DI mana Ibnu Sutowo? Bekas Direktur Utama Pertamina itu
ternyata tidak sedang di AS, seperti diberitakan semula. Menurut
berita dari Medan pekan lalu, Selasa sore ia tiba di bandar
udara Polonia dari Singapura, dengan menumpang pesawat khusus
JetStar N-152 RG. Ia disambut dengan kalungan bunga. Ia membuka
turnamen golf di lapangan milik Pertamina di Tuntungan, Medan.
Lalu akhir minggu berada kembali di Jakarta. Ada rencana ia akan
berceramah di Bandung, atas permintaan Universitas Pajajaran --
meskipun kemudian ditunda. Minggu malam ia menghadiri perayaan
Maulid di aula perumahan mewah Pertamina di Simprug, Kebayoran
Lama.

Ia rupanya masih tetap menarik kerumunan penyambut dan
perhatian. Tapi yang pasti Ibnu Sutowo -- tentu saja -- tak akan
di kantornya yang dulu lagi.

Dan suasana di kantor pusat Pertamina itu terasa lengang
sepeninggalnya. Baik jalan Perwira 4, maupun tempat berkumpulnya
para direktur di jalan Perwira 6 Jakarta, tak lagi seramai dulu.
Barisan sedan Mercy hitam kemilau dengan nomor polisi AX, yang
biasanya berjejer di tempat parkir halaman kantor, tiba-tiba
saja seperti menghilang. Juga penjagaan para petugas tak lagi
ketat. Pintu-pintu terbuka mudah dan para pejabat tak repot
ditemui. Suasana kerja keras seolah sedang absen. Di beberapa
ruangan masih tampak tergantung foto Letnan Jenderal Dr H. Ibnu
Sutowo dengan tulisan "Direktur Utama Pertamina". Sekalipun ada
juga yang sudah diganti dengan lambang negara Bhineka Tunggal
Ika. "Sampai sekarang memang belum ada instruksi untuk
menurunkannya", kata seorang pegawai menunjuk gambar itu, pekan
lalu. "Jadi biarkan saja di situ".

Kesan yang ditinggalkan bekas Dirut Pertamina -- yang bagi
banyak anak buahnya dipandang sebagai "sang bapak" -- memang
sangat mendalam.

Sedihnya, begitu juga akibat hutang-hutang perusahaan milik
negara itu "Hutang yang bermilyar-milyar dollar itu untuk
bunganya saja harus disediakan ratusan juta dollar setahun,
belum diperkirakan untuk mengangsur pokoknya", kata Menteri
Pertambangan Prof. Sadli. Secara panjang lebar ketika melantik
para direksi Pertamina yang diangkat kembali 10 Maret lalu,
Menteri Sadli menggambarkan betapa besar akibat hutang-hutang
itu memukul perekonomian negeri ini. "Pertamina terlalu besar
dalam perekonomian negara. Kalau sesuatu terjadi dengan
Pertamina maka pengaruhnya kepada sektor-sektor lain dari
perekonomian kita segera akan kita rasakan: pengaruh kepada
anggaran belanja Pemerintah, pengaruh kepada cadangan devisa dan
dengan demikian kepada kokohnya kurs rupiah, pengaruh kepada
batas-batas penyediaan kredit oleh Bank Sentral dan bank-bank
pemerintah, pengaruh pada kesempatan kerja dan lain-lain
sebagainya", kata Sadli.

