SEPERTI sebuah teka-teki, bila ada yang bertanya apakah hubungan
kenaikan harga BB1 (bahan bakar minyak) dengan SD Inpres. Tapi
itu bukan teka-teki, dan jawabannya diberikan Presiden Soeharto
di DPR pekan lalu. Esok malamnya, Menko Ekuin yang merangkap
Ketua Bappenas Prof Dr. Widjojo Nitisastro menjelaskan pula hal
itu lewat TVRI.

Kenaikan harga BBM berarti pengurangan subsidi terhadap bahan
bakar itu. Dan pemotongan subsidi itu dipindahkan ke anggaran
pembangunan. Hasilnya, terjadi perbandingan terbalik antara
subsidi BBM dan anggaran pembangunan beberapa sektor dalam RAPBN
1981/82 dan 1982/83.

Yang membuat kejutan ialah dinaikkannya Sektor Pendidikan,
Generasi Muda, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap
Tuhan YME menjadi anggaran pembangunan dengan prioritas pertama,
sebesar Rp 1,3 trilyun. Jelaslah kini ke mana pemerintah hendak
melangkah .

"Ini membuktikan pengertian yang sungguh besar dan mendalam
terhadap arti dan urgensi pembangunan pendidikan dan kebudayaan
nasional bagi masa depan negara dan bangsa kita," komentar
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Joesoef
dalamwawancara tertulis TEMPO. Dan ketika mendengarkan pidato
Presiden mengenai RAPBN ini, Menteri yang suka melukis ini
sempat mencurahkan emosi kegembiraannya ke kertas, berwujud
sebuah sketsa suasana sidang DPR (5 Januari) itu.

Kenaikan Sektor Pendidikan itu memang bukan main-main. Dalam
RAPBN tahun-tahun sebelumnya sektor ini hanya menempati
prioritas keempat atau kelima, bahkan menjadi prioritas keenam
(tahun anggaran 1976/77). Baru dalam anggaran 1980/81 dan
1981/82 ia menduduki prioritas ketiga setelah Sektor Pertanian
dan Pengairan, dan Sektor Perhubungan dan Pariwisata (lihat
Grafik 1).

Di TVRI Menko Widjojo menggambarkan kenaikan anggaran Sektor
Pendidikan dibandingkan dengan subsidi BBM. RAPBN 1981/82 Sektor
Pendidikan memperoleh jatah Rp 786,7 milyar. Subsidi BBM Rp
1,511 trilyun.

Kini untuk RAPBN 1982/83, dengan kenaikan harga BBM lebih 60%,
subsidi itu hanya Rp 924 milyar. Ini memungkinkan pemerintah
menaikkan anggaran buat Sektor Pendidikan menjadi Rp 1,3
trilyun. "Jadi kita balik. Anggaran Sektor Pendidikan hampir
satu setengah kali subsidi BBM," lanjut Widjojo.

Seribu SMP

Tapi sebenarnya, baru dari anggaran tahun 1979/80 subsidi BBM
melambung, melampaui anggaran Sektor Pendidikan. Sebelumnya
anggaran sektor ini jauh lebih besar dari subsidi itu. Bahkan
1975/76 jatah Sektor Pendidikan hampir 100 kali lebih besar dari
subsidi BBM (lihat Grafik 11).

Toh, itu akan memungkinkan pembangunan 22.600 SD Inpres,
penambahan 35 ribu lokal baru dan rehabilitasi 26 ribu SD. Juga
untuk pembangunan 20 ribu rumah untuk kepala sekolah dan guru.
Dan ditambah lagi dengan rencana pengadaan 1000 SMP.

Apa yang hendak dicapai dengan program SD Inpres itu? "Jika
setiap warga kita telah menenyam Dendidikan dasar maka
cakrawaa penlihatan bangsa kita akan lebih luas, dasar unuk
peningkatan ketrampilannya lebih tinggi serta daya kreatif
masyarakat lebih berkembang," kata Presiden.

