SEBAGAI amatir, hak hidupnya hampir punah. Sebagai profesional,
kemampuannya masih tercecer. Namun siaran radio niaga jelas
makin mendapat pengakuan pemerintah. Mereka yang tergabung dalam
Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI) kini
dituntut supaya memelihara pengakuan itu dengan penuh
tanggungjawab.

PRSSNI ini telah mengumpulkan para anggotanya dari berbagai
daerah guna membahas masalah iklan, peningkatan mutu siaran, dan
peranannya dalam masa pembangunan (Repelita III). Sesudah sidang
paripurnanya (15-18 Nopember) di Jakarta semua masalah itu
kelihatan lebih rumit bagi para pengasuh radio niaga, hingga ada
kemungkinan jumlah mereka menjadi menciut.

Dibanding zaman awal Orde Baru, ketika radio amatir muncul di
sana-sini seperti cendawan, kini tinggal sedikit yang masih
sanggup bertahan. Mereka digolongkan sebagai non-RRL Di seluruh
Indonesia, diketahui masih bersisa 478 pemancar non-RRI, di
antaranya 362 yang beroperasi secara komersial. Selebihnya, yang
memang tulen amatir -- hanya karena hobi radio, bergabung dalam
Organisasi Radio Amatir RI (Orari).

Pemerintah secara berangsur telah menertibkan kehadiran mereka
melalui berbagai peraturan. Langkah penertiban untuk membuat
jumlahnya mengecil dari tahun ke tahun. Izin pemerinrah cuma
berlaku untuk setahun yang bisa diperbaharui setelah kondisi
radio niaga bersangkutan dinilai para pejabat, termasuk Gubernur
di tempat. Dalam hal ini PRSSNI diminta memberikan
rekomendasinya. Izin setahun itu, termasuk bagi mereka yang
kuat, belum pasti menjamin kelangsungan hidupnya. "Sebaiknya
izin usaha berlaku untuk 3-5 tahun," Purnomo, anggota pengurus
pusat PRSSNI menganjurkan. "Selama ini sulit kalau kita mau
menerima kredit bank. "

Banyak radio niaga masih belum berbentuk badan hukum. Untuk
hari-hari mendatang, badan hukum itu diperlukannya guna
memperpanjang izin. Dirjen Postel Suryadi sudah menegor PRSSNI
dalam hal ini, suatu pertanda usaha cara warung sudah tidak
diperkenankan lagi.

Frekwensi Baru

Radio niaga juga dituntut memperbaiki peralatannya, mengingat
persyaratan Ditjen Postel yang kian meningkat. Mulai 23
Nopember, misalnya, semua stasiun radio di Indonesia harus
memakai frekwensi baru, sesuai dengan ketentuan internasional.
Jika tidak dipatuhi, mutu teknis pemancarnya sangat rendah yang
mungkin berakibat tidak diizinkan lagi mengudara. Perbaikan
pemancar meminta biaya, tentunya.

Biaya menjadi persoalan bagi radio niaga umumnya yang bergantung
pada penghasilan iklan. Di kalangan mereka sudah dan masih
terjadi persaingan tidak sehat. Mereka saling banting tarif
dan menawarkan potongan rabat jauh melebihi 20% untuk biro
iklan. Di beberapa daerah terutama Jateng, Sumsel, Aceh dan
Sulsel, cabang PRSSNI mencoba mengatasi persoalannya dengan
membuat peraturan periklanan setempat. Namun pada prakteknya,
biro iklan berada di posisi yang lebih menentukan.

Jika terlalu diatur PRSSNI soal iklan ini, kata direkrur Johny
T. Tjondrokusumo dari Radio Prambors Rasisonia, Jakarta, pada
Bachrun Suwatdi dari TEMPO, "banyak radio swasta akan gulung
rikar." Tidak diketahui berapa penghasilan iklannya, tapi
sedikitnya Rp 1 juta per bulan diperoleh tiap radio niaga di
Jakarta. Ada juga yang berpenghasilan melebihi Rp 3 juta sebulan
tapi segan untuk mengakuinya karena kuatir pada kantor pajak.

Bahwa mampu menjalankan bisnis, Radio Elshinta di Jakarta bisa
membanggakan diri. "Kami berusaha menjadi betul-betul
profesional," kata W. Adhitama, seorang pejabat Elshinta, yang
memasang pemancar di Lantai 18, Gedung Arthaloka.

Radio Arief Rachman Hakim yang pemancarnya menyelit di kompleks
Taman Ismail Marzuki, Jakarta, merupakan contoh radio niaga yang
bisa bertahan karena para pengasuhnya -- 23 orang -- bekerja
tanpa perduli berapa gaji. Radio ARH menonjol karena siaran
pendidikannya. Tadinya LP3ES, suatu lembaga pendidikan
menyumbang dana. Kemudian pemerintah DKI membantu. Tapi
sekarang, kata direktur Arthur John Horori, ARH "hidup 100% dari
iklan."

Dengan sedikit bisnis tapi bisa bertahan, dijumpai pula
contohnya pada Arma 11, satu dari 14 radio niaga di Yogyakarta.
Arma, singkatan dari nama pelajar Aris Margono yang tewas dalam
peristiwa 1966, didirikan antara lain oleh penyair W. S. Rendra.
Orang di situ, pembantu TEMPO Mohamad Cholid melaporkan, "tak
begitu memusingkan gaji."

Tapi untuk seterusnya -- dan ini tercermin dari sidang paripurna
PRSSNI - mereka menghadapi tantangan zaman. Radio niaga jelas
bukanlah tempat bagi kaum amatir lagi.