TIBA-TIBA, berhentilah puji-pujian. Program Keluarga Berencana
-- alias KB -- di Indonesia, yang beberapa tahun ini disambut
sebagai teladan sukses bagi seluruh dunia, kini dipersoalkan.

Angka pertumbuhan penduduk melonjak 2,34%, yang disimpulkan
oleh sensus 1980, seakan-akan menggetarkan optimisme yang
selama ini berkicau. Dan orang-orang di gedung bertingkat empat
BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) di Jakarta
Timur mau tak mau jadi sorotan.

Adakah yang salah di BKKBN? Ada, kata sebagian ahli. Yakni dalam
mengesankan gambaran baik yang berlebihan. Bahkan Dr. Haryono
Suyono, Deputi Bidang Keluarga Berencana, disebut-sebut sebagai
orang yang pernah mengatakan laju pertumbuhan penduduk Indonesia
hanya 1,8% setahun.

"Saya tak pernah mengatakan itu," bantah Haryono -- seorang
sarjana sosiologi yang juga ahli statistik. "Yang benar, saya
katakan sekitar 2%," katanya menegaskan pekan lalu.

Haryono sendiri tak membantah angka hasil sensus. Tapi tokoh
yang penuh semangat ini yakin, bahwa angka pertumbuhan yang
tinggi tidaklah terjadi pada beberapa tahun terakhir, melainkan
sebelumnya. Angka 2,34% adalah angka rata-rata selama 10 tahun,
dan tak mencerminkan keberhasilan KB selama empat tahun
belakangan ini.

Haryono berpendapat, program KB yang intensif di Jawa-Bali
sejak 1976 telah mampu menahan perkembangan angka kelahiran
secara jelas. Ia mengutip hasil sementara Sensus 1980 laju
pertumbuhan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY per
tahun antara 1971-1980 adalah 1,09% Jawa Timur 1,50%, Jawa
Tengah, 1,66% dan Bali 1,71%. Karena itu ia tetap optimistis,
target BKKBN untuk menurunkan tingkat fertilitas penduduk
Jawa-Bali dengan 50% pada 1990 akan tercapai.

Namun rupanya banyak ahli yang tidak sependapat dengan Haryono.
"Sebenarnya ridak ada hal yang istimewa sekali pada prestasi
KB," kata Sutjipto Wirosardjono, ahli statistik yang juga
menjabat Ketua Umum PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia). Sebelum program KB besar-besaran, pertambahan
penduduk di wilayah-wilayah itu juga sudah kecil.

Ia menunjuk angka laju pertumbuhan penduduk di Jawa-Bali antara
1961-1971 berdasar Sensus 1971. DIY misalnya antara 1961-1971
laju pertumbuhan penduduknya 1,06% Jawa Timur 1,58%, Jawa
Tengah 1,74% (Diaram II).

Toh Sutjipto tetap memuji BKKBN. Badan ini, menurut dia telah
berhasil dalam dua hal: membuat keterikatan penuh pemerintah
untuk menjalankan program KB dan membuat KB populer dan
diterima sebagian besar masyarakat. "Namun sekarang pendekatan
program KB harus lain, lebih serius dan mendalam serta
memperbesar daya serapnya setelah tahap hura-hura lewat dan
berhasil," ujar Sutjipto. Tahap hura-hura, suatu istilah yang
tak disukai orang BKKKBN, memang berhasil -- tapi ada lagi
hasil lain dari periode 10 tahun ini.

Hasil Sensus 1980 menunjukkan anjloknya angka kematian yang
cukup besar, sebesar 33,26%. Menurut Menteri Kesehatan, ini
akibat pelayanan kesehatan yang makin baik antara lain dengan
makin banyaknya Puskesmas. "Ditambah lagi dengan gizi yang
lebih baik dan tingkat ekonomi yang meningkat," kata Menteri
Soewardjono Suryaningrat.

Soewardjono tentu ingin mengingatkan, bahwa kian sedikitnya
orang yang mati itu menyebabkan jumlah penduduk begitu melaju.
Namun Suharso, Kepala Pusat Penelitian Penduduk dan Direktur
Leknas-LIPI menyangsikan apakah benar masyarakat pedesaan sudah
memanfaatkan Puskesmas hingga melahirkan akibat yang berarti
terhadap tingkat angka kematian. "Taruhlah masyarakat pedesaan
sudah menonton Siaran Niaga TVRI dan mengetahui Baygon dapat
membunuh nyamuk atau kutu busuk. Tapi apakah Baygon itu sudah
tersedia di desa?" kata Suharso.