Dengan kata lain, keprihatinan kini (kita terpaksa membayar BBM
dengan lebih mahal) adalah untuk kesejahteraan masa depan
(terdidiknya semua warga masyarakat, paling tidak dalam
pendidikan dasar).

Tak hanya itu' Untuk pertama kalinya pemerintah akan mengirimkan
paket peralatan olahraga bagi 50 ribu SD. Memang itu masih belum
cukup, karena jumlah SD seluruhnya lebih dari 150 ribu.

Selain itu buku bacaan untuk SD tahun 1982/83 mendapat anggaran
dua kali lipat dari tahun sebelumnya -- dari hanya Rp 15 juta
menjadi Rp 30 juta.

Apa gunanya? "Pendidikan tidak berhenti pada lulus ujian saja,
melainkan berlanjut seumur hidup," kata Daoed J oesoef. "Untuk
dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan itulah orang harus
mempunyai minat membaca. Oleh karena itu minat baca harus
ditanamkan pada anak sedini mungkin."

Menurut Daoed pula, bila tahun 1981/82 ada 100 judul buku yang
dibeli pemerintah, kini direncanakan 200 judul. Sehubungan
dengan penyediaan buku bacaan ini, tak hanya anak-anak yang
memperoleh keuntungan, tapi juga para penerbit. Bayangkan, oplah
buku bacaan per judul kini antara 3-10 ribu, sedang jumlahnya
yang akan dibeli Dep. P & K akan mencapai 150 ribu.

Dengan kenaikan anggaran Sektor Pendidikan ini pula beberapa
prgram yang masih bisa disebut eksperimental akan lebih
dikembangkan. Sehubungan dengan program wajib belajar yang akan
dilaksanakan mulai awal Repelita IV Dep. P 8 K dengan Badan
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K)
telah lama mencoba memecahkan masalah kepadatan, atau kurangnya
anak-anak usia sekolah di berbagai daerah tertentu.

Di daerah yang terlalu padat anak usia sekolah akan didirikan SD
Pamong (Pendidikan oleh Masyarakat, Orang Tua dan Guru). SD ini
memakai sistem modul--membuka kesempatan menampung murid
sebanyak mungkin. Karena tak perlu ada ketentuan jam belajar,
siswa bisa belajar di mana saja. Juga sistem modul tak
membutuhkan guru kelas. Guru (tutor) bisa siapa saja. Misalnya,
di SD Pamong Karanganyar (Solo), murid kelas V dan VI diminta
menjadi tutor yang membimbing pelajaran di kelas I dan II.

Juga akan ada SD Kecil --sekolah yang didirikan di pemukiman
terpencil, yang jumlah anak usia sekolahnya tak mencukupi untuk
pendirian sebuah SD biasa. SD jenis ini--satu lokal bisa
menampung anak-anak kelas 1, 11 dan 111 dengan hanya seorang
guru--sudah ada di Kalimantan, Sulawesi dan Madura. Beberapa
daerah lain tengah diriset untuk membuka SD yang hemat gedung
dan hemat guru ini.

Tahun 1979, dibuka 5 SMP Terbuka (di Lampung, Cirebon, Tegal,
Kalisat, dan Lombok). Dalam upaya mengatasi ledakan lulusan SD,
SMP Terbuka ini pun hemat guru, karena dipakainya sistem modul.
Belum ada rencana membuka SMP Terbuka yang baru tahun ini tapi
yang telah ada akan ditingkatkan pengelolaannya.

Banyak hal nampaknya memang melegakan. Tapi cukupkah anggaran
Sektor Pendidikan yang kenaikannya hampir 66% dari tahun
sebelumnya ini?

