Mahasiswa), yang menghimpun
14 organisasi mahasiswa. Suatu pernyataan pemerintah menuduh
bahwa anggota Komisi itu "menyerang polisi
gelombang-demi-gelombang."

Tapi polisi konon melepaskan tembakan terhadap sekelompok
mahasiswa setelah gagal membubarkan protes mereka dengan gas air
mata. Perkelahian dengan alat negara terjadi ketika mahasiswa
itu mencoba menyerbu rintangan polisi.

Kerusuhan itu sendiri sebenarnya berasal dari keputusan Jenderal
Ershad untuk menjadikan bahasa Arab dan Inggris sebagai
pelajaran wajib di sekolah dasar di ibukota. Ini jelas suatu
tambahan pendekatan Bangladesh dengan negara Arab yang selama
ini membantu anggaran pembangunannya. Jenderal Ershad ingin
menjadikan Islam sebagai agama negara tanpa menjadikan
Bangladesh suatu negara Islam. Golongan sekuler dan para
pemimpin partai politik, yang telah kehilangan kekuasaan sejak
Ershad berkuasa, melihat kali ini suatu kesempatan baik untuk
memukul pemerintah militer.

Demonstrasi yang semula bertujuan menentang pengajaran bahasa
Arab dan Inggris di sekolah dasar di ibukota kemudian berubah
menjadi gerakan antipemerintah. Dan Jenderal Ershad tampaknya
mundur setapak. Dia mengatakan bahwa kebijaksanaan tentang
pengajaran kedua bahasa itu tidak akan dilaksanakan sampai
masyarakat menyetujuinya.

Bangladesh suatu negara miskin. Luasnya hanya seperti Pulau Jawa
dengan penduduk sekitar 95 juta. Setiap tahun negeri itu
dilanda berbagai malapetaka: banjir karena hujan lebat atau
karena mencairnya salju di Pegunungan Himalaya kering-kerontang
karena hujan tak turun dan badai-topan dari Teluk Benggala di
selatan.

Di musim hujan, sepertiga dari negeri itu terendam air. Belum
lagi penderitaan masyarakat karena wabah berbagai penyakit.
Bangladesh bisa dikatakan hampir-hampir hidup dari bantuan
asing. Sejak memisahkan diri dari Pakistan 10 tahun lalu, negeri
itu sudah menerima sekurang-kurangnya US$ 11 milyar, sebagian
besar dalam bentuk bantuan pangan. Dan Jenderal Ershad tampaknya
tidak ingin melihat lebih sering kerusuhan -- seperti kejadian
pekan lalu itu -- menambah kemiskinan di negerinya.

Sekarang dia menyatakan bersedia kembali ke pemerintahan
demokrasi, sistem yang digulingkannya hampir setahun lalu, untuk
memberangus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tapi kini
partai-partai politik menuduh Ershad memerintah secara
sewenang-wenang.

Ershad, dalam pengumumannya pekan lalu, mengukuhkan janji yang
pernah diberikannya. Bangladesh, katanya, akan mengadakan
pemilihan anggota dewan rakyat tingkat daerah dalam Oktober
mendatang, dan pemilihan umum untuk kembali ke pemerintahan
demokrasi tahun 1984.

Sementara itu tidak ada kuliah bagi para mahasiswa sampai kampus
-- yang ditutup penguasa militer karena kerusuhan ini -- dibuka
kembali 27 Februari. Tetapi khusus mahasiswa Universitas Dhaka
mungkin harus menunggu lebih lama, karena kampus mereka ditutup
untuk jangka waktu tak terbatas.