Bagaikan sumur yang belum diketahui dalamnya, hutang-hutang yang
dibuat Pertamina itu kabarnya terus bertambah. Baik yang sejak
pecahnya krisis menjadi tanggungan Pemerintah, maupun yang
muncul belakangan ini. Ambillah satu bagian dari hutang itu,
misalnya jumlah uang minyak asing yang tak disetor Pertamina ke
kas negara. Menteri Ekuin Widjojo Nitisastro di depan sidang
pleno DPR Juni tahun lalu mengemukakan jumlah $ 850 juta. Tapi
Menteri Keuangan Ali Wardhana di depan DPR belum lama berselang
mengungkapkan bahwa jumlah uang minyak dari perusahaan minyak
asing yang tak masuk kas negara itu sudah meningkat sampai $ 999
juta. Kini angka yang dikemukakan Ali Wardhana barangkali sudah
mesti diralat lagi. Beberapa juru hitung pemerintah selesai
kerja lembur beberapa malam -- kabarnya menemukan angka baru
sudah membengkak hingga $ 1,3 milyar. Sebuah sumber bahkan
berkesimpulan bahwa uang minyak asing yang dipakai Pertamina itu
sejak awal bulan ini sudah meluap pada ketinggian $ 1,5 milyar.
Tak begitu jelas kenapa angkanya bisa jadi lebih banyak dari
yang pernah diungkapkan Menteri Ekuin. Juga tak jelas apakah di
luar itu masih ada pos minyak lain yang tak masuk kas negara.
Tapi seorang anggota DPR berkata: "Pertamina ada juga
menggadaikan minyak", bisiknya. "Entah dari hasil sumurnya
sendiri, entah dari bagian minyak asing yang disalurkan liwat
mereka". Dengan kata lain, seperti kata sebuah sumber di
kalangan minyak asing, Pertamina ada juga menerima pembayaran
lebih dulu dengan jaminan minyak. Cara penjualan macam itu
antara lain konon pernah dilakukan dengan Pilipina, yang waktu
itu diwakili oleh nyonya Imelda Marcos. Dan jumlah uang panjar
yang diberikan ketika itu kabarnya meliputi $ 400 juta. Sebanyak
60% dari jumlah itu seyogianya masuk ke kas Pemerintah.

Tidak sampai di situ. Hutang-hutang jangka pendek yang dibuat
Pertamina juga merembet bagaikan deret hitung. Ketika krisis
pecah awal tahun lalu, hutang-hutang jangka pendek itu diterka
baru mencapai $ 850 juta. Kemudian beberapa bulan setelah itu
Gubernur Bank Sentral Rachmat Saleh mengemukakan jumlahnya
ternyata $ 1,2 milyar.

Sebagian besar dari hutang-hutang yang umumnya sudah jatuh waktu
itu berhasil dilunasi Bank Indonesia. Untuk itu Rachmat Saleh
terpaksa menggunakan cadangan devisa BI. Tujuannya: melunasi
hutang yang umumnya berjangka kurang dari setahun, dengan
tingkat bunga yang tinggi -- rata-rata di atas 10%. Maka untuk
menutupi kekosongan cadangan devisa yang penting artinya guna
mempertahankan kokohnya mata uang rupiah, Rachmat Saleh selama
tahun 1975 kabarnya lebih banyak bepergian ke luar negeri
ketimbang Menlu Adam Malik. Dia memang berhasil membujuk
kelompok perbankan di Eropa dan Jepang yang memberi pinjaman
berjangka 5 tahun, dengan bunga sekitar 8 1/2%. Namun setelah
bernafas lega untuk sebentar, Gubernur BI itu agaknya harus
kembali putar otak. Ternyata setelah dihitung-hitung, hutang
jangka pendek Pertamina itu terakhir diketahui konon sudah
melompat lagi menjadi $ 1,9 milyar.

Menteri PAN Dr Sumarlin lain lagi kisahnya. Mungkin Menteri yang
bertubuh kecil itulah yang paling besar tugasnya mengurusi
akibat hutang Pertamina. Dibekali Keppres nomor 44 hasil team
Sumarlin boleh dibilang lumayan. Selain berhasil melakukan
perundingan kembali tentang Krakatau Steel, team Sumarlin
kabarnya juga sudah berhasil untuk menekan sebagian tagihan para
kontraktor dalam negeri. Tapi agaknya ada satu soal lain yang
memusingkan Menteri paling muda, 44 tahun, yang rambutnya tampak
mulai memutih itu. Kabarnya jumlah hutang pada kontraktor dalam
negeri yang tadinya diperkirakan sekitar $ 1 milyar itu kata
orang sudah melayang setinggi $ 1,9 milyar.

