ADA dua pola pendapat dalam menanggapi berhasilnya dicapai
persetujuan pembangunan Proyek Asahan. Pola pertama
pembangunan proyek Asahan akan mempunyai impact positif pada
pembangunan regional dan nasional. Karena itu mereka
menyongsong pembangunan proyek ini dengan antusiasme tanpa
reserve. Pola lain masih meragukan sejauh mana manfaat proyek
ini di belakang hari. Keraguan ini didasarkan pada dua hal.
Pertama, sejauh mana proyek ini dapat mengimbas pembangunan
regional dan nasional. Kedua, sejauh mana proyek ini memindahkan
polusi (pencemaran lingkungan) dari Jepang ke Sumatera Utara
khususnya dan Indonesia umumnya.

Bagainlalla kalau proyek peleburan aluminium Asahan ini tidak
mempergunakan bahan bakunya dari pulau Bintan atau dari
Kalimantan Barat tetapi mengimpor dari negara lain, katakanlah
dari Australia? Itu tidak soal. Mungkin kurang dapat merangsang
pertumbuhan industri-industri pra aluminium seperti yang
disebutkan dalam laporan utama TEMPO, 9 Agustus. Tapi dari
sudut lain dapat meningkatkan pendapatan Pemerintah yaitu dari
penerimaan Bea Masuk, MPO Impor, PPn Impor dan lain-lain untuk
bahan baku yang diimpor tersebut .

Bcrapa penerimaan Pemerintah kelak kalau proyek ini sudah mulai
berproduksi? Kalau dapat diumpamakan bahwa pada tahun-tahun
pertama proyek Asahan berproduksi akan mendatangkan laba
umpamanya 5% dari modal yang ditanam itu berarti 5% dari $AS
870 juta adalah $AS 43.5 juta. Dari laba ini Pemerintah dapat
memungut Pajak Perseroan 37«%. Itu berarti 37«, dari $AS 43,5
juta = $AS 16.312.500. Dari sisanya $AS 27.187.500. Pemerintah
memperoleh bagian laba sebesar 25%, (sesuai dengan partisipasi
saham). Itu berarti $AS 6.796.875. Di samping itu Pemerintah
Daerah akan dapat memungut Pajak Daerah sebesar $AS 500.000 pada
tahun pertama dan dapat meningkat untuk tahun-tahun selanjutnya.
Jadi secara perhitungan kasar Pemerintah akan menerima sebesar
$AS 23.609.375. Kalau dirupiahkan berarti RP 97.797.390.625.
Jumlah ini baru dari laba proyek. Dan perkiraan laba 5% setahun
agaknya wajar jika mengingat tingkat bunga yang berlaku di luar
negeri, apalagi jika dibanding tingkat bunga yang berlaku di
Indonesia sekarang ini.

Kemudian Pemerintah dapat memperoleh penerimaan lain dari proyek
ini. Umpama saja penerimaan dari laba penjualan 40-50 MW tenaga
listrik di Sumatera Utara sisa dari kebutuhan proyek peleburan
aluminium. Jumlahnya pasti lebih besar dari penerimaan penjualan
listrik di Sumatera Utara sekarang ini. Di samping itu
Pemerintah dapat memperoleh penerimaan dari pungutan-pungutan
ekspor, MPO ekspor dan pungutan lainnya terhadap ekspor
aluminium produksi proyek ini. Sedang untuk penjualan dalam
negeri dapat dipungut MPO dan PPn. Di bidang impor bahan baku,
bahan penolong dan barang modal, Pemerintah dapat memungut Bea
Masuk, MPO Impor dan PPn Impor. Dari para buruh yang memperoleh
penghasilan dari proyek ini Pemerintah dapat memungut Pajak
Upahnya. Maka secara kasar dapat diperkirakan bahwa Pemerintah
akan menerima tidak akan kurang dari Rp 15 milyar pada
tahun-tahun pertama proyek ini berproduksi. .

Sawmill & Polusi

Ada masalah bagaimana menyalurkan kelebihan tenaga yang berkisar
antara 4.300 -7.803 orang setelah proyek ini selesai pada tahun
sekitar 1980 nanti. Sebenarnya masalah ini tidaklah terlalu
sulit kalau saja sejak masa pembangunan proyek ini sudah
diadakan persiapan dan rencana untuk itu. Umpamanya saja dari
penerimaan Pemerintah yang Rp 15 milyar pada tahun-tahun
permulaan proyek ini berproduksi dapat ditanam lagi dengan ratio
umpama dengan penanaman modal Rp 2,5 juta dapat menyerap ....
satu tenaga kerja, maka dengan penanaman modal Rp 15 milyar itu
akan dapat menyerap 6.000 tenaga kerja. Apa lagi jika ditanam
pada proyek-proyek yang lebih padat karya seperti penggergajian
kecel (saw mill dengan mesin portabel) di mana mungkin dengan
penanaman modal Rp 1 - 1,5 juta akan dapat menyerap 2-3 tenaga
kerja.

Memang negara-negara sedang berkembang sudah menaruh curiga
terhadap negara-negara maju. Bahwa penanaman modal oleh
negara-negara maju di negara-negara sedang berkembang akan juga
berarti pemindahan polusi dari negara-negara maju he
negara-negara sedang berkembang. Tetapi negara-negara sedang
berkembang pun masih membutuhkan investasi-investasi besar untuk
pembangunan ekonominya. Jadi perlu dicari cara-cara bagaimana
supaya dapat menarik investasi sebanyak-banyaknya tanpa membawa
masalah polusinya.

Untuk mengatasi masuknya masalah polusi bersamaan dengan
penanaman modal oleh negara maju di negara berkembang Dewan
Pengembangan Industri Asia (Asia Industry Development
Council) yang berkedudukan di Singapura menganjurkan agar
dibentuk sebuah dewan penasehat mengenai masalah pengotoran di
negara masing-masing (Kompas, 21-10-1971). Dewan inilah yang
akan menganalisa proyek dan industri yang banyak menimbulkan
pengotoran lingkungan. Juga Dewan inilah yang akan memberikan
nasehat-nasehatnya kepada fihak yang berwenang tentang masalah
polusi ini. Kalau anjuran Dewan tersebut di atas kita ikuti maka
berarti masalah polusi yang mungkin timbul dari proyek Asahan
akan dapat diikuti dan dicegah sebelum terlanjur.

Berdasarkan hal-hal di atas kita berpendapat bahwa proyek ini
tidak akan menambah rasa asinnya ikan Asahan. Baik dalam arti
sesungguhnya sebagai akibat pencemaran sungai Asahan yang
ditimbulkan oleh proyek ini, ataupun dalam arti kiasan bahwa
proyek ini tidak akan terasa enak oleh rakyat sekitar dan rakyat
Indonesia pada umumnya.