PAGI itu 24 Juli yang lalu penduduk yang mendiami jalur hijau
Tebet berada di rumahnya masing-masing. Anak-anak tak ke sekolah
dan para orang tuanya juga tak pergi kerja. Lain dari yang biasa
mereka lakukan selama ini. Keadaan serupa ini sudah beberapa
hari berlangsung yaitu sejak dikeluarkannya pengumuman
Pemerintah DKI untuk membongkar rumah-rumah sisa gusuran 3 tahun
yang lalu (TEMPO 19 Juli). Dan hari yang naas bagi mereka itu
pun tiba, Kapten Syamsudin Kepala Kamtib Jakarta Selatan yang
datang dengan serombongan petugas lewat pengeras suara
menyerukan agar mereka membongkar