Barangkali itu pula sebabnya mengapa Menteri Sumarlin masih suka
bungkam. Berbeda dengan Menteri Sadli yang sudah mulai membuka
kartu dan minta agar Pertamina kini lebih terbuka terhadap
pengamatan masyarakat. Ajakan begini memang belum juga diikuti
para tehnokrat lain yang terlibat dalam urusan penyehatan
Pertamina. Mereka seperti biasa lebih senang bekerja diam-diam.
Dan baru mau menerangkan ke luar bila soalnya sudah dipandang
cukup bulat. Sampai kapan? Tak seorangpun di antara mereka yang
mampu memberi ancer-ancer ataupun memberi gambaran, mengapa
jumlah hutang Pertamina itu seperti tiada habisnya.

Tapi umumnya tak dibantah kabar bahwa besarnya hutang-hutang
baru yang timbul adalah akibat bisnis tanker Pertamina. "Seluruh
hutang tanker itu kabarnya sampai sebesar $ 2,4 milyar", kata
seorang pejabat. "Baik tanker-tanker yang dibeli langsung maupun
yang dicicil dalam bentuk sewa-beli (hire purchase)" Seluruh
armada tanker itu diperkirakan mencapai jumlah yang tak kurang
dari 80 buah. Rata-rata berbobot mati di atas 100.000 DWT.
Sebuah tulisan dalam mingguan Far Eastern Economic Review 9
Maret kemarin memperkirakan jumlahnya mencapai 86 tanker, dengan
bobot mati seluruhnya nyaris 3 juta DWT.

APA sebab Pertamina sampai ditindih hutang tanker segede
itu? Menurut sebuah sumber di kalangan perkapalan, masa
gemilangnya minyak yang menendang harga sampai 4 kali selama
tahun 1974 telah membuat Ibnu Sutowo berpaling pada bisnis
tanker. Bekerja sama dengan seorang pengusaha AS Bruce Rappaport
-- kawan dagangnya sejak lama -- nama Ibnu Sutowo mulai dikenal
di kalangan para raja tanker internasional. Sekalipun belum
sampai menandingi Y.K. Pao -- itu raja tanker terbesar di dunia
yang bermarkas di Hongkong -- operasi tanker yang dilakukan
Sutowo dan Rappaport boleh dibilang sudah setaraf -- bahkan
mungkin lebih besar -- dari para pangeran laut seperti Ravi
Tikkoo dari London Yan flamboyan itu atau Hilmar Reksten dari
Norwegia. Diam-diam rupanya jalan raja kapal Onassis dicoba
ditempuh.

Tapi masuk akal jika Ibnu Sutowo misalnya tergiur ikut bisnis
tanker. Pasaran minyak dunia waktu itu lagi ramai. Banyak orang
tak percaya, bahwa persatuan negeri konsumen yang dipelopori
Amerika akan bisa mengerem kenaikan harga minyak. Dalam
wawancara khusus dengan TEMPO (lihat edisi 18 Januari 1975),
Ibnu Sutowo merasa yakin akan ajegnya pasaran minyak dunia
meskipun adanya "kartel konsumen" macam itu. "Harga minyak tak
akan turun sekalipun ada usaha keras Amerika untuk membentuk
kartel konsumen bersama Eropa Barat dan Jepang", katanya.
Sayang, optimisme ini tidak terbukti ampuh. Tak lama kemudian
dunia tanker mendadak goncang. Henry Kissinger, biang keladi
gagasan kartel alias persatuan konsumen itu, ternyata berhasil
menekan derasnya aliran minyak para anggota OPEC ke negeri
konsumen. Gerakan penghematan di negara industri, suasana resesi
yang mengendorkan roda-roda pabrik mereka di tengah krisis
moneter yang belum pulih ketika itu, sedikit banyak berhasil
melembekkan perdagangan minyak dan mengacau solidaritas
OPEC......

Yang jadi persoalan sekarang: tanker-tanker yang dioperasikan
secara sewa beli, konon banyak yang belum lunas pembayarannya.
Tagihan pasti datang bertubi-tubi dari para pengusaha di luar
negeri. Sementara itu bukan saja karena jumlah tanker yang
menganggur kini sulit untuk dyual. Tapi hutang tanker yang kini
harus diurus Pemerintah jumlahnya sungguh tak wajar. Menurut
kalangan yang mengetahui, sebuah tanker ukuran 100.000 ton
paling banter mencapai harga $ 10 juta di masa jaya itu. Jadi
secara gampangan beban hutang tanker Pertamina tak akan meliwati
$ 800 juta. Tapi bagaimana hutang itu bisa mencapai angka sampai
$ 2,4 milyar atau 3 x lipat, wallahualam. Menteri Sumarlin yang
sejak beberapa bulan lalu tampak lebih sering mampir ke
kantornya Menteri Radius Prawiro yang ditugasi mengetuai team
penyehatan hutang-hutang dagang Pertamina -- memang tengah
mencoba melakukan perundingan kembali dalam kemelut tanker itu.
Seberapa jauh dia berhasil memainkan kartunya, seperti debutnya
dalam Krakatau Steel, masih ditunggu jawabnya.

