(7 Januari 1983, 06.51 WIB)

KRIIIIING .... Cukup lantang kedengarannya di pagi yang tenang
itu. Segera disusul pembicaraan dua arah yang cukup hangat
(diceritakan kembali dengan bahasa yang lebih enak):

A: Hallo.
B: Morning . . . (segera jelas siapa di ujung lain). Benar juga
dugaan umum mengenai kenaikan harga BBM. Kali ini tampaknya
tidak mengejutkan. Yang sudah sempat antre bensin sebelum harga
dinaikkan malahan merasakan kepuasan tertentu. Reaksi orang
memang sering lucu dan aneh. Tapi biarlah. Yang penting,
bagaimana kiranya efek kenaikan harga BBM ini, apalagi kalau
dilihat adanya kelesuan dalam ekonomi?

A: Ha, ini sukar dipastikan. Kemungkinan pertama, kegiatan
produksi menjadi mandek. Tapi banyak cara untuk menghindarinya.
Di satu pihak, peraturan-peraturan yang sering menghambat
sebaiknya diperlonggar untuk menurunkan beban ongkos produksi.
Di pihak lain, anggaran pembangunan kan masih cukup besar untuk
menstimulasi ekonomi.

B: Wah, you terlalu menganggap gampang. Berapa kali sudah
dikatakan peratuMn akan disederhanakan, tapi sering yang
dijumpai sebaliknya. Sekarang ini anggaran rutin, yaitu gaji
pegawai, tidak naik. Tentu bisa dibayangkan ke mana arahnya.
Soal anggaran pembangunan, itu pun bukan satu-satunya motor
penggerak ekonomi kita. Malahan dalam keadaan seperti sekarang
ini anggaran pemerintah yang besar itu bisa merupakan saingan
berat bagi kegiatan ekonomi masyarakat/swasta (gejala ini
namanya crowding out dalam bahasa ekonominya). Ini tentu
tergantung kebijaksanaan kredit pemerintah, yang pada gilirannya
tergantung kecenderungan inflasi. Jadi bagaimana?

A: Tunggu dulu, masih ada kemungkinan kedua. Bila pasar agak
lesu, dan mekanisme pasar dibiarkan bekerja, seharusnya gejolak
harga-harga bisa direm. Bebannya memang pada produsen. Mereka
sering harus dipaksa keadaan untuk melakukan
penyesuaian-penyesuaian struktural supaya bisa menjadi lebih
efisien. Sekarang ini waktunya, dan dari sudut ini memang betul
yang anda katakan mengenai melonggarkan keran kredit.

Cara ini lebih baik daripada pemberian proteksi kepada produsen
melalui penetapan harga-harga patokan buat produknya. Pengalaman
menunjukkan penetapan patokan harga itu terlalu tinggi, menjadi
sumber inflasi, dan membuat ekonomi kita menjadi tegar-harga
(price rigid). Sebab jangan lupa, konsumen juga perlu
dilindungi.

B: Tentunya you tidak mengecualikan perusahaan negara, bukan?
Sering ada kesan, justru di saat-saat penyesuaian harga itu
perusahaan-perusahaan negaralah yang menjadi pelopor kenaikan
harga dan tarif jasa seperti angkutan, listrik dan telkom.
Produsen-produsen ini pun harus melakukan penyesuaian struktural
supaya lebih efisien dan jangan hanya menggeserkan bebannya
kepada konsumen.

Bagaimana hal itu bisa dijamin, melihat kedudukan monopolistik
yang mereka nikmati? Kita lihat sajalah. Bagaimana sebenarnya
mengenai kenaikan harga-harga itu sendiri. Mengapa justru
jenis-jenis BBM yang katanya untuk rakyat kecil itu persentase
kenaikannya lebih besar dari jenisjenis BBM yang lain? Apa
artinya ini bagi usaha pemerataan? Dan lagi pula .....

A: Pelan, sabar dong. Baiknya kita lihat persoalannya dengan
kepala dingin, dan satu per satu. Kita tahu subsidi BBM memang
harus dikurangi dan tidak bisa dihindarkan. Semakin lama kita
tunggu semakin banyak masalah yang ditimbulkannya. Ongkos
produksi BBM cenderung terus meningkat, dan dari data yang ada
tampaknya sudah mencapai Rp 185 per liter.

Bila harga minyak tanah tidak dinaikkan, artinya setiap liter
yang kita pakai harus ditunjang sebanyak dua pertiga dari ongkos
produksinya oleh pemerintah, dan kita hanya membayar
sepertiganya saja, ini terlalu timpang. Dan banyak akibatnya
bagi ekonomi dan bagi penyediaan energi di masa depan.

Begitu juga dengan minyak solar, minyak diesel dan minyak bakar
yang masih disubsidi. Justru jenis-jenis BBM ini yang membuat
jumlah subsidi selalu membengkak karena laju penggunaannya
pesat, antara lain karena harganya yang relatif rendah.

