PEMANDANGAN di Lapangan Sorogenen, Pekalongan, setiap hari
selalu cerah. Tampak di situ segerombol orang membanting kartu.
Domino atau ceki. Ada yang bertaruh uang logam. Namun lebih
banyak yang cuma iseng melewatkan 'jam kerja.' Dari mulut yang
iseng itulah sering bergumam, pasrah, mendendangkan lagu
dang-dut ciptaan dan nyanyian Latif M :

Luntang-lantung
Tak tentu tujuan
Bila tak bekerja jadi pengangguran

Mereka memang luntang-lantung. Sekalipun tak sedikit yang punya
ijazah. Abdulkadir, 29, bujangan kota batik itu sampai sekarang
masih menganggur. Ia lulus pendidikan STM jurusan mesin sepuluh
tahun lalu. Tak kurang 9 surat lamaran telah dikirimkannya ke
berbagai pabrik gula. Sejak duduk sebagai siswa ia memang punya
cita-cita bekerja di pabrik gula. Tapi semua surat lamarannya
kembali dengan jawaban: tak ada lowongan. Dan entah sudah berapa
kali lagi ijazah kejuruannya itu difotokopi untuk memenuhi
syarat panggilan kerja lewat iklan surat kabar. Sampai kumel.

"Setiap hari, sampai sekarang ini, saya masih tetap menunggu
surat panggilan dari salah sebuah surat larnaran yang pernah
saya kirimkan," katanya. "Tapi tak satupun yang muncul walaupun
saya telah mengobral fotokopi ijazah selama tujuh tahun."
Sekarang? Penganggur berpendidikan kejuruan ini bersabar,
sementara menunggui warung nasi keluarganya.

Lulusan Akademi Bank Nasional Jakarta, Muhbreni, 29, terjepit di
stanplat Cikampek. Di kantongnya memang ada ijazah yang pernah
dikejarnya setengah mati dan penuh biaya. Tapi kini, puas tak
puas, kerjanya cuma tarik urat leher jadi calo pikup-colt
jurusan Purwakarta. "Ketimbang nganggur," katanya. Ia ngeri
kawin "dalam keadaan sekarang ini." Pernah ia ikut mendaftar
sebagai pencari kerja di Kantor Resort Tenaga Kerja di
daerahnya. "Tapi cuma memperoleh janji yang tak pernah terujud,"
keluhnya.

Menurut Kepala Kantor Resort Tenaga Kerja Karawang, Gardjito
Wignjo Wardojo SH, orang semacam Muhbreni itu hanya satu di
antara sekitar 39.000 penganggur yang luntang-lantung di
daerahnya. Setidaknya ia satu di antara 1.010 pencari kerja yang
singgah di kantor Gardjito. Sedangkan kantor penempatan tenaga
itu hanya mampu menemukan sekitar 100 lowongan kerja saja.
Misalnya di pabrik limun lokal.

Di ruang tunggu Kantor Wilayah Ditjen Bina Guna, Departemen
Tenaga Kerja, Transmigrasi & Koperasi (Nakertranskop), Jojok
Pribadi, 25, selalu muncul di sana sebulan sekali. Ia adalah
seorang di antara lebih dari 23.000 pencari kerja yang terdaftar
di Kanwil Ditjen Bina Guna Jawa Tengah di Semarang. Jojok,
lepasan STM jurusan mesin, bilang ia "tak pernah jemu apel di
kantor ini setiap bulan, sejak 1975." Telah beberapa kali ia
diikutsertakan testing ke beberapa perusahaan. Tapi, karena
pengalaman kerja tetapnya masih dianggap nol, papan pengumuman
penerimaan selalu mengecewakan hatinya.

Teman sebangklmya, di ruang tunggu Kanwil, Soedarto, 28,
berijazah STM juga, jurusan bangunan gedung. Nasibnya sama
dengan Jojok. Pengalaman kerjanya, sejak ia lulus tahun 1971,
sebagai pekerja musiman pada beberapa pemborong bangunan tak
membantu secepatnya memperoleh pekerjaan tetap.

Yang bertitel sarjana penuh atau muda juga tak kurang rajinnya
mengetuk pintu kantor-kantor penempatan tenaga. I Ktut Waka, 29,
sarjana muda ekonomi Universitas Brawijaya, misalnya. Sudah lima
tahun ia menamakan dirinya sebagai penganggur. Untung, sebagai
anak bungsu, ia masih boleh didukung oleh 4 orang saudaranya
yang hidup lumayan. "Tapi lama-lama 'kan malu juga," katanya.

DUA tahun lalu Ktut Waka mendaftar di kantor penempatan tenaga.
Dua kali ikut tes sebagai calon pegawai Departemen Keuangan.
Juga la melamar ke Dinas Pendapatan DKI Jakarta. Semuanya gagal.
Akhirnya, entah masih berharap sebagai karyawan atau tidak Ktut
ini sudah mulai belajar beternak ayam pada Pak Soepardi - itu
peternak dari Malang yang baru saja jadi juara beternak tingkat
nasional.