Bagi Menteri P & K seberapa besar seharusnya anggaran untuk
Sektor Pendidikan, agaknya nisbi. Bukannya besar atau kecilnya
jumlah itu tidak akan mempunyai pengaruh, katanya, tapi berapa
pun besarnya dana yang diberikan, tak akan pernah cukup,
berhubung pendidikan terus berkembang. "Yang penting adalah
memanfaatkan dana seefektif mungkin ," tambah Daoed Joesoef.

Sebenarnya sektor yang berjatah Rp 1,3 trilyun ini tidaklah
melulu untuk pendidikan yang dikelola Dep. P & K saja. Dalam
sektor ini tercantum juga anggaran pembinaan untuk generasi
muda, untuk pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan nasional
dan untuk pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Juga untuk
pendidikan vang bersifat pendidikan kedinasan. Dengan kata
lain, tak semua jumlah itu menjadi tanggung jawab Menteri P &
K.

Dari RAPBN 1982/83, Dep. P & K hanya berhak Rp S72,37 milyar.
Atau sekitar 43,97% dari anggaran Sektor Pendidikan
keseluruhannya--termasuk kecil dibanding dengan tahun 1977/78.
Bahkan pada APBN 1979/80 persentase itu sebesar 50,71% (lihat
Grafik III). Bagaimanapun anggaran yang akan jatuh ke Dep. P & K
memang naik dalam jumlah rupiahnya, naik lebih 75% dari tahun
1981/82, ketika hanya Rp 325,8 milyar.

Toh, antara biaya yang tersedia, kebutuhan, kemampuan merencana
dan kemampuan melaksanakan rencana tak selalu bisa berjalan
dengan pas. Lihat saja Sisa Anggaran Pembangunan (Siap) Dep. P&K
selama tiga tahun sejak 1978/79, yang ternyata cukup besar:

Sumber di Dep. Keuangan mengungkapkan bahwa Siap Dep. P&K
1978/79 sebesar Rp 15,9 milyar, atau 13,58% dari anggarannya
tahun itu. Tahun berikutnya Siap Dep. P & K membesar lagi:
menjadi 21,97% dari keseluruhan anggarannya. Dan 1980/81,
ternyata Siap tersebut makin membengkak (2,87%).

Memang, berdasar PP No. 19 tahun 1981, Siap tahun-tahun
sebelumnya belum tentu merupakan anggaran yang mati, yang tak
bisa digunakan lagi. Siap yang masih diperlukan untuk keperluan
selesainya sebuah proyek masih diberi kesempatan hidup selama
tiga tahun berikutnya. Misalnya, Siap Dep. P&K 1979/80 sebesar
Rp 34.912 juta masih bisa dijalankan untuk tahun ini. Daoed
Joesoef sendiri nampaknya tenang-tenang saja. "Siap Dep. P&K
biasanya menyangkut sarana fisik. Dan sebagian besar proyek
pendirian sekolah, yang tak lancar, terbentur pada soal tanah,"
tuturnya.

Yang tak secara langsung berkait dengan anggaran Sektor
Pendidikan tapi menyangkut juga nama Dep. P&K adalah soal guru
sekolah yang belum diangkat-angkat juga sebagai pegawai tetap.
Anggaran gaji untuk pegawai negeri, termasuk guru sekolah
negeri, tentu saja masuk anggaran rutin. Tapi ini semua akan
ikut menentukan keberhasilan penggunaan anggaran Sektor
Pendidikan yang menduduki prioritas pertama itu, di samping
pendirian SD Inpres di lokasi yang tepat (lihat Sekolah di
Pinggir Jurang).

Masalahnya ialah rencana pembangunan 22.600 SD Inpres, dan 1.000
SMP tentu membutuhkan banyak guru. Sementara kini pun masih
banyak SI) kekurangan guru, sejumlah guru belum juga diangkat
menjadi pegawai tetap, dan sejumlah lulusan SPG Negeri atau para
guru SMP hasil program diploma di berbagai IKIP ternyata belum
juga ditempatkan (lihat box Mereka Yang Menunggu).