MENGEJUTKAN. Membuat mata terbelalak. Membuat orang tersentak.

Kata-kata itu berlainan, namun yang dimaksud sama: hasil
sementara sensus 1980 yang diumumkan Presiden Soeharto tiga
pekan lalu ternyata cukup menjungkirbalikkan berbagai perkiraan
yang selama ini dipegang. Yang dianggap paling mengejutkan
adalah angka laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang 2,34%,
jauh lebih tinggi dari perkiraan selama ini yang berkisar antara
2%. Beberapa ahli kependudukan menyebutnya setengah bergurau
sebagai "kejutan jisamsu (2-3-4)."

Bulog misalnya. Badan yang bertugas mengelola pengadaan pangan
ini harus merevisi perhitungannya karena semula didasarkan atas
perkiraan jumlah penduduk Indonesia yang di bawah 140 juta.
Ternyata menurut hasil sensus jumlah penduduk Indonesia sekarang
147 juta. Perbedaan jumlah itu membawa akibat yang besar pada
jumlah pangan yang harus disediakan.

Bidang pendidikan begitu juga. Di Departemen P&K, Menteri Daoed
Joesoef telah menetapkan batas waktu. Selambatnya Kamis pekan
ini, Bagian Penelitian Data departemennya harus selesai
mengumpulkan data, antara lain banyaknya tenaga guru, peralatan
dan gedung sekolah yang tersedia. Selama ini banyaknya prasarana
fisik hanya didasarkan pada perkiraan saja.

Pertumbuhan penduduk yang 2,34% per tahun memang berpengaruh
sekali pada bertambahnya jumlah anak usia sekolah yang harus
tertampung. Hingga bisa dimengerti kalau Menteri Daoed memang
harus mempersiapkan pengadaan tenaga, anggaran dan prasarana
yang diperlukan.

Perkiraan angka laju pertumbuhan penduduk yang selama ini banyak
dipakai, 1,8%, buat sementara ahli mungkin membanggakan. Angka
ini dipakai untuk membuktikan "sukses" menekan laju pertumbuhan
penduduk Indonesia. Dan rupanya cukup laku.

Bank Dunia misalnya, selama ini dikabarkan memakai angka 1,8%
buat laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Pihak bank itu
membenarkan kabar itu, ketika ditanya benarkah mereka memakai
angka yang disodorkan BKKBN. "Ya, sampai sekarang kami masih
memakai data yang kami terima dari pemerintah Indonesia," sahut
James Mollen dari Divisi Keluarga Berencana Perwakilan Bank
Dunia di Jakarta.

Berdasar angka itu, Bank Dunia menghitung angka pendapatan kotor
nasional (GNP) penduduk Indonesia pada 1978 US$360 per orang.
Angka ini dianggap Bank Dunia cukup tinggi, dan Indonesia
dinilai mempunyai kredibilitas kuat, hingga Indonesia dianggap
tidak perlu lagi diberi kredit lunak (soft loan) yang punya
jangka pembayaran kembali 25 - 50 tahun.

Akibatnya, bisa merepotkan. Menurut suatu sumber, Daoed Joesoef
pernah gagal meyakinkan Bank Dunia bahwa angka pertambahan
penduduk versi BKKBN tidaklah benar. Hingga akhirnya Departemen
P&K terpaksa mendapat kredit peralatan sekolah sebesar US$90
juta dalam bentuk yang tidak lunak.

Apakah setelah hasil Sensus 1980 diketahui Bank Dunia akan
mengubah perhitungannya? "Belum bisa saya katakan sekarang. Kami
belum menerima laporan resmi dari pemerintah Indonesia, di
samping itu juga belum menerima clearance dari kantor pusat
di Washington," sahut James Mollen.

Hasil Sensus 1980 yang dilaksanakan antara 20 September
sampai 31 Oktober 1980 itu akan selesai diproses BPS (Biro
Pusat Statistik) akhir 1982. Namun yang paling ditunggu-tunggu
banyak ahli kependudukan adalah hasil penelitian 5% penduduk --
sekitar 7,5 juta orang, yang disodori serangkaian pertanyaan
terperinci, mulai dari jumlah pendapatan sampai metode KB yang
dijalankan. Diharapkan data itu sudah akan selesai diproses
pertengahan 1980 ini.

