BELUM habis kegembiraan pemerintah sejak mengumumkan tingkat
inflasi 0% bulan lalu, kini muncul satu bahaya yang bisa
mengancam stabilitas indeks harga. Harga minyak kelapa minggu
ini mencapai rekor Rp 445 per kilo, bahkan mungkin bisa naik
terus. Bulan ini setahun yang lalu, harganya masih Rp 352 per
kilo.

Harga minyak kelapa ini sebenarnya sudah naik mulai tahun lalu,
tapi masih begitu pelan, sekitar satu perak setiap dua atau tiga
minggu. Tapi sejak Mei, di kala bulan puasa dan lebaran makin
dekat, naiknya sudah tak tanggung-tanggung lagi. Dalam dua
minggu terakhir ini saja harganya melompat dengan Rp 20 per
kilo.

Kenaikan harga ini jelas akan terus berlangsung selama konsumsi
belum dipenuhi oleh produksi. Pabrik minyak kelapa di seluruh
Indonesia yang jumlahnya 400 buah itu sebenarnya bisa
menghasilkan 800.000 ton setahun kalau bekerja penuh. Tapi
karena bahan mentahnya, kopra, yang suplainya terus merosot,
maka mereka kini hanya mampu memprodusir 550.000 ton setahun.
Padahal pasaran Indonesia memerlukan hampir 800.000 ton minyak
goreng setahunnya. Maka seharusnya impor minyak kelapa musti
mencapai 200.000 sampai 250.000 ton setahunnya. Karena itu impor
minyak kelapa yang tahun lalu hanya berjumlah 11.500 ton dan
tahun ini 17.000 ton jelas tak ada artinya.

Dalam impor minyak kelapa ini, pemerintah menghadapi dilema.
Kalau kekurangan minyak kelapa seluruhnya akan diimpor, biayanya
terlalu mahal. Harga minyak kelapa di luar negeri kini mencapai
US$660 per ton, naik dari US$595 tahun lalu. Harga di luar
negeri naik karena meningkatnya permintaan terutama dari Uni
Soviet dan India. Karena juga mengalami kekurangan minyak goreng
yang cukup gawat, India sampai perlu mengirim Menteri
Perdagangannya tempoh hari ke Jakarta untuk merundingkan
pembelian minyak sawit dari Indonesia.

Devisa yang diperlukan Indonesia bisa mencapai US$100 juta, bila
seluruh kekurangan produksi dalam negeri musti dipenuhi dengan
mengimpor minyak goreng, dan berarti pabrik minyak goreng dalam
negeri tidak akan bisa berproduksi secara penuh. Maka para
produsen minyak goreng di sini lebih senang melihat pemerintah
mengimpor kopranya saja, dan bukan minyak goreng. Akhir-akhir
ini mereka praktis hanya bekerja 25% saja.

Prioritas Rendah

Di lain pihak, memang tak mudah mengimpor kopra. Eksportir kopra
yang logis bagi Indonesia adalah Pilipina, tapi negeri ini lebih
senang mengekspornya sebagai minyak kelapa. Karena hal ini
memberi kesempatan kepada pabriknya dan buruhnya untuk bekerja.
Juga nilai ekspor minyak goreng lebih tinggi ketimbang ekspor
kopra bagi Pilipina.

Maka tak ada pilihan lain bagi Indonesia, sambil mengimpor
sementara minyak goreng, harus juga melakukan usaha intensif
untuk meningkatkan produki kopra di dalam negeri. Tapi
celakanya perkebunan kelapa di Indonesia justru kini dalam
keadaan parah, bahkan gawat. Di negeri nyiur melambai ini, yang
punya dua seperempat juta hektar areal kebun kelapa, hanya 40%
yang masih produktif. Itupun dengan nafas senen-kemis, karena
serangan hama yang bertubi-tubi. Sisa areal yang 60%, sudah tak
bisa diharapkan lagi karena umur pohon kelapanya sudah lebih
setengah abad, dan musti pensiun.

Sudah ada usaha peremajaan pohon kelapa. Namun alangkah
pelannya. Selama 9 tahun terakhir ini, peremajaan baru
dilaksanakan untuk areal 296.000 hektar saja. Rupanya usaha
peremajaan pohon kelapa menempati prioritas yang sangat rendah
pada program pemerintah. Suatu pendekatan yang integral, seperti
usaha penyuluhan massal atau kemungkinan pemberian kredit
investasi di bidang usaha kelapa belum pernah terpikirkan.

Pilipina dan Sri Langka, misalnya, melaksanakan usaha integral
di bidang produksi kelapa. Lihat "Philippine Coconut Authority",
atau "Coconut Development Authority" di Sri Langka. Indonesia
kini mengurus usaha perkelapaannya lewat berbagai departemen
tanpa arah.