JULUKAN 'terbesar di dunia' sudah diberikan pada Indonesia.
Sebagai pengimpor beras, tentunya. Dutabesar Edward E Masters
memperkuat julukan itu minggu lalu dalam jamuan makan siang yang
diselenggarakan oleh Kamar Dagang Amerika di Jakarta. Tapi dubes
AS itu pasti bukan bermaksud mengejek. Dia mengemukakan niat
pemerintahnya membantu Indonesia mengatasi masalah pangan.
Bagaimana caranya? Inilah persoalan yang sesungguhnya harus
ditetapkan oleh pemerintah RI sendiri.

Sudah dicoba dengan cara Bimas dan Inmas. Ada hasilnya tapi
banyak pula kebocorannya. Titikberat usaha meningkatkan produksi
masih di pulau Jawa yang sudah padat, sedang pokok persoalan
ialah bagaimana meluaskan areal persawahan. Rencana pengluasan
areal itu, seperti pembukaan daerah pasangsurut, sudah
seringkali dianjurkan, antara lain oleh Prof. ir. Sutami yang
Menteri PUTL sejak tahun 1960-an, tapi prioritas dana rupanya
belum diarahkan ke situ. Namun Presiden Soeharto mengingatkan
lagi soal pengluasan areal ke luar Jawa itu dalam konperensi
para ahli agronomi tahun lalu.

Pertamina (ketika Ibnu Sutowo menjadi Dir-Ut) sudah merintis
pembangunan perkebunan padi (rice estate) di pinggir Sungai
Musi. Usaha ini dianggap sebagai investasi mahal, terutama jika
dibading dengan harga beras yang diimpor. Walaupun terbata-bata,
perkebunan padi Pertamina itu masih dilanjutkan.

Hampir bersamaan waktu Pertamina memulainya, PT Caltex Pacific
Indonesia pun mengumumkan kesediaannya membangun perkebunan padi
di pinggir Sungai Rokan, Riau. Ketika itu (1973-74), karena
harga rinyak sedang hebat, Caltex rupanya ingin membikin
investasi US$80 juta yang ditarik dari keuntungannya. Rencana
investasi itu sudah diketahui tidak atas pertimbangan komersiil,
melainkan melulu untuk kepentingan hubungan masyarakat.

Lupa Janji

Maka pemerintah pun sudan mencadangkan areal seluas 150.000
hektar untuk dibuka di daerah Rokan itu, sedang Caltex pada
tahap pertama akan mengerjakan 20.000 hektar. "Semustinya tahun
ini kita sudah bisa panen," kata satu pejabat tinggi Caltex
pada TEMPO. "Tapi kini rencana rice estate itu sudah dilupakan,
sebagai akibat pemerintah menarik $1 per barel (dari bagian
produksi yang dijual perusahaan)." Keputusan pemerintah menarik
$1 itu terjadi tahun 1975 ketika dilanda krisis Pertamina.
Karena keuntungannya berkurang, Caltex pun rupanya melupakan
janjinya.

Sementara itu Dubes Masters berkata: "Indonesia memiliki tanah
yang subur dan jumlah tenaga manusia yang besar, tapi masih
merupakan salah satu pengimpor bahan pangan padi-padian yang
terbesar di dunia. Keputusan mengenai caranya mengatasi masalah
ini, tentu saja, harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu
sendiri. Kita sendiri sedang mempelajari soal ini denganseksama
dan bersedia bekerjasama dengan para perencana ekonomi Indonesia
untuk menemukan cara-cara membantu Indonesia bergerak secepat
mungkin menuju swasembada dalam bahan pangan dan menuju
kehidupan yang lebih baik bagi penduduk daerah pedalaman yang
miskin."

Secepat mungkin Dubes Masters baru saja beberapa bulan di sini
dan seakan-akan dikejar waktu. Mungkin karena ia melihat dengan
was-was bahwa Indonesia mengimpor 2,4 juta ton beras dalam tahun
fiskal 1977/78. Tambahan pula Kepala Bulog Bustanil Arifin sudah
menduga rencana impor tahun berikutnya akan tetap tinggi,
sedikitnya 2,2 juta ton.

