TAHUN Anjing yang akan mulai 'menyalak' 25 Januari nanti,
agaknya memang bukan tahun yang cerah. Buat pegawai negeri
Indonesia misalnya, sudah dipastikan gajinya tak bakal naik.
Pemeritah sudah menyatakan hal itu. Dihubungkan dengan naiknya
harga bahan bakar minyak, juga rencana pemerintah untuk
menaikkan ekspor sejumlah hal baru agaknya harus diperhitungkan
oleh mereka yang terlibat bisnis. Dan RAPBN 1982/1983, yang naik
lebih dari 12% dari anggaran tahun yang kini berjalan --
direncanakan mencapai Rp 15,6 trilyun -- memancing komentar
sendiri.

Dari ujung barat Indonesia manajer PT Gotong Royong, Medan,
perusahaan yang bergerak dalam ekspor karet, menyambut tahun ini
dengan lesu. Fauzi, 35 tahun, benar-benar merasa "dipukuli dari
luar dan dari dalam." Tahun lalu ekspor karet terpukul resesi
dunia. Memasuki Tahun Baru 1982, produksi karet dipukul kenaikan
harga BBM.

Susahnya ekspor pun dirasakan Ny. Sudirman, Direktur PT Caldera
yang bergerak di bidang usaha pakaian jadi. Ia pun menyebut
resesi dunia sebagai biangnya. Yang berakibat, sejumlah negara
Eropa mengenakan kuota barang impor.

Untunglah, Nyonya pengusaha yang lincah lagi ramah ini cukup
jeli menemukan pasaran garmennya. Tahun lalu, begitu ia
merasakan pukulan resesi dunia di Eropa, lanus ia mencoba
menjual hasil usahanya ke Amerika Serikat. "Prospek di sana jauh
lebih baik daripada di Eropa, dan negeri itu tak mengenakan
kuota," ujarnya. Ia memang mempunyai bukti bagaimana orang AS
melahap barangnya. Beberapa bulan akhir-akhir ini, ekspor PT
Caldera ke AS naik dari 7. 500 lusin per bulan menjadi 10 ribu.

Juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) tak
begitu pesimistis. Meskipun dengan naiknya harga BBM
diperhitungkannya inflasi tahun ini akan mencapai 20%. "Itu
wajar bagi negara yang membangun," katanya.

Dan buktinya bahwa Ponco Nugroho Susilo, ketua umum itu, percaya
situasi ekonomi kita tak akan mengalami masa sulit, tahun 1982
ini, perusahaannya yang bergerak di bidang pembuatan kapal PT
Adiguna Shipyard, omsetnya bakal naik dari Rp 13 menjadi Rp 20
milyar.

Pengusaha atau pimpinan kantor-kantor dagang asing yang
berhubungan dengan Indonesia, yang semula memperhitungkan
inflasi Indonesia 1982 tak begitu besar, setelah mendengar
kenaikan harga BBM mengubah perhitungannya.

Masahiro Mino, Direktur Pusat Perdagangan Jepang (Jetro, Japan
External Trade Organization) semula memperhitungkan inflasi
Indonesia akan berkisar sekitar 12%, mengubahnya menjadi 20
sampai 30% sehubungan dengan kenaikan harga BBM. Dan ayah dua
orang anak ini cukup serius menanggapi ketidaknaikan gaji
pegawai negeri kita. Tak berarti ia akan menarik sejumlah
barangnya, yang sebagian besar merupakan keperluan sehari-hari
itu. Perhitungan yang d ipersiapkannya kini, "kalau terpaksa
penualannva akan memakai sistem 'bayar belakang'," katanya, di
kantornya di lantai XI Wisma Nusantara.

Juga Harvey Goldstein, 43 tahun, Presiden Kamar Dagang Amerika
Serikat (Amcham) di Indonesia. "Kalau gaji pegawai negeri tidak
naik, daya beli masyarakat menurun. Kita pun harus hati-hati,"
tuturnya.

Yang menarik dari Amcham, di situ kini dibentuk satu grup studi
yang meriset ongkos hidup di Indonesia. Tentu saja itu untuk
kepentingan pengusaha AS di sini. Mengapa? Karena Goldstein
melihat, bahwa Indonesia "merupakan lapangan yang amat menarik
dan menantang buat perdagangan."

Suara yang serupa tentang situasi perekonomian dan perdagangan
Indonesia terdengar dari J. Willecke, Ketua Dewan Harian
Perkumpulan Ekonomi Indonesia Jerman Barat (Ekonid). Willecke
tak percaya terhadap ramalan surat kabar Asian Wall Stret
Journal, bahwa inflasi Indonesia 1982 bakalan lebih rendah dari
Malaysia yang 8,9% itu. "Paling tidak akan mencapai 20%,"
katanya. "Sebab, sebentar lagi tarif listrik naik. Semua ongkos
hidup naik. ongkos angkutan naik. Bagaimana inflasi bisa ditekan?"