Lalu apa kabarnya dengan itu hutang-hutang dagang? Kalau Menteri
Sumarlin yang suka diam itu pernah juga mengungkapkan ke luar
tentang hasil perundingan kembali proyek besi baja Cilegon,
Menteri Radius yang dibekali Keppres nomor 15 itu rasanya belum
pernah bicara apapun. Terakhir sebagaimana dikemukakan Menteri
Ekuin didepan DPR, hutang-hutang dagang itu baru mencapai $ 700
juta. Apakah jumlahnya juga meningkat? Menteri Perdagangan
Radius Prawiro yang akhir-akhir ini tangannya dibalut perban
hanya mesem saja jika ditanya soal itu. Tapi diperkirakan jumlah
hutang-hutang dagang Pertamina kini diketahui hampir dua kali
lebih besar dari yang diketahui sebelumnya.

TAPI semua itu barulah angka-angka belum resmi. Hanya, kalau
benar balon hutang itu menggelembung sampai di atas $ 9 milyar
alias $ 9.000 juta -- seorang pejabat yang kompeten bahkan
memperkirakan sudah mencapai $ 10 milyar -- itu bisa berarti
Pertamina praktis boleh dinyatakan "bangkrut". Mukinkah?
Seorang ahli hukum yang banyak tahu tentang urusan pendirian
perusahaan negara cuma geleng-geleng kepala ketika ditanya soal
itu. "Pertamina murlgkin suatu makhluk istimewa", katanya.

Tapi pertanyaan macam di atas timbul karena pengalaman. Agaknya,
dalam ukuran yang lebih sempit dari ruang lingkup usaha
Pertamina, krisis yang diderita Burmah Oil di Inggeris ada
persamaannya. Setelah sumur minyaknya banyak yang uzur di Burma,
maka Burmah hanya menggantungkan nasibnya pada penyertaan
sahamnya yang 20% dalam maskapai British Petroleum (BP). Di
tahun 1960-an itu Burmah buru-buru memutuskan untuk membeli
beberapa perusahaan minyak kecil lainnya, termasuk Castrol di
Inggeris dan Signal di Amerika. Dan mempertaruhkan modalnya
dalam bisnis tanker. Tapi ketika musim pasang minyak mulai surut
di tahun 1974, mulailah krisis Burmah Oil mencapai puncaknya.
Dan ketika saham-sahamnya dalam BP dengan cepat diambil alih
oleh Bank of England, tamatlah riwayat maskapai minyak Inggeris
yang paling tua itu.

Tentu saja pendapat yang kuat dewasa ini tak menghendaki
Pertamina tamat riwayat seperti Burmah Oil. Cuma, perlu ganti
sejarah baru. Dan itulah yang diusahakan pemerintah kini dengan
tekad dan keberanian yang cukup mengagumkan.

Dibanding dengan seluruh hutang Republik Indonesia, yang timbul
di masa Soekarno (katakanlah $ 3 milyar) plus hutang zaman Orde
Baru (paling pol $ 4 milyar), lautan hutang yang
dibuat-Pertamina merupakan kebocoran yang tak sebentar pada
kapal pembangunan. Untunglah, tingkat pertumbuhan ekonomi
Indonesia sudah jauh lebih maju ketimbang suasana 10 tahun lalu.
Tapi kalau saja diingat bahwa seluruh hutang Pertamina umumnya
berjangka waktu pendek, di bawah 10 tahun, seruan "prihatin"
Presiden Soeharto untuk masa ini jelas terbit dari wawasan yang
benar. Bukan propaganda politik. Beberapa pengamat berpendapat
bantuan yang dilimpahkan Pemerintah untuk menolong Peramina
merupakan yang terbesar di dunia. "Belum pernah satu negara di
manapun mewakilkan operasi SOS sehebat itu bagi suatu perusahaan
raksasa", kata sebuah komentar.