Orang bertanya-tanya apakah dubes, AS menawarkan bantuan proyek
nce estate. Menteri Pertanian Toyib Hadiwijaya dalam suatu rapat
kerja dengan Komisi IV DPR baru-baru ini tidak menganjurkan
perkebunan padi karena proyek tersebut memerlukan subsidi dan
alat mekanisasi yang sukar disediakan. Tapi jika ada bantuan,
kenapa tidak?

Dari pemerintah diperoleh kesan bahwa selagi Indonesia masih
mempunyai cukup cadangan devisa, segi impor ini tidak perlu
dikuatirkan. Maka lahirlah julukan sebagai importir beras
terbesar di dunia. "Kalau sasaran produksi tercapai, kita tak
perlu impor beras," demikian Kepala Bulog menjelaskan kepada
Komisi VII DPR. Ternyata apa yang mungkin dicapai tahun ini
adalah setingkat dengan produksi 1974, yaitu sekitar 15 juta
ton, sedang semustinya 18 juta ton.

Dalam situasi dan kondisi begini, Menteri Toyib menganjurkan
supaya "klas atas dan menengah" agar makan non-beras. Dia
bercanda? Golongan ini dianggap mampu membeli bahan pokok
pengganti seperti gandum.

Untuk pengganti, Bulog memang mulai menyiapkan diri dengan stok
jagung. Proyek perintis diadakannya di Jawa Timur, propinsi yang
menghasilkan 47% dari produksi jagung nasional. BUUD/KUD
ditunjuknya sebagai perantara. Juga sudah dibangunnya dua pabrik
pengeringan jagung, lengkap dengan silo (tempat penyimpan) di
Jember dan Mojokerto, yang pembangunannya dibantu oleh Selandia
Baru.

Tak Sedap

Jika pembelian jagung di Jawa Timur berhasil, Bulog berharap
akan meluaskan proyeknya ke daerah lain seperti Sumatera Utara
dan Lampung. Di Sumut, KUD sudah memulai pembelian jagung di
kabupaten Karo dan Simelungun, di mana sudah dibangun unit
pengeringan dan silo-nya. Harga pembeliannya dari petani
(sekitar Rp 40 per kg) jah di bawah tingkat harga beras.
Tingkat harga ini, jika tidak dibatasi, pasti mendorong kaum
produsen. Pembatasan ini belum berlaku untuk jagung. Tapi ada
harga plafon untuk beras.

Mungkin sudah tiba waktunya, demikian ir. H.M. Sanusi
menyalurkan pendapatnya via TEMPO, supaya pemerintah
menghapuskan plafon harga pembelian beras itu. Sanusi, tokoh
Muhammadiyah yang pernah menjadi Menteri Perindustrian dan
anggota DPR, melihat pentingnya produsen dirangsang, dengan
harga pasar yang menguntungkan baginya. Sedang pemerintah masih
dianjurkannya membeli, tentu dengan subsidi, untuk keperluan
cadangan penyangga. Dengan demikian petani tetap bergairah
hingga produksi beras diharapkan meningkat.

Subsidi begini dijalankan pemerintah Amerika untuk keperluan
PL480 yang memungkinkannya mengirim bantuan beras dan komoditi
hasil pertaniannya ke luar negeri. Sebaliknya, Bulog membeli
mahal di luar negeri dan menjualnya murah di dalam negeri yang
juga dengan subsidi tapi yang sama sekali tidak merangsang
produsen domestik, walaupun terjaga stabilisasi harga.

Perkebunan padi, menurut Menteri Pertanian Toyib, akan meminta
biaya pengembangannya sampai US$ 10.000 per hektar. Ditaksir
harga berasnya akan jadi antara US$400 - $500 per ton, atau Rp
170 - Rp 210 per kg. Harga setinggi itu, kata Menteri, bisa
dicapai rakyat jika ada subsidi pemerintah.

Persoalan ialah bagaimana mengarahkan subsidi untuk produsen
domestik. Jadi Importir beras terbesar, kata satu pejabat Bulog,
"pikiran awak pun tak sedap."