JALAN yang menghubungkan Wonokromo dan Surabaya mirip sebuah
leher botol yang tersumbat. Tiap hari di situ hilir-mudik
sekitar 272.000 kendaraan bermotor plus 33.000 becak dan sepeda.
Belum lagi kereta-api melintas 32 kali dalam 24 jam. Kemacetan
di jalan yang hanya beberapa ratus meter itu menelan waktu tiap
pengemudi rata-rata satu setengah jam, sama dengan waktu tempuh
Surabaya-Malang.

Tapi kemacetan yang paling parah ini diharapkan dapat diterobos
oleh sebuah jalan layang sepanjang 340 m, lebar 9 m. Diresmikan
pertengahan Desember 1981, Fly over, begitulah sebutan
menterengnya, terbentang di atas rel kereta dengan konstruksi
tak ubahnya seperti Jembatan. Seorang anggota DPRD Kodya
Surabaya yang keberatan disebutkan namanya dalam nada setengah
kecewa berkata, "Itu namanya bukan flvover, tapi jembatan
biasa." Ada pula yang memberi julukan jembatan kodok mungkin
karena terlalu pendek.

Memang, banyak orang, termasuk bekas Walikota Surabaya Sukotjo,
semula membayangkan jalan layang itu dibangun merentang panjang,
paling tidak mencapai Masjid Al Falah --sesuai dengan saran
sebuah timyangdibentuk di zaman pemerintahan Sukotjo. Ini
berarti dapat mendobrak tiga pusat kemacetan sekaligus, dan
bukan hanya satu, seperti sekarang.

Jalan layang yang dibangun Hutama Karya dengan biaya Rp 2 1/4
milyar itu sejak mula direncanakan memang hanya 340 m itulah.
Menurut Walikota Surabaya, Muhadji Widjaja, jalan bisa saja
dibuat sampai Masjid Al Falah, asal biayanya ditanggung bersama.
"Untuk itu diperlukan tambahan Rp 11 milyar," ujar Muhadji.
"Kalau diminta biaya sebesar itu, seluruh APBD kan bisa habis ke
sana."

Ternyata Gubernur Ja-Tim Sunandar Prijosudarmo juga berusaha
agar kemacetan lalu lintas dapat diatasi secara tuntas. Kepala
daerah yang menonjol dengan beberapa gagasannya yang berani itu,
kontan mengeluarkan dana Rp 500 juta. Tapi jumlah sekian itu
untuk membiayai jalan lingkar Dolog-Ngiden yang diperhitungkan
menelan Rp 900 juta.

Jalan lingkar dari arah timur kota itu diperhitungkan dapat
menyedot puluhan ribu kendaraan yang selama ini berjubel di
"leher botol" Wonokromo. Dengan demikian beban jalan layang
Wonokromo tidak akan terlalu berat. "Kini sedang dilakukan
persiapan untuk pembebasan tanahnya," ujar Abdullah Sani, staf
Humas Pemda Surabaya. Jalan lingkar tersebut direncanakan
sepanjang 10 km dan diharapkan bisa selesai akhir 1982.

Memindahkan Terminal

Jalan layang dinyatakan bebas becak dan bebas parkir, suatu hal
yang selama ini jelas jadi sumber kemacetan. Penyeberang jalan
dipersilakan lewat jembatan penyeberangan. Truk juga dilarang
lewat jalan layang alias jembatan panjang itu dan harus pindah
ke jalur darurat. "Tanpa f 1y-over pun kalau langkah-langkah
tersebut dilakukan, Wonokromo sebenarnya tidak terlalu macet,"
ujar anggota DPRD tadi.

Jalan layang berstatus sebagai jalan toll, tiap kendaraan yang
lewat di situ wajib membayar Rp 100. Kalau 20.000 kendaraan
lewat maka dari toll bisa terkumpul Rp 2 juta per hari. Menurut
kepala proyek jalan itu, B.R.E. Pitoyo, jalan layang sebenarnya
bagian dari jalan toll Surabaya-Malang yang baru akan selesai
tiga tahun mendatang. Dalam tempo tiga tahun itu nanti
diharapkan uang toll jalan layang Wonokromo sudah dapat
mengembalikan biaya pembangunan sebesar Rp 2 1/4 milyar itu.
"Kalau jalan toll Surabaya-Malang sudah selesai dan banyak
kenderaan memilih lewat di sana, status toll jalan layang
Wonokromo ini diakhiri saja," ujar Pitoyo.

Yang pasti jalan layang Wonokromo, menurut Walikota Muhadji,
tentu belum bisa menyelesaikan kemacetan lalu lintas di kawasan
itu. Karenanya, untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang
nyaman, masih harus dilakukan pemindahan terminal Joyoboyo dan
Pasar Wonokromo. Soalnya dua pusat kegiatan itu memang turut
mencekik leher botol. "Terminal memang harus pindah, tapi sekali
lagi terbentur biaya. Memindahkan terminal itu lebih mahal dari
membuat fly-over, sebab perlu tanah 17 ha," ungkap Walikota
Muhadji. Apakah Pemda Kodya Surabaya sekali lagi harus berpaling
kepada Gubernur Sunandar?