GUBERNUR Ahmad Lamo menjadi ketua Badan Pekerja MPR. Ini berarti
ia akan bersibuk di Jakarta. Di Ujung Pandang berita tentang
jabatan baru Gubernur Sulawesi Selatan itu tidak terlalu
mengejutkan. Masa jabatannya memang sudah menjelang lari-hari
terakhir dan Jakarta tampaknya "tidak begitu saja melepas Lamo."
Maka yang lebih menarik di Ujung Pandang adalah kesibukan di
sekitar penggantian gubernur itulah.

Kesibukan ternyata tidak cuma terjadi di Ujung Pandang. Di
Jakarta tempat keputusan ditandatangani, juga tidak luput dari
kesibukan tersebut. Masyarakat Sulawesi Selatan di Jakarta yang
baru saja berkumpul dalam suatu acara halal bihalal ada pula
bicara mengenai pergantian pimpinan daerah itu. "Harkat Sulsel
harus dikembalikan," begitu seorang berkata. Dan komentar itu
lahir lewat diskusi panjang tentang Sulawesi Selatan yang
mestinya bisa lebih maju dari keadaan sekarang "jika saja
dipimpin oleh tokoh yang punya gagasan dan integritas."

Bukan rahasia lagi bahwa dalam soal pengangkatan gubernur,
pemerintah pusat amat mempertimbangkan pikiran dan pandangan
yang hidup di daerah yang bersangkutan. Sulawesi Selatan
barangkali tidak seberuntung Sumatera Utara atau Sumatera Barat
yang mempunyai banyak putera berkedudukan penting di Jakarta.
Keadaan seperti inilah yang konon menyebabkan tidak
tertangkapnya secara sempurna getaran-getaran hidup Sulsel di
Jakarta.

Kelas Berat & Ringan

Syahdan, maka pemilu yang lalu membuahkan hasil yang lumayan
juga buat Sulsel, Ketua DPRD Sulsel, dijabat oleh seorang bekas
mayor yang cukup punya nama di sana. Mayor (purn) Abdullatif --
nyaris mati di ujung peluru Westerling - memulai karir barunya
dengan suatu sikap yang cukup memberi harapan. Di tengah-tengah
pembicaraan mengenai penggantian gubernur, Latif memperingatkan:
"Ahmad Lamo dipilih jadi anggota MPR karena ia gubernur. Jika
ia berhenti jadi gubernur, keanggotaannya di MPR juga akan
gugur. Supaya kepemimpinannya di Badan Pekerja MPR sah, Lamo
harus diangkat sebagai pejabat gubernur jika masa jabatannya
habis pada bulan Desember nanti." Menurut Latif, pada masa Lamo
jadi pejabat gubernur itulah nantinya calon gubernur yang
definitif diproses. "Selain itu kita harapkan kebiasaan
pergantian pimpinan daerah tanpa melalui pejabat sementara bisa
merupakan tradisi," tambahnya pula.

Sementara itu di "pasaran" beredar nama-nama calon gubernur.
Tentu saja nama-nama tersebut dilemparkan tidak untuk
diperjual-belikan tapi sekedar untuk memancing pendapat
masyarakat. Bagaimana pun nanti, seharusnya yang berhak memilih
adalah DPRD tingkat 1, bukan orang lain, apalagi orang yang
jauh. Ada dua kelas calon gubernur, yakni kelas berat dan kelas
ringan. Yang berada di kclas berat yaitu Majen Aziz Bustam dan
Majen Hertasning. Dan yang berada di kelas ringan ialah
nama-nama yang berpangkat kolonel.

Yang sudah pasti, Sulsel memerlukan orang kuat yang mampu
melakukan pembersihan dan penertiban. Selain itu dia juga harus
mempunyai kepribaian yang kuat hingga seimbang dengan
kepemimpinan DPRD. Lebih daripada itu, kata kalangan yang lain,
sang Gubernur harus menertibkan dirinya, misalnya dia tidak
boleh terlalu dekat dan saling memanfaatkan dengal- kelompok
masyarakat yang punya uang. Siapakah orang yang sudah
menunjukkan kemampuannya di bidang penertiban?

Mungkin dropping calon gubernur dari pusat sulit untuk
dihindari. "Jika terjadi demikian maka sebaiknya dropping itu
sebanyak tiga orang (tidak hanya satu) yang sudah diseleksi
betul-betul. Ketiganya harus diturunkan bersamaan dan diserahkan
kepada DPRD untuk memilihnya secara bebas dan rahasia," kata
seorang anggota DPRD Sulsel yang baru saja dilantik. Bisakah
demikian?