RATUSAN awak kapal pukat harimau yang ditahan diperairan
Jakarta, sejak pertengahan Juli, masih tak karuan nasibnya.
Mereka itu adalah korban penertiban trawler, yang berdasarkan
instruksi bersama tiga Dirjen (Perikanan, Perla dan PUOD) paling
lambat harus selesai 31 Maret lalu. Peraturan itu sudah sulit
ditawar-tawar lagi. Sebab keluhan dari nelayan pribumi -- yang
rata-rata kalah bersaing dengan nelayan trawler yang kebanyakan
NWA -- memang tak dapat diabaikan lagi. Konflik berdarah sudah
berulang kali terjadi di kawasan Selat Malaka, Cilacap, maupun
Cirebon.

Namun selain langkah represif terhadap pukat harimau, apa yang
sudah dilakukan pemerintah untuk mendongkrak martabat nelayan
pondok yang masih jauh terkebelakang? Tampaknya belum banyak.
Kecuali kalau orang mau melongok ke Sumatera Utara, di mana
Pemerintah Daerah telah menetapkan tujuh kawasan pengembangan
desa pantai sebelah timur dan barat propinsi itu.

Di sana, instruksi bersama tiga Dirjen telah diterapkan dengan
lebih cepat dan konsekwen. Sejak 1 April, 575 dari 150 trawler
yang tadinya beroperasi di sana telah dicabut izin usahanya.
Tinggal yang berbobot 10 ton ke atas dengan kekuatan mesin
minimal 66 TK yang boleh beroperasi di wilayah lepas pantai
--jauh dari wilayah penangkapan nelayan pondok. Sementara
trawler kecil yang dicabut izin penangkapan ikannya, telah
banting-setir ke usaha lain (atau mungkin juga daerah perairan
lain).

Potensi penangkapan ikan di sana masih cukup besar. Produksi
tahun lalu hanya 11,4 kg/Ha. Padahal yang dapat dipanen
sebenarnya rata-rata 35 kg/Ha. Jadi cadangan ikan untuk
memperbaiki nasib hampir 82 ribu nelayan tetap maupun sambilan
masih cukup. "Peningkatan penangkapan ikan juga penting untuk
mengisi keperluan gizi minimal yang rata-rata 18 kg/orang/tahun,
sementara penduduk Sumatera Utara tiap tahun bertambah 3%", ucap
Baharudin Darus, konseptor pola pengembangan Desa Pantai itu
dalam Loka Karya Nelayan Pondok se-Asia di Bangkok, beberapa
waktu lalu.

Kalau menginap

Selain peralatan penangkapan ikannya masih sangat sederhana,
pemasaran hasil laut para nelayan kecil itu pun perlu
diperbaiki. Soalnya para nelayan dan pedagang pengumpul selama
ini hanya menerima 40% dari harga penjualan ikan di pasar.
Selebihnya dimakan oleh 9 grosir besar dan 24 grosir menengah di
Medan, yang kebanyakan bukan pribumi. Infrastruktur penghubung
basis-basis produksi dengan pusat pemasaran di Medan dan Sibolga
juga masih runyam. Umumnya hanya jalan ke ibukota kabupaten dan
kecamatan yang dipelihara pemerintah, hingga para pedagang
pengumpul terpaksa berjamjam mengangkut ikan yang mudah busuk
itu ke kota -- dengan risiko busuk kalau terpaksa menginap.
Hanya di beberapa tempat, ikan dapat diangkut dengan perahu
lewat sungai.

Maka, Pemda Sum-Ut sudah merencanakan pembangunan tujuh armada
ikan yang padat karya, yang dikelola oleh tujuh satuan manajemen
proyek. Empat dari tujuh basis armada nelayan kecil itu
bertempat di pantai Timur, yakni di Bubun, Bedagai, Tanjung
Tiram, dan Labuhan Bilik. Sementara di pantai Barat, ada tiga
basis -- Natal dan Pandan di Tanah Batak, dan Olora di Kepulauan
Nias. Masing-masing dilengkapi 5 sampai 25 pukat bermotor,
tergantung kemampuan orangnya serta potensi peralrannya. Dan di
masing-masing basis armada nelayan kecil itu, dibangun pusat
pengawetan hasil laut untuk memudahkan transportasi ke pasar.
Atau penimbunan pada saat harga ikan rada anjlok.

Operasi armada-armada rakyat itu telah mulai Mei lalu.
Pembangunan ke 7 kawasan desa pantai itu juga meliputi proyek
contoh tambak udang, peternakan bebek, dan perkebunan kelapa.
Kordinasinya juga diserahkan pada satuan manajemen proyek, yang
dewasa ini masih berada di luar jaringan BUUD/KUD. Untuk seluruh
persiapan ini, yang sudah disurvai sejak 1969, Pemda Sum-Ut
sudah menyisihkan dana APBD sebesar Rp 304 juta.

Kalau harga jatuh

Nah, sesudah jaringan di tingkat desa dipersiapkan, siapa yang
bakal menampung hasil tangkapan armada nelayan kecil itu? Tak
kurang akal, PT Bahana yang memang dibentuk pusat untuk membina
pengusaha kecil lantas berkongsi dengan seorang pengusaha
pribumi Medan, membentuk PT Amal Wahana. Dengan modal puluhan
juta rupiah yang sebagian merupakan pinaman Bank Dagang Negara,
didirikanlah pabrik pengolahan udang di Titipapan, Medan. CV
Amal sendiri, partner PT Bahana dalam kongsi itu telah memiliki
1. pukat insang (gillnetter) serta kedai-kedai pengecernya di
kota Medan.

Konsep B. Darus dan kawan-kawannya dari Komisariat Perhepi
(Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia) Medan ini, yang baru
mulai diuji di lapangan, tampaknya memang serba bagus. Cuma,
masih ada beberapa hal yang masih samar. Apakah PT Amal Wahana
ini nantinya akan berfungsi sebagai semacam "Bulog Ikan" khusus
untuk melindungi para nelayan pondok di tujuh kawasan desa
pantai Sumatera Utara itu? Bekerja dengan modal pinjaman,
bersediakah PT ini juga membeli hasil tang kapan para nelayan
kalau harga ikan jatuh -- saat yang justru paling rawan bagi
nelayan pribumi itu?