APA kabar koran masuk desa? Serikat Penerbit Suratkabar dan
Departemen Penerangan melancarkan program itu dua tahun lalu.
Kini 43 penerbit terlibat di dalamnya. Tapi masih ada hambatan.

Pikiran Rakyat edisi Cirebon (oplah 20 ribu setiap minggu),
misalnya, sudah sejak November 1980 tidak lagi mengunjungi Desa
Gimuncang, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Menurut Nugraha
dari pimpinan harian itu, uang langganan banyak yang macet di
tangan agen. Di Kabupaten Majalengka itu saja, katanya, jumlah
tunggakan uang macet mencapai Rp 1,5 juta. Tunggakan serupa
juga terjadi di Kabupaten Indramayu, Kuningan, dan Cirebon. Maka
peredaran koran itu di sejumlah desa di empat kabupaten tersebut
jadi tidak lancar.

Tapi Nugraha kemudian mengalihkan sasaran ke kalangan pelajar.
Berhasil. Enam ribu siswa berlangganan lewat sekolah. "Pelanggan
di sekolah memang lebih baik daripada yang dikoordinasi
kecamatan," katanya.

PR edisi Cirebon terbit mingguan dengan empat halaman, yang
dijual eceran Rp 35. Dan jika berlangganan, Rp 175 sebulan.
Harga murah itu dinungkinkan karena subsidi Departemen
Penerangan kini Rp 45 untuk setiap eksemplar KMD, naik dari dua
tahun lalu Rp 21,66.

Sekalipun subsidi sudah diperbesar, masyarakat Desa Sukosewu,
Kabupaten Blitar, Jawa Timur, masih tak mampu membeli edisi KMD
majalah bulanan Panjebar Semangat, Joyoboyo maupun koran Karya
Dbarma (Surakarta). Sebab untuk membeli edisi KMD itu, yang
hanya merupakan sisipan, mereka harus berlangganan sebulan
penuh. Uang langganan Panjebar Semangat dan Joyoboyo berbahasa
Jawa Rp 875, sedang Karya Dharma (berbahasa Indonesia) Rp 600
sebulan.

Jumlah uang itu bagi sebagian besar penduduk Sukosewu sudah
besar. Maka Panjebar Semangat kini memisahkan edisi KMD, 16
halaman, 5.000 eks. Itu dijual Rp 62,50 setiap eks. Toh masih
dianggap mahal. "Tapi kalau harganya Rp 25, mungkin laris juga
di Sukosewu," kata Katimun, petani terkemuka di Blitar.

Lemahnya daya beli itu, menurut Sekjeh SPS Zulharmans, sudah
diperhitungkan sejak semula. Maka dalam usaha meningkatkan daya
beli masyarakat desa, katanya, Deppen berusaha menekan serendah
mungkin harga jual KMD dengan memberi subsidi kepada penerbit.
Kebijaksanaan subsidi tersebut juga dimaksudkan untuk menolong
pers lemah di daerah. "Dengan cara itu penerbit suratkabar
sekaligus dirangsang bekerja lebih baik," ujar Zulharmans.

Mungkinkah subsidi diperbesar lagi hingga KMD bisa diperoleh
rakyat gratis "Itu tidak akan mendidik mayarakat," jawab
Sukarno SH, Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika. "Bila koran itu
diberikan secara gratis, masyarakat desa tidak akan punya rasa
memiliki. Perasaan memiliki itu muncul sesudah koran tersebut
dibeli (dengan harga murah)."

Kendati harga jual sudah ditekan, oplah KNID tidak melonjak
naik. Karya Dharma (Surabaya) edisi KMD, misalnya, selalu
dipasang di papan pengumuman Balai Desa Sukosewu, Kabupaten
Blitar, Jawa Timur. Tapi jarang warga desa membacanya. Kenapa?
"Koran itu memakai bahasa Indonesia," ujar Kamari, Lurah
Sukosewu. Masyarakat desa itu rupanya memilih bacaan berbahasa
Jawa.

Sering Terlambat

Edisi KMD koran Banjarmasin Post oplahnya kini di atas 15 ribu
setian pekannya--menggunakan bahasa BanJar. Bahkan tak lupa BP
edisi KMD menyisipkan pula hikayat kuno yang menarik.

PR edisi Cirebon, yang pernah masuk Desa Cimuncang, juga sering
takdibaca orang sekalipun sudah ditempel di- papan pengumuman
balai desa. Soalnya sebagian besar penduduk desa itu adalah
petani yang hampir seharian selalu berada di sawah. Maka sesudah
seharian letih mencangkul dan membajak, mereka tak bergairah
membaca. Mungkin mereka tak melihat koran itu. "Koran itu cuma
dibaca oleh penduduk yang kebetulan pu lya keperluan ke balai
desa," ujar Sutisna, Juru Tulis Desa Cimuncang.

Soal pengangkutan juga masih jadi hambatan -- seperti yang
dialami edisi KMD koran Singgalang, Haluan dan Semangat
(Padang). Penerbit biasanya hanya mengantarkan korannya sampai
ke ibukota kecamatan atau perwakilan masing-masing di ibukota
kabupaten. Pengiriman selanjutnya ke wali nagari dengan
kendaraan umum. Akibatnya, koran itu sering terlambat tiba. Wali
nagari pun serin lupa mengirimkannya ke jorongjorong (desa).

Singgalang, Haluan dan Semangat, untuk edisi KMD (empat
halaman), masing-masing dicetak 3.500 eks. Kini harnpir seluruh
desa di kawasan Sumatera Barat terliput koran itu. Tapi Syafril,
32 tahun, mengritik bahwa pemberitaan tiga koran KMD tersebut
hanya bersifat laporan, belum mengungkapkan masalah yang terjadi
di desa. "Jarang ada berita tentang penyelewengan atau pelayanan
kesehatan yang tidak lancar," katanya.