DITJEN Imigrasi sendiri yang mulai melakukan pembersihan.

Bulan kemarin, Juni, dua orang pejabatnya di Bogor ditindak.
Mula-mula, 7 Juni, Kepala Imigrasi Bogor harus menyerahkan
jabatannya kepada bawahannya. Tapi toh orang baru itu juga
dicopot. Dua minggu kemudian Soeharto, pejabat dari Bandung yang
selama ini bertugas membereskan kekisruhan pengrusan paspor
untuk calon haji umroh, langsung duduk mengepalai Kantor
Imigrasi Bogor.

Dalam kericuhan sekitar pengurusan paspor calon jamaah Haji
umroh, nama kantor Imigrasi Bogor tidak begitu sedap. Sebab
berita ketelantaran calon jamaah, santer dari tahun ke tahun,
bersumber dari sana.

Modus Operadinya begini para penipu dan pemalsu dokumen imigrasi
beraksi sebagai calo. Akibatnya, di samping ada jamaah yang
berangkat dengan dokumen palsu, lebih banyak yang terhambat
keberangkatannya--serta merta petugas di Lapangan Terbang Halim
Perdanakusuma (Jakarta) mengetahui ketidakberesan dokumen
tersebut.

Kejahatan cara demikian memang tidak melibatkan pejabat atau
petugas imigrasi. Tapi belakangan terbongkar modus baru yang
sebenarnya telah lama berkecamuk. Tak kurang Kepala Kantor
Wilayah Ditjen Imigrasi di Bandung sendiri, K.S. Kodrat, yang
mengungkapkan: usut punya usut ternyata banyak sekali para
pemohon paspor, yang diurus melalui calo atau perantara,
menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu.

Atau setidaknya, seperti dinyatakan melalui surat Kanwil
Imigrasi Bandung kepada atasannya di Jakarta dan Pemda Ja-Bar.
"terdapat hal-hal yang tidak benar alam salah satu persyaratan
administratif yang ditentukan untuk mendapatkan dokumen imigrasi
. . ."

Belakangan ini saja, setelah pengusutan dilakukan, lebih dari
100 pemohm paspor yang diurus oleh 5 orang makelar yang
melampirkan KTP-KTP palsu. Para pemohon umumnya datang dari luar
daerah. Bahkan dari luar Jawa, seperti dari Kalimantan, atau
malah dari Timor Timur. Oleh para calo mereka diatur untuk
memperoleh KTP dari berbagai pelosok desa di wilayah Kabupaten
dan Kotamadya Bogor. Banyak juga yang memperoleh dari daerah
lain di Ja-Bar.

Dengan KTP palsu itulah para calo dapat mengurus paspor asli
bagi kliennya. Ketidaktelitian petugas imigrasi? Jika jumlahnya
ratusan, bahkan ribuan, "memang bisa dicurigai ada unsur lain .
. ." seperti kata Humas Ditjen Imierasi di Jakarta. Jelasnya:
ada permainan antara para makelar dengan petugas imigrasi.

Daftar Hitam

Calo yang dicurigai bermain dengan petugas sekitar 25 orang.
Beberapa di antaranya terdapat saudara dekat pejabat imigrasi
dan anggota DPRD Bogor. Untuk memperoleh KTP palsu, menurut
pengusutan, calo-calo ini membayar Rp 5.000 sampai Rp 10.000
kepada pejabat desa. Lalu, untuk mengurus paspor asli, mereka
harus membayar sekitar Rp 100. 000 sampai Rp 200.000 kepada
pejabat imigrasi. Semuanya itu sudah termasuk dalam biaya
perjalanan, yang berkisar Rp 850.000 sampai Rp 1.200.000, yang
ditanggung calon jamaah haji.

Kemudahan mengurus paspor begitu juga dinikmati pemohon yang
bukan calon haji. Misalnya, seperti terjadi, orang-orang yang
menginginkan paspor bukan dengan namanya sendiri--karena namanya
telah masuk daftar hitam di sesuatu negara--memilih Kantor
Imigrasi Bogor untuk mengurusnya.

Kepolisian Bogor (Kores 821) menyatakan hendak mengurus perkara
tersebut dari segi kriminalnya. Paling tidak mengusut 1.000
paspor eks calo yang sudah telanjur terbit -- 7 di antaranya
dipegang oleh penduduk Timor Timur.

Soeharto, Kepala Imigrasi Bogor yang baru, juga mulai
menertibkan Calo-calo tak diizinkannya memasuki kantornya.
Melarang percaloan Soeharto geleng kepala. "Susah," katanya.
Sebab calo juga masih diperlukan untuk menuntut pemohon yang
umumnya sudah tua lagi buta huruf. "Tapi jangan sampai mereka
menggorok leher calon jemaah haji . . ." kata Soeharto.