Jika yang sarjana, sekolah kejuruan, bernasib demikian malangnya
dalam mencari kerja, apa pula yang cuma bersekolah dasar saja?
Berapa banyak yang demikian? Menteri Nakertranskop sendiri,
Prof. Dr. Soebroto, tak dapat menyebutkan jumlah warganegara
yan masih luntang-lantung secara pasti. Sen sus pernah ada.
Tapi, menurut Menteri. "tak begitu dapat memberikan gambaran
yang pasti."

Sebuah pertanyaan yang paling pokokpun belum dapat terjawab
secara tepat: Siapa sih yang dapat kita sebu penganggur itu?
Petugas sensus, 1971 dibekali pengertian untuk menunjuk siapa si
penganggur itu. Yaitu seseorang yany semustinya sudah bekerja,
tapi dua hari atau lebih sebelum disensus tak bekerja yang
mendatangkan nafkah. "Konsep begitu," kata Soebroto,"tak sesuai
dengan keadaan masyarakat petani kita." Alasannya ialah jika
cacah jiwa dilakukan pada musim panen, niscaya angka
pengangguran jatuhnya lumayan saja. Tapi bila petugas sensus
datang pada musim paceklik, anka tingkat pengangguran pasti
menggelembung.

Belum lagi apa yang disebut buruh musiman, pengangguran terbuka
(yang benar-benar tak bekerja), setengah pengangguran (bekerja
di bawah 30 jam seminggu) atau pengangguran tak kentara (bekerja
keras, lebih dari 40 jam seminggu, tapi hasilnya tak layak). Di
negara yang telah maju, kata Soebroto, angka pengangguran mudah
dicatat, sebab mereka yang merasa dirinya sebagai penganggur,
tentu akan datang mencatatkan diri dan menerima tunjangan
pengangguran.

Namun dari angka hasil sensus 1971, Menteri Riset Prof. Sumitro
Djojohadikusumo dalam Prisma September 1976 menghitung: Dengan
asuransi tertentu, jika penduduk Indonesia waktu itu berjumlah
118,4 juta dan mempunyai angkatan kerja 41,3 juta manusia, maka
angkatan kerja itu akan meningkat di tahun 1975 menjadi 48 juta.
Dan pada tahun-tahun 1980 dan 1985 angka itu akan lengkap
menjadi 54 juta dan 62 juta. Yang disebut penganggur dan pencari
kerja, 1971, dari seluruh angkatan kerja tercatat: 3,6 juta
(8,71%). Dan tak pelak lagi, setiap tahun baru, angka itu akan
ditambah lagi oleh sejuta pengangur baru.

Perkiraan angka pengangguran secara nasional itu, mungkin dapat
diwakili oleh angka yang tercatat di beberapa daerah.

Yang apel di Kanwil Ditjen Bina Guna Jawa Tengah, Semarang,
setiap hari memang cuma sekitar 150 orang pencari kerja saja.
Tapi, jelasnya, mereka itu sekian di antara 23.977 rekannya yang
tercatat per Oktober 1977. Mereka berasal dari berbagai
tingkatan pendidikan. Lebih dari 11.000 lepasan SLA, 1.500 lebih
berijaah sarjana muda dan penuh, dan selebihnya SLP, SD, dll.
Menurut Kepala Kanwil, drs. H. Jacob Hidayat, kantornya hanya
mampu menempatkan 232 pencari kerja pria dan 103 wanita. "Sejak
bulan puasa lalu permintaan dari pengusaha berkurang. Mereka
masil. lihat-lihat situasi sebelum memperluas usalla dan
karyawannya," kata Jacob.

Soejono Kasmodihardjo dari Kanwil Jawa Timur menyatakan
kantornya setiap tahun diketuk sekitar 200.000 sampai 250.000
pencari kerja. Itu berarti sejumlah tenaga dari perkiraan 10
juta angkatan kerja di wilayahnya. Dari 7.800 pencari kerja
yang minta disalurkan tahun lalu, Soejono hanya melihat lowongan
1.060 orang saja. Itupun, dari sekian banyak pencari kerja,
hanya separohnya saja yang mampu mengisi kesempatan. Menurut
Soejono, itu salah pencari kerja sendiri. "Mereka kurang
mobilitas," katanya. "Tak mau ditempatkan di luar daeran atau di
luar Jawa sama sekali."

Tapi pencari kerja di Jawa Barat juga bukan main. Tahun 1961,
sudah ada tercatat 390.700. Sepuluh-sebelas tahun kemudian,
jumlah itu meningkat jadi 973.800. Meningkat lagi jadi 1.051.000
pada akhir 1974. Lalu ditaksir tahun ini jumlah pencari kerja di
bumi Siliwangi meyakinkan: 1,2 juta.