Buat banyak ahli kependudukan, jumlah penduduk Indonesia yang
147 juta jiwa sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Sebab
beberapa proyeksi yang dibuat selama ini, antara lain oleh
Widjojo Nitisastro, almarhum N. Iskandar dan BPS sendiri
memperkirakan jumlah penduduk Indonesia berkisar di seputar
angka itu juga. Kalaupun banyak yang kaget, agaknya karena
mereka ini ikut terkecoh dengan proyeksi yang didasari optimisme
yang berlebihan.

Tapi ada juga hikmahnya. Selain "kejutan jisamsu", Sensus 1980
juga menunjukkan beberapa fenomena kependudukan yang menarik.
Lampung ternyata muncul sebagai provinsi yang paling melejit
laju pertumbuhan penduduknya 5,82% -- lebih tinggi dibanding
Jakarta yang cuma 3,99%. Kalimantan Timur menempati urutan kedua
dengan angka pertumbuhan 5,8%.

Jawa yang luasnya hanya 6,6% dari wilayah Indonesia dibebani
61,9% dari penduduk Indonesia atau 91,3 juta jiwa. Yang menarik,
Jawa Barat ternyata tetap merupakan provinsi yang paling tinggi
laju pertumbuhan penduduknya dibanding provinsi lain di Jawa
(Diagram I).

Sejauh mana angka-angka yang dikumpulkan BPS itu benar? Menurut
perhitungan BPS, pada Sensus 1971 sekitar 4% penduduk tak
tercakup. Diperkirakan angka ini jauh lebih kecil pada sensus
tahun lalu. Komunikasi jauh lebih baik saat ini. Malah, hasil
ini ada yang menilai "lebih baik dari sensus di Amerika
Serikat". Di sana, orang memakai sistem mailing (mengirim
kembali jawaban lewat pos). Kekurangcakupan bisa mencapai 10%.

Di Indonesia yang tak tercakup antara lain penduduk yang
tergolong "suku terasing". Di Riau misalnya, menurut catatan
kantor Departemen Sosial setempat ada sekitar 25 ribu orang suku
terasing. Tapi dalam Sensus 1980 yang tercatat hanya 2.004 jiwa
saja. Sayangnya, ribuan orang yang hidup terpencar di hutan atau
mengembara di laut, seperti Suku Laut tak terjangkau oleh 2.105
petugas sensus yang terjun di lapangan provinsi ini.

Tak mudah memang petugas sensus bekerja. Di Irian Jaya, ada yang
tewas dalam tugas, kena tombak dalam satu insiden karena salah
paham. Di Jawa Timur, ada petugas yang harus pulang pakai sarung
dulu bila masuk ke pesantren -- karena berpakaian safari
pegawai negeri bisa dicurigai sebagai "Golkar".

Tapi hasilnya tak sia-sia. Data baru lainnya yang dihasilkan
Sensus 1980 adalah jumlah penduduk Provinsi Irian Jaya (lebih
dari 1 juta) dan provinsi ke-27 Timor Timur yang ternyata hanya
berjumlah 552.954 orang.

Yang paling ramai diperdebatkan agaknya angka laju pertumbuhan
penduduk yang 2,34%. Berbagai teori dikemukakan, mengapa laju
pertumbuhan penduduk masih setinggi itu. Apakah program KB
gagal? Perlukah kebijaksanaan redistribusi penduduk Indonesia
dengan sistem transmigrasi ini perlu ditinjau kembali?

Berbagai pertanyaan itu belum bisa terjawab dengan pasti sampai
kini. Namun tidak hanya ahli kependudukan, para pejabat pada
umumnya prihatin dengan persentase yang tinggi itu. Ada yang
menghubungkannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Suharso. Direktur Leknas LIPI, laju pertumbuhan penduduk
dibanding pertumbuhan ekonomi adalah 1:3. "Jadi dengan laju
pertumbuhan penduduk 2,34%, untuk mempertahankan tingkat yang
tercapai sekarang pertumbuhan ekonomi. harus mencapai 7,02%,"
katanya. Padahal untuk 1981/1982 pemerintah memperkirakan laju
pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4% saja. Nampaknya, gambar
tak selamanya bakal cerah.

Bagaimanapun, umumnya disepakati bahwa sikap terbaik adalah
untuk menganggap hasil Sensus 1980 sebagai peringatan keras.
Dengan data yang lebih akurat, diharapkan berbagai kebijaksanaan
akan didasarkan pada angka yang benar, sesuai dengan kenyataan.
"Dengan Sensus 1980 berarti kita bercermin pada wajah dan muka
kita sendiri yang telanjang, secara keseluruhan," kata Sutjipto
Wirosardjono, Deputi Perencaaan dan Analisa Statistik BPS.