Tentulah yang disebutnya itu sehubungan dengan kenaikan harga
IBM. Dan tentang gaji pegawai negeri yang tak akan dinaikkan,
ia pun meramalkan permintaan pasar akan turun.

Kritik yang cukup keras terhadap kebijaksanaan pemerintah datang
dari Kwik Kian Gie, seorang ekonom dan importir di Jakarta. Ia
menerima wajar kenaikan harga BBM. Dengan begitu pendapatan
pemerintah terjamin masuknya. "Hanva mengandalkan pajak "
katanya "belum tentu pemasukan bisa dicapai. Penjualan minyak
lebih bisa dikontrol daripada aparat pajak." Toh, ia menanyakan:
apa sebetulnya buruknya perekonomian yang disubsidi itu.

Kesimpulannya, pemerintah tak mendalami persoalannya setiap kali
menurunkan kebijaksanaan. Diambilnya contoh tentang RAPBN yang
lalu-lalu. "Lihat saja RAPBN 1979/1980 hanya Xp 6 sampai Rp 7
trilyun. Tahun 1980/1981 menjadi Rp 12 trilyun--kenaikan yang
hampir 100%. Tapi mengapa waktu itu dunia bisnis malah terasa
lesu?"

Baginya, suasana perdagangan yang lesu menunjukkan pemerintah
tak bisa membelanjakan dana anggarannya. "Sekarang, sebelum Sisa
Anggaran Pembangunan 1981/1982 diketahui, anggaran sudah
dinaikkan 12% lebih," tambahnya.

Itu semua menurut Kwik menyulitkan "dunia bisnis yang membuat
perencanaan berdasar anggaran tahunan pemerintah." Diambilnya
contoh industri perakitan mobil. Naiknya produksi perakitan
mobil itu. menurut ekonom ini, didasarkan pada RAPBN 1981/1982.
"Tapi ternyata pemerintah mengerem pembelian mobil. Maka stok
mobil berlebih dan harga pun jatuh."

Ada yang melihat kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah sekaran
"memaksa rakyat menggugah diri." Ini datang dari ekonom Kaptin
Adisumarta. Maksudnya, dengan naiknya harga BBM yang berarti
mengurangi subsidi pemerintah terhadap bahan bakar itu, "rakyat
belajar, merdeka itu ada biayanya, bukan lantas tinggal disuapi
saja."

Maka ia menilai RAPBN 1982/1983 merupakan cermin bahwa
"pemerintah cukup teguh dan berani." Dalam menghadapi realitas
yang tak terlalu menggembirakan, antara lain resesi dunia, dalam
RAPBN yang barusan diumumkan "ekonomi Indonesia di situ
tergambarkan memiliki kemampuan yang bisa diandalkan. Ini
tercermin dari bantuan luar negeri yang minimum sekali dan
peranan subsidi pemerintah makin kecil."

Tapi soal inflasi? "Bisa ditekan dengan macam-macam konpensasi,"
kata ahli ekonomi moneter ini. Disebutnya salah satu imbangan
itu ialah menaikkan ekspor. Dengan catatan, "tapi mengandalkan
ekspor tradisional, seperti kopi dan semacamnya, susah."

Kaptin tak begitu khawatir soal gajipegawai negeri yang tak akan
naik itu. Ia kukuh dengan pendapatnya bahwa "daya beli
masyarakat baik." Disebutnya volume penjualan bahan pakaian,
misalnya, jumlahnya terus bertambah. "Rakyat kita sudah
mengalami berbagai situasi, pukulan hanya terasa pada ronde
pertama. Di mana ada malapetaka, selalu ada jalan keluar," kata
ekonom yang suka membaca buku sastra ini.

Juga dipujinya kalangan bisnis kita. "Dunia bisnis kita tak
hanya daya tahannya yang statis, tapi sudah memiliki daya
loncat, sehingga tak akan terpukul dengan kenaikan BBM itu."

Itulah mengapa ia yakin, bahwa "dealuasi itu cuma khayalan
saja. Pemerintah semakin pandai, devaluasi itu jalan kuno. Ada
1001 macam cara mengatasi masalah sistem mengambang,
mengutak-atik angka-angka di sana-sini."

Tapi Direktur Utama dari sepuluh perusahaan, Soedarpo
Sastrosatomo, 61 tahun, sungguh mati menyayangkan kenaikan harga
BBM kini. "Betul, dipandang dari sudut mana pun subsidi itu tak
sehat. Apalagi subsidi keperluan konsumtif," katanya. Diambilnya
contoh satu negeri yang kini hangat menjadi berita, Polandia. Di
negeri itu segala sesuatu disubsidi, dan "bila produksi tidak
meningkat, negara bisa bangkrut.