Dengan kata lain, jangkauan ke desa terbatas adanya. Tapi pihak
BKKBN bisa menunjukkan, bahwa dalam satu hal jangkauan itu
berhasil: dalam jumlah akseptor. Menurut Haryono, sekarang ini
di seluruh Indonesia terdapat 6,5 sampai 7 juta akseptor aktif.
Mereka ini merupakan 30% dari pasangan subur yang ada. Sedang
untuk Jawa-Bali telah tercapai jumlah sebesar 4243% dari
pasangan subur. Maka, berkatalah Haryono: "Target mencapai 50%
dari jumlah pasangan subur pada 1990 adalah realistis dan tidak
mimpi." BKKBN memang punya target untuk menurunkan tingkat
kesuburan sampai 50% pada 1990 untuk Jawa-Bali.

Tapi di luar BKKBN, ada rasa ragu Suharso, misalnya. Menurut
ahli kependudukan ini, tingkat akseptor yang mencapai 50% tidak
berarti tingkat kesuburan akan turun 50% pula. "Sebab kita tidak
tahu kemantapan akseptor itu, apakah betul mereka memakan pil
KB-nya atau memakai kondomnya," ujarnya.

Pendapat Direktur Leknas ini disetujui Sutjipto dan juga Kartomo
Wirosuhardjo, Direktur Lembaga Demografi akultas Ekonomi UI.
"Akseptor bisa juga terlalu banyak, karena laporan
Asal-Bapak-Senang untuk demi mengejar target," kata Kartomo.

Namun Haryono tetap yakin akseptor yang tercatat adalah yang
benar. Meskipun ada kritik bahwa manajemen di BKKBN tidak rapi,
badan ini bisa menyatakan bahwa informasi dari lapangan yang
diterimanya cukup teratur. Tapi diakuinya karena umumnya para
akseptor memakai pil, tingkat kemantapannya juga rendah. Dan
penelitian tentang kemantapan akseptor ini -- apakah mereka
betul-betul memakai kontrasepsi yang dibagikan -- belum pernah
ada.

BANYAK laporan yang menyebut ada akseptor yang menggunakan
pil tersebut untuk menggemukkan ayam atau sapi mereka. Di lokasi
transmigrasi Kuala Cinaku, Inderagiri Hulu, Provinsi Riau para
transmigran malahan menggunakan pil KB ini sebagai obat demam.

Di desa-desa target, dengan rangsangan dan desakan
bermacam-macam dari atas -- misalnya lurah -- memang tak
menghasilkan akseptor yang sadar. Dan tanpa kesadaran, tahap
kampanye yang ramai pun bisa dianggap gagal. Tapi pertentangan
pendapat tentang berhasil atau tidaknya program KB ini agaknya
akan berlanjut terus -- setidaknya sampai pertengahan tahun ini.
Baru saat itu diketahui dengan pasti, berapa angka tingkat
kelahiran dan kematian dari Sensus 1980, setelah datanya selesai
diproses BPS.

Betapa pun ada keraguan di kalangan para ahli kependudukan,
Gubernur Jawa Timur Soenandar Prijosudarmo tampak gembira
tatkala mengumumkan hasil Sensus 1980 di daerahnya. Maklum:
Ja-Tim disebut No. 2 setelah Yogyakarta, sebagai daerah yang
paling rendah laju pertumbuhan penduduknya. "Saya sendiri semula
mengira masih 1,6% per tahun, ternyata tinggal 1,48%," kata
Soenandar pada TEMPO. Jumlah penduduk provinsi ini di tahun 1980
diproyeksikan lebih dari 30 juta jiwa. Ternyata baru 29 juta
jiwa.

Bagi Soenandar, itu berkat keberhasilan KB di Ja-Tim. "Selama 10
tahun terakhir ini diperkirakan ada 2,2 juta kehamilan yang
dapat dicegah," ujar Soenandar (yang terpilih lagi jadi Gubernur
pertengahan Januari ini). Perkiraan ini didasarkan pada KB
Lestari -- yang sudah mengikuti KB lebih 5 tahun -- yang
mencapai hampir 60% dari seluruh pasangan usia subur di Ja-Tim.

Yang paling jempol mengerem laju pertumbuhan penduduk di Ja-Tim
adalah Kabupaten Pacitan. Di daerah pojok barat-daya provinsi
ini, petumbuhan penduduk hanya 0,02% tiap tahun. Di sini KB
Lestari mencapai hampir 80% dari pasangan usia subur. Yang lebih
menarik lagi, lebih 90% aksepror itu mengunakan kontrasepsi
spiral. "Semula kami hanya menurut saja kemauan mereka.
Akibatnya lebih 10 ribu akseptor memilih pil," cerita R.
Soekotjo, Kepala BKKBN Pacitan.

Ternyata 80% dari akseptor ini kemudian terhenti. Alasan:
mula-mula tidak ada petugas yang mengantarkan pil ke rumah
akseptor -- padahal daerah Pacitan yang seluas 1.310 kmÿFD ini
penuh pebukitan, dan sulit dicapai. Itu sebabnya Soekotjo
kemudian beralih ke spiral.