Itu menerangkan mengapa untuk jenis-jenis BBM ini harganya
dinaikkan lebih dari 60 persen. Bila premium hanya naik sekitar
33 persen, pertimbangan obyektifnya ada. Jenis ini tidak
disubsidi, dan dengan kenaikan ini harganya sudah sama dengan di
banyak negara lain yang lebih maju. Jadi tidak masuk akal untuk
memperbesar kenaikannya. Sahamnya dalam keseluruhan konsumsi BBM
juga tidak besar, sehingga tidak mungkin kenaikan harga premium,
super 98, avtur dan avigas itu dapat menutup subsidi untuk
jenis-jenis BBM yang lain (skema serupa ini dikenal sebagai
subsidi silang).

B: Bila demikian, mengapa tidak dicari alternatif lain terhadap
kenaikan harga BBM?

A: Dalam jangka pendek kiranya tidak ada alternatif lain. Ini
harus kita akui. Kecuali bila kita bersedia menurunkan jumlah
dana untuk pembangunan. Selain itu ide pemerataan yang sehat
adalah melalui usaha-usaha pembangunan untuk memperbesar dan
memperdalam kapasitas produksi dalam masyarakat. Dan bukan
dengan cara yang artificial sifatnya melalui penekanan terhadap
harga (penciptaan distorsi harga dalam bahasa ekonominya).

Juga kita harus mengerti, dalarn keterbatasan keuangan negara,
ongkos pemerataan menjadi tinggi dan mahal. Pemerataan itu kan
bukan kado, dan bukan berarti memanjakan. Jangan lupa pula
kemanjaan itu tiada batasnya. Anda sudah dengar kemarin dari
pidato Presiden di DPR bahwa bila harga BBM tidak disesuaikan,
jumlah subsidinya akan mencapai Rp 2,1 trilyun lebih atau
sekitar 3 milyar dollar. Bukan jumlah kecil, lho.

B: I see. Kalau dilihat begitu memang lain ceritanya. Berapa
persen itu dari keseluruhan anggaran? bila dihitung kira-kira
12,7 persen atau 26,6 persen dari anggaran pembangunan yang
tersisa). Sejauh ini kita baru membicarakan segi pengeluaran
dari anggaran. Bagaimana dengan segi penerimaannya? Bagi saya
kelihatannya cukup optimistis. You kira bagaimana?

A: Saya tidak punya data untuk menilai hal ini, terus terang
saja nih. Penerimaan negara sangat tergantung dari penerimaan
minyak, yang pada gilirannya sangat dipengaruhi keadaan pasar
minyak internasional. Tampaknya kita berusaha bisa meningkatkan
produksi kita (1,4 juta barrel per hari?) dan juga jumlah yang
diekspor, entah pada harga berapa asumsi perhitungannya (US$ 34
per barrel?). Coba sebentar.

Bila kita lihat angka-angka RAPBN itu, kira-kira 70 persen dari
seluruh penerimaan, termasuk bantuan proyek dan bantuan program,
dipengaruhi keadaan di luar negeri. Lha ini artinya apa?
Sederhana saja. Bila realisasinya lebih rendah dalam nilai
dollarnya, nilai rupiahnya bisa dipertahankan dengan cara
mengubah nilai tukar (melalui depresiasi atau devaluasi).
Mungkin perhitungan anggaran sudah mengasumsikan ini. Lihat saja
nanti.

B: You are kidding! Masakan begitu?

A: Sudahlah kita akhiri saja dahulu ....

B: Nanti dulu. Satu hal lagi. Sampai kapan kiranya kita terus
dihadapi soal subsidi BBM ini? Masakan tidak ada akhirnya?

A: Saya kira sih dalam waktu yang tidak lama -- mungkin dua
tahun, bisa lebih cepat dari itu -- subsidi melalui anggaran
tidak diperlukan lagi. Bisa saja jenis BBM tertentu, misalnya
minyak tanah, tetap disubsidi dalam batas yang wajar dan bisa
ditutup oleh penerimaan lebih dari jenis-jenis BBM lain. Asal
harga minyak stabil dan nilai tukar kita tidak terlampau
merosot. Coba lihat:

Bila sekarang ini minyak tanah naik menjadi Rp 130 per liter,
minyak diesel dan minyak bakar menjadi Rp 150 per liter dan
minyak solar tidak disubsidi lagi (Rp 185 per liter), sebenarnya
tidak akan ada lagi subsidi melalui anggaran. Minyak solar
sampai tahun 1973 kan juga tidak disubsidi, dan keadaan kita
sekarang kan sudah jauh lebih baik dari sepuluh tahun lalu. Jadi
kenapa tidak? Tapi ini cuma main hitung-hitungan saja lho. Bila
orang lain ikut mendengar pasti akan marah nih. Sudah, ini saja
dahulu. Kita juga sudah harus belajar mengurangi obrolan per
telepon. Harga pulsanya mungkin akan naik (sudah diumumkan
sebesar 20 persen) ....

B: Ha, ha, ha, ..... (tidak jelas makna suara tertawa ini).