INI mungkin kabar baik bagi kaum penganggur. Salah satu masalah
besar yang harus ditangani dalam 5 tahun mendatang, seperti
pesan Presiden ketika menyampaikan rancangan GBHN 1 Oktober
lalu, adalah perluasan kesempatan kerja.

Masalah kesempatan kerja memang pantas mendapat perhatian.
Menurut Sensus Penduduk (SP) 1980, jumlah angkatan
kerja--penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan--tercatat
sebesar 52,1 juta. Sedang yang tidak tergolong angkatan kerja,
seperti anak sekolah dan pengurus rumah tangga, sebesar 52,3
juta. Dari jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja dan
mencari pekerjaan (angkatan kerja), menurut data Biro Pusat
Statistik (BPS) 98,2% (51,2 juta) dianggap sudah bekerja dan
sisanya 1,8% (918.414) menganggur.

Angka pengangguran BPS itu kemudian mengundang reaksi. "Kecilnya
angka pengangguran itu, telah menuntun pada suatu anggapan bahwa
di Indonesia tidak ada masalah pengangguran," kata Dr. Suharso,
Ketua Leknas LIPI. "Apa artinya punya angka pengangguran yang
kecil bila di dalam kenyataan masih banyak keluh kesah anak-anak
yang mencoba mencari pekerjaan sekedar untuk mempertahankan
hidupnya?" kata Suharso dalam Seminar Geografi II di Bulaksumur,
Yogyakarta dua pekan lalu.

Yang dipersoalkan Suharso rupanya soal definisi pengangguran.
Angka itu dianggap didasarkan rumusan BPS yang terlalu longgar:
bekerja ialah mereka yang melakukan kegiatan untuk memperoleh
penghasilan sedikitnya satu jam seminggu.

Pihak BPS mengambil dasar itu bukan tanpa alasan. "Mereka yang
bekerja seminggu lalu, minimal satu jam," demikian kata Sutjipto
Wirosardjono, "dimaksudkan agar angkatan kerja tidak kehilangan
informasi mengenai mereka yang bekerja kurang dari 35 jam."
Wakil Ketua BPS itu juga menunjuk tolok ukur pengangguran lain,
yang juga dilakukan dalam sensus yang lalu yaitu mereka yang
bekerja kurang dari io jam serta yang di bawah 35 jam seminggu.

Menurut perhitungan BPS, angka pengangguran (bekerja kurang dari
10 jam) sebesar 5,2% atau 2,7 juta. Sedang yang bekerja kurang
dari 35 jam seminggu alias "setenah" penganggur mencapai 34,7%
(sekitar 18 juta) dalam pencacahan 1980. Untuk 1976 tercatat
32,5%, 1977 sebesar 31,5% dan 1978 mencapai 37,5%. Jadi angka
1,8% itu, "adalah jumlah orang yang mencari pekerjaan dan tidak
bekerja sama sekali," kata Dr. Hananto Sigit, Kepala Biro
Analisa dan Pengembangan, BPS.

Agaknya yang belum dilakukan BPS ialah mengukur pengangguran
dengan tolok ukur tingkat pendapatan dan ketiakcocokan jenis
pekerjaan dengan pendidikan. "Dan yang harus dipecahkan, bukan
cuma meniadakan penganguran mutlak yang 1,8 persen itu," kata
Sisdjiatmo Kusumosuwidho, Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan
Latihan Demografi FEUI. "Juga masalah setenmenganggur karena
masih di bawah batas minimal dari jam kerja, pendapatan dan
ketidakcocokan pekerjaan dan pendidikan," tambahnya.

Jumlah angkatan kerja diperkirak.m akan melonjak menjadi 65 juta
dalaln 5-10 mhun mendatang. "Ini karena bagian penduduk 10-20
tahun yang saat ini sudah telanjur dilahirkan akan memasuki
pasaran kerja," kata Suharso. Sedang distribusi lapangan
pekerjaan nampaknya belum menggembirakan. SP 1980 menunjukkan,
54,9% (28 juta) berada di sektor pertanian, 15,2% atau 7,7 juta
di sektor jasa dan 12,9% (6,6 juta) perdagangan.

Bidang yang rupanya bisa menampung ledakan angkatan kerja antara
lain pengembangan sektor informal, seperti perdagangan, jasa,
industri rumah tangga dan angkutan. "Ini yang mampu menyerap
banyak tenaga kerja," kata Sutjipto. Sedang sektor modern
seperti perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), kemampuannya
masih kecil dibandingkan pasaran pekerja.