Salah satu desa di Pacitan yang paling berhasil melaksanakan
program KB adalah Desa Wareng, yang letaknya hanya 9 km dari
daerah Baturetno (Wonogiri) -- 318 km dari Surabaya. Berpenduduk
400 KK (1.900 jiwa), hampir semua pasangan usia subur
menggunakan spiral. "Tinggal 9 pasangan yang belum KB, karena
memang masih pengantin baru," kata seorang petugas lapangan KB
di desa itu.

Usaha untuk mengubah kontrasepsi pil menjadi spiral tampaknya
digalakkan dl banyak tempat. Di Kabupaten Gunung Kidul,
Yogyakarta, Bupati Darmakum sepenuhnya mendorong pengalihan
itu. Caranya "Desa yang bisa konversi lebih dari 30 tiap bulan,
akan dikunjungi Pak Bupati," kata dr. Siswatiningsih, Kepala
BKKBN Kabupaten Gunung Kidul.

Lain dari Yogya dan Jawa Timur, adalah Jawa Barat. Di sini kabar
terburuk di Jawa. Laju pertumbuhan penduduknya 2,7%. Angka ini
bukan saja tertinggi di Jawa, juga lebih tinggi dari tingkat
pertumbuhan 1961-1971, sebelum KB begitu ramai (Diagram II).

Tak ayal, angka buruk itu cukup menyibukkan para pqabat provinsi
ini. Gubernur Aang Kunaefi pun beberapa kali mengadakan
pertemuan dengan BKKBN Ja-Bar, Kanwil Transmigrasi dan Depnaker.
Tanggal 26 Januari nanti, Pemda akan menjelaskan, apakah angka
yang tinggi itu akibat gagalnya program KB atau migrasi dari
daerah lain.

Beberapa kabupaten sekitar Jakarta menurut hasil sensus 1980,
memang menunjukkan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi: Bogor
4,59%, Tangerang 4,07% dan Bekasi 3,60%. Hinga diduga
daerah-daerah ini menampung kelebihan penduduk dari Jakarta.

Namun Sutjipto Wirosardjono membantah dugaan itu. "Tanpa luberan
Jakarta, angka tingkat pertumbuhan penduduk Ja-Bar masih
sekitar 2,5%," katanya. Sebagai contoh, ia menunjuk tingginya
angka laju pertumbuhan penduduk di daerah yang jauh dari
Jakarta, seperti Lebak nun jauh di udik. Apalagi angka di Ja-Bar
memang sejak dulu lebih tinggi dibanding provinsi lain. Sutjipto
menduga ini antara lain disebabkan alam Ja-Bar yang tidak
terlalu keras: di Priangan si jelita ini, yang hijau dan indah,
jarang sekali terjadi bencana kelaparan. Mungkin ini berpengaruh
pada sikap penduduknya belum merasa terancam, walaupun bahaya
mengintip.

Yang menarik, seperti juga di tingkat pusat, BKKBN Ja-Bar tak
ketinggalan ikut sering mengumumkan keberhasilannya -- hingga
banyak dikunjungi tamu dari luar negeri. Kini sorotan paling
keras ditujukan ke sana. Apakah program KB di provinsi ini
gagal? "Sama sekali tidak gagal," bantah dr. Sumarno, Kepala
BKKBN Ja-Bar. Ia menunjukkan angka-angka target akseptor KB
yang terlampaui Laporan ini bukan ditulis kepadanya dengan
semangat ABS, katanya Dokter ini juga ikut menduga, laju
pertumbuhan penduduk Ja-Bar yang tinggi itu akibat migrasi.
Ditunjuknya angka-angka yang menggembirakan di beberapa daerah
yang tidak terpengaruh migrasi. Misalnya Kabupaten Ciamis (1,2%
), Subang (1,9% dan Sumedang (1,5%). "Ini bukti KB tidak
gagal," ia menegaskan.

Jadi, memang sukar dibilang gagal. Tapi jelas, dibilang berhasil
juga sukar. Paling tidak, keraguan yang dulu hampir tak
didengar, kini bersuara tajam. "Saya khawatir KB ini akan
mengalami nasib seperti program pemberantasan buta huruf pada
zaman Soekarno dulu. Dulu Soekarno pernah mengatakan kita sudah
bebas buta huruf, padahal nyatanya masih banyak," kata Suharso.

Dengan kata lain, tidak boleh gegabah. Jumlah uang yang
diterjunkan ke sana tidak kepalang tanggung. Dalam waktu empat
tahun terakhir saja, jumlahnya naik mengesankan, sampai di atas
30%. Terakhir, dalam rupiah, anggaran pembangunan yang
disediakan di atas 30 milyar. Jumlah poliklinik dan petugas KB,
termasuk dokter, juga meningkat.

Demikian juga puji-pujian. Tapi itulah soalnya. Seperti
dikatakan Masri Singarimbun.

Keberhasilan KB di Indonesia yang didengungkan banyak orang
adalah karena tidak bisanya kita menahan diri untuk memuji diri
sendiri."