Masalahnya, ia menilai kenaikan itu terlambat. "Andaikata
penurunan subsidi itu tak bersamaan dengan susahnya keadaan
ekonomi pedesaan kita, tak terlalu berat. Akan lebih ringan bila
subsidi itu diturunkan p.l(ia 1980 atau awal 1981." Salah satu
indikasi untuk melihat kemelut dalam ekonomi pedesaan ialah
"baru saja kita mendengar susahnya petani karet."

Suara yang senada dengan Soedarpo datang dari Frans Seda. Bekas
Menteri Keuangan ini menyayangkan keterlambatan penurunan
subsidi itu, "justru ketika di saat banjir dan paceklik,"
katanya kepada Kompas. Seharusnya penurunan subsidi itu
dilakukan pemerintahpada tahun anggaran 1981/1982, agar tak
terasa sedrastis sekarang.

Nono Anwar Makarim, konsultan hukum bisnis dan perseroan dari
Makarim & Taira menyinggung banyak hal mendasar. Ia menunjuk
pentingnya pihak swasta diberi kepercayaan penuh. "Berhasil atau
gagalnya peran pemerintah," katanya, 'tergantung pada bentuk
peran yang dipilih. Apabila bentuk yang ditampilkan sebagai
pcmberi kesempatan, sebagai pembuka jalan, besar kemungkinan
akan berhasil."

Bekas pemimpin redaksi llarian KAMl itu mengritik aparatur
birokrasi yang "curiga pada swast dan beranggapan tujuan
pengusaha adalah mengeruk kekayaan dan mengek-sploatir buruh dan
lingkungan atau sumber alam."

Pengalamannya sebagai seorang konsultan membuat Nono menarik
kesimpulan, ada "suatu keadaan kronis tertentu yang
mengakibatkan birokrasi diliputi suasana tidak pasti, suasana
kekaburan, suasana ketidakberanian mengambil keputusan."
Diambilnya contoh kalau ia mengurus kepentingan klien asing.
"Maka birokrasi bersikap nasionalistis, memihak kepentingan
Indonesia," tuturnya. Bila ia mengurus kepentingan pihak
Indonesia, ditemuinya sikap "hati-hati, samar-samar, melindungi
kepentingan asing."

Tapi, apa keadaan kronis itu? "Ketergantungan yang berlebihan
dari seluruh aspek kehidupan bangsa pada pribadi-pribadi pejabat
yang kompeten," jawabnya. Contohnya, soal melindungi industri
kompor. Ada peraturan yang melarang impor kompor yang sudah
diproduksi di dalam negeri. "Itu memang wajar. Tapi mengapa ada
juga penetapan jenis kompor yang hanya boleh diimpor dengan izin
khusus."

AKIBATNYA, "setiap kali orang mau mengimpor kompor dari jenis
yang diperbolehkan, tetap mesti minta Izin kepada pejabat.
Proses izin ini lama, tak menentu dan kadangkala mahal sekali,"
katanya.

Dengan kata lain dunia bisnis membutuhkan kepastian. "Tanpa
kepastian perencanaan tak mungkin disusun. Sikap birokrasi yang
mengatur dan mengawasi menghasilkan pengusaha yang bersembunyi
dan perusahaan yang tertutup. Ini hanya memberi perangsang pada
dunia bisnis yang bersifat avonturir dan melumpuhkan perusahaan
yang sehat," begitu kata Nono, 42 tahun.

Dalam bidang penanaman modal ia memperingatkan bahwa proyek
padat karya non-pemerintah tergantung banyak faktor. Biasanya
orang Indonesua tersinggung kalau penanam modal asing menlbawa
mesin-mesin tua yang membutuhkan banyak tenaga kerja."

Disinggungnya pula soal perburuhan. "Tambah besar sifat padat
karya, tambah besar pula 'input' manajemen pengawasan mutu yang
harus disumbangkan penanam modal. Tenaga buruh harus mendapat
jaminan upah yang layak. Tapi bila tuntutan buruh senada dengan
di negara kawasan Utara, tentu inves,tor asing keberatan."

Toh, Nono Makarim setuju dengan pendapat yang menilai bahwa
cadangan devisa kita masih 'luber'. Dalam keadaan terdesak
pemerintah dengan mudah dapat membuka saluran impor," katanya.

Maka dia pun merasa "mantap dengan kesan prospek ekonomi
Indonesia 1982, yang rasa-rasanya, kok, lebih realistis, lebih
sober." Asal, "birokrasi tahan nafsu untuk ikut serta di setiap
bidang dan bisa menambah kadar kepastian bagi sektor
non-pemerintah."