Kantor penempatan tenaga kerja di Jalan Naripan, Bandung,
rata-rata dikunjungi oleh sekitar 28.000-an pencari kerja.
Sementara lowongan pekerjaan yang tiketahui Kantor Resort Kodya
dan Kabupaten Bandung cuma berkisar untuk 3000-an orang saja.

TENTU saja angka-angka itu tak termasuk 10.000 orang eks tahanan
G30S/PKI yang langsung masuk angkatan kerja di barisan
penganggur sejak Desember lalu. Barisan itu, menurut perkiraan
Agus Sudono, Ketua Umum FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia),
awal tahun ini akan diperkuat lagi dengan 30.000 penganggur, eks
karyawan yang kena pemutusan hubungan kerja (phk), akibat
kebijaksanaan alih usaha perusahaan asing di sini.

Untungnya angka Agus Sudono itu, menurut Menteri Soebroto,
"hanya perkiraan dan andaikata saja." Yaitu andaikata rata-rata
setiap perusahaan asing melepas dua orang karyawannya. Dan
kenyataannya, menurut Menteri, hanya ada 102 karyawan yang bakal
nganggur sementara saja. "Saya sudah menceknya. Kita selalu akan
mengusahakan agar angka pengangguran tidak bertambah lagi oleh
adanya alih usaha itu." Phk memang ada, katanya lagi, "tapi
tenaga kerjanya ditampung oleh perusahaan yang menerima
pengalihan."

Penentu luas atau sempitnya lapangan kerja, dalam banyak hal,
memang bergantung erat pada kebijaksanaan pemerintah. Tengoklah
pelbagai fasilitas yang diberikan pemerintah kepada para penanam
modal domestik maupun asing. Tak lain, di samping untuk
merangsang produksi dan pendapatan nasional, juga untuk
pemerataan pendapatan melalui tenaga kerja yang diserap berbagai
proyek. "Trilogi tujuan undang-undang penanaman modal," kata
Soebroto.

Namun, seberapa jauh proyek PMA/PMDN itu mampu menyerap tenaga
dari angkatan kerja kita yang makin mengembung, tampaknya masih
menjadi bahan diskusi lama dan tetap menarik untuk dibuka
kembali. Tuntutan modernisasi, teknologi maju, efisiensi, yang
tentunya berkaitan sangat erat dengan soal rezeki pengusaha,
merupakan perjuangan kelas tersendiri. Padat karya dengan
pemilihan teknologi tertentu yang mungkin Dari pengusaha sulit
hal itu diharapkan. "Masih sulit bagi kami mongorbankan profit
(laba) demi kesempatan kerja saja," kata seorang pengusaha.

Dengan PPKCB (Proyek Padat Karya Gaya Baru)nya, Departemen
Nakertranskop telah mengerahkan 273.569 tenaga kerja dari 541
kecamatan seuruh Indonesia (1976/77). Yang dikerjakan mereka
benar-benar hanya dengan otot manusia: pembuatan/perbaikan
saluran pengairan tersier, jalan dan penghijauan. Untuk setiap
tenaga kerja pemerintah menyediakan dana Rp 300 sehari. Setiap
proyek harus dikerjakan sebulan, bahkan lebih lama pun ada.

"Tapi hasil padat karya oleh pemerintah itu memang kurang
mendapat publisitas dan penonjolan," kata Soebroto. Lebih tak
ditonjolkan lagi penyerapan tenaga kerja, penganggur, sebagai
akibat tak langsung dari pelbagai proyek Inpres.

Tahun lalu Inpres Desa meliputi 58.675 desa. Tiap desa
memperoleh droping Rp 300 ribu. Ada Inpres SD, Kesehatan, Pasar
sampai Penghijauan. Semuanya tak kurang beranggaran Rp 242.948
juta. Tahun ini anggaran pasti ditambah. "Coba, masak tak banyak
tenaga kerja yang diserap untuk mengerjakan semua proyek Inpres
itu?" kata Soebroto.

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, tak hanya heboh
ketidakberesan dan penyelewengannya saja. Tahun lalu telah
'terekspor' dari sini 2.921 tenaga . kerja ke Iran, Kuwait atau
Emirat Arab. Tenaga sukarela BUTSI memang a8ak seret dikerahkan.
Tahun lalu BUTSI hanya menyerap 1.020 tenaga sarjana yang buntu
mencari kerja sendiri. Tahun ini, untuk lebih memancing
keinginan para sarjana bersukarelawan ke desa, Departemen
Nakertranskop menyediakan honor yang lebih sedap: Tahun lalu
cuma Rp 20 ribu, sekarang Rp 35 ribu per bulan.