Bagi Piet Haryono, Penjabat Dirut yang belum 3 minggu diserahi
tugas untuk mengelola Pertamina, terbentang setumpuk masalah
yang muskil. Dalam apel tanggal 17 Maret kemarin -- suatu
kebiasaan baru di lingkungan Pertamina -- Piet Haryono
menyerukan perlunya timbul suasana akrab antara yang memimpin
dan yang dipimpin. Dalam wejangan singkat yang mengharukan itu
Piet tak lupa menekankan kembali anjuran Presiden dan Menteri
Pertambangan untuk melaksanakan Pola Hidup Sederhana. "Itu tak
berarti bahwa karyawan Pertamina harus hidup dalam ukuran di
bawah normal", katanya.

Agaknya Piet sudah menyiapkan konsep tentang itu. Setidaknya
yang bisa dilakukan jurumudi Pertamina yang baru itu adalah
melakukan inventarisasi semua kekayaan perusahaan dalam
batas-batas wewenangnya. Dan mulai melakukan penghematan di mana
saj a. Orang-orang penting Pertamina, yang dulu terbiasa naik
pesawat kelas utama -- setingkat dengan ketentuan yang berlaku
bagi Dirjen ke atas -- harus dibiasakan untuk duduk dalam kelas
ekonomi. Contoh kecil itu juga bisa berlaku bagi kendaraan.
Kabarnya di masa lalu, seorang direktur minimal diminta untuk
memiliki tiga sedan: satu untuk kantor, satu untuk isteri dan
satu untuk tamu. Kini yang begituan pastilah merupakan hal yang
berlebihan. Juga mengenai pesawat terbang pribadi yang kabarnya
tak hanya dipunyai Ibnu Sutowo itu, bisa dipertanyakan bagaimana
penyelesaiannya. Sebagai prajurit ABRI yang dalam katakata Prof.
Sadli "tahu tentang kebutuhan dan pembatasan dari makro-ekonomi"
dan "sudah lama sekali makan garam dalam mengelola sebagian
perekonomian Pemerintah", Piet tentu lebih tahu apa yang harus
dilakukan dalam masa post-Ibnu kini. Baik dari yang kecil-kecil,
seperti penghematan, maupun untuk menggalakkan tugas pokok
Pertamina: mencari minyak dan menyalurkan bahan bakar.

Agak di luar dugaan banyak orang bahwa sumur-sumur Pertamina
yang terbentang mulai ujung barat Aceh sampai di Kepala Burung
Irian Jaya itu bar menyedot di bawah 92.000 barrel sehari:
suatu jumlah yang menurut kalangan minyak asing hanya setengah
dari kemampuan sebenarnya. Sebagaimana diakui Menteri Sadli,
"tingkat produksi ini sumur-sumur sendiri tidak naik, tapi
justru turun", katanya. "Ini bukti dalam beberapa tahun lalu
kurang dilakukan investasi dalam bidang eksplorasi dan
produksi". Perhitungan menunjukkan: dengan produksi Pertamina
92.0OO barrel sehari, maka hasil Pertamina setahun (dengan
harga $ 12,60 sebarrel) belum sampai $ 425 juta.

Minyak tak pelak lagi merupakan ladang harapan bagi pembangunan,
kini dan nanti. Dan minyak pula yang merupakan satu-satunya
taruhan utama untuk menolong kesulitan ekonomi sekarang seperti
tercermin dalam Anggaran Belanja 1976/1977. Dan harapan itu
seperti dikemukakan Menteri Pertambangan dalam dengar pendapat
dengan DPR pertengahan Pebruari lalu, adalah dari maskapai
minyak asing. Terutama dari Caltex, pemegang rekor produksi
minyak di atas 830.000 barrel rata-rata sehari. (lihat Tabel).

Dan hari-hari ini adalah hari perundingan dengan perusahaan
besar yang kantornya tampak sederhana di Jalan Kebon Sirih,
Jakarta itu.