SEMBILAN bulan lalu, ketika soal haji di Loka Karyakan di ruang
rapat DPRD DKI, Direktur Jenderal Urusan Haji Burhani
Tjokronandoko melontarkan gagasan perlunya "modus baru" dalam
pelayanan haji. Maka badan yang mengurus haji itupun beberapa
kali mengirim petugas ke Arab Saudi untuk maksud tersebut,
menyusul usainya loka karya. Kesimpulan dari ini semua,
dibuatlah semacam proyek yang kabarnya disebut "proyek mandala"
dengan sasaran pertama 10.000 jemaah. Terkandung maksud dalam
proyek ini bahwa ke 10.00 jemaah tadi akan ditampung di
rumah-rumah yang disewa sendiri oleh Dirjen Haji berikut
pembagian makanan lewat dapur umum. Proyek Mandala terutama
ditujukan buat jemaah di luar Jakarta, sementara jemaah asal DKI
sendiri tergabung dalam pengurusan lain di bawah pimpinan Wagub
Urip Widodo SH.

Di negeri tempat pelaksanaan haji, lain pula ceritanya. Loka
Karya yang hasilnya sempat diumumkan keburu diketahui
orang-orang di Saudi -- terutama bagi mereka yang erat
hubungannya dengan soal haji ini -- di mana pihak sana kurang
begitu berkenan menerimanya. "Walau ini padang pasir toh negeri
kami. Mengapa saudara harus mengurus kami", tanya seorang syekh
kepada seorang Indonesia di Jeddah baru-baru ini. Pemerintah
Saudi yang ikut nguping tentang ulah para syekh -- yang jadi
bulan-bulanan baik di dalam maupun di luar loka karya -- pun tak
ketinggalan mengeluarkan kebijaksanaan baru dalam soal jumlah
jemaah yang diterima mereka. Pada pokoknya langkah baru ini
ingin menghilangkan sistim "calo" yang sejak lama berlangsung
dan mengantinya dengan pembagian entah menurut kemampuan tiap
syekh. Sebagian mendapat jatah masing-masing 100 jemaah
sementara yang lain kebagian 150 atau bahkan lebih dari itu.
Celakanya, dengan cara seperti ini, seorang syekh keturunan Aceh
bisa menampung jemaah dari Banten atau Banyuwangi. Padahal
kebiasaan sebelumnya jemaah memilih syekh yang berasal dari
daerah masing-masing agar memudahkan komunikasi.

Potong Lembu

Apa yang kemudian terjadi ternyata hasilnya berantakan.
Begitulah kesan yang diperoleh dari jemaah yang barusan pulang
kampung. Benturan pertama dimulai ketika jemaah "proyek Mandala"
tiba di Jeddah dan akan dibagi keperumahan yang disediakan
Dirjen. Bersamaan dengan itu para syekh pun berdatangan ingin
menjemput jemaah menurut jumlah yang tertera dalam telegram yang
diterimanya. Di sebuah tempat yang disebut Tan'im, petugas
syekh maupun dari "proyek Mandala" saling tarik-menarik
memperebutkan jemaah. Target yang sudah ditentukan 10.000
jemaah yang akan ditampung dalam perumahan yang disewa Dirjen
Haji, ternyata hanya terpenuhi 3.000 saja. Sebagian besar jemaah
memilih atau berhasil dibawa oleh para syekh.

Lain halnya dengan jemaah yang tergabung dalam "proyek DKI"
pimpinan Urip Widodo. Melihat gelagat yang kurang beres ini,
Urip segera mengambil putusan membubarkan proyek yang
dipimpinnya dan mempersilakan jemaah memilih syekh
masing-masing -- konon sasaran semula juga 10.000 jemaah. "Saya
puji tindakan pak Urip yang cepat mengambil putusan itu," kata
salah seorang jemaah asal Jakarta. Sementara itu jemaah yang
berhasil ditampung oleh proyek Mandala di Mekah, sebagian besar
keadaannya menyedihkan. Bahkan di antaranya ada yang dua hari
tidak makan dan tak kurang pula yang meninggal. Mayat-mayat ini
pun jadi sumber pertikaian antara syekh dan petugas Mandala.
Syekh tidak mau tanggung jawab sebab orang-orang ini meninggal
tidak di rumah penampungannya, sementara pihak "Proyek Mandala"
menganggap itu urusan syekh.

Memang ada sementara pihak yang terlls menyalahkan syekh. Tapi
masalahnya tidaklah semudah yang diduga. Seorang jemaah dari
Jawa Timur menilai sikap para syekh memang sangat dingin.
"Mungkin sebagai balasan terhadap petugas haji Indonesia",
katanya. Tanpa menurunkan rasa nasionalismenya, jemaah yang
tergolong orang penting di daerahnya itu, mengatakan bisa
mengerti ulah syekh-syekh tadi. "Ada di antara mereka yang sudah
potong lembu buat jemaah yang akan ditampungnya. Tapi karena
saling tarik-menarik itu akhirnya ia tidak dapat", katanya
sambil mengemasi barangnya meninggalkan bandar Halim. Bak dua
seteru bebuyutan, hampir tiap saat dan di mana saja syekh dan
petugas Haji Indonesia bersitegang.

Hari wukuf di Arafah misalnya, para syekh tidak mau menampung
jemaah "Proyek Mandala" kecuali kalau menambah 300 Rial lagi.
Menghadapi tawaran yang tinggi tadi, pihak Mandala akhirnya
memutuskan membuat tenda sendiri setelah membayar kapling di
Arafah yang cukup tinggi. Bisa dibayangkan betapa sibuk
petugas-petugas Dirjen Haji yang kurang pengalaman berkemah itu
mempersiapkan sejumlah tenda buat lebih kurang 3000 jemaah. Dan
seperti cerita di Mekah, di Arafah pun banyak jemaah yang tidak
makan selama dua hari. Bahkan di antaranya ada yang tidur di
pinggir jalan dan tidak bertemu dengan rekan-rekannya untuk
beberapa waktu lamanya.

Lebih parah lagi ketika jemaah mulai diangkut pulang ke tanah
air. Untuk kesekian kalinya bentrokan tak terelakkan lagi antara
syekh dan petugas Dirjen Haji. Kali ini dalam hal pengembalian
paspor jemaah. Entah karena masih ada sangkut pautnya dengan
pembayaran atau komisi, para syekh menolak mengembalikan paspor
jemaah. Karena itu konon KBRI di Jeddah terpaksa mengeluarkan
surat pernyataan paspor hilang terhadap beberapa jemaah.

Swasta Atau Syekh

Pertanyaan kini timbul di kalangan masyarakat, adakah sistim
haji selama ini masih perlu dipertahankan? Adakah yang ingin
dicapai pelayanan yang baik kepada jemaah atau mencari
keuntungan dari jemaah? Beberapa pihak yang dihubungi TEMPO
mengatakan "apa tidak lebih baik soal haji ini diswastakan
saja". Misalnya pemerintah menunjuk 5 atau 10 perusahaan swasta
untuk beroperasi memberangkatkan haji. "Sudah tentu dengan
pengawasan yang ketat agar jangan ada calon jemaah yang
tertipu", kata seorang yang baru kembali dari haji. Salah satu
alasan yang dikemukakan adalah pelaksanaan haji bagi
orang-orang Libya dan Iran. Kedua negara tersebut menyerahkan
kepada swasta dalam soal pemberangkatan haji. Dan terbukti
merekalah yang paling teratur pelayanannya. Kalaupun hal itu
tidak disetujui pemerintah, jemaah tersebut lebih cenderung
"kembali ke sistim syekh." Hanya saja, "keadaan sekarang ini
pecah dan saya tidak melihat bagaimana memperbaiki hubungan
dengan syekh", kata seorang mukimin di Mekah kepada sumber
TEMPO itu.

Di samping itu tak kurang pula pertanyaan dialamatkan kepada
Dirjen Haji tentang perincian biaya haji. Berapa persen dari
setoran haji ini habis di tanah air dan berapa pula yang
digunakan di tanah suci? Begitu pula potongan dari setiap
penerbangan carter, oleh seorang jemaah ditanyakan "kembali
diarahkannya?" Bila dibiarkan, pertanyaan tentu akan lebih
panjang lagi ke alamat Ditjen Haji. Dan sebelum seminar atau
loka karya atau apapun namanya belum merupakan jawaban
keseluruhannya. Yang jelas berita terakhir sampai ke telinga
keluarga jemaah tidak menunjukkan makin berkurangnya korban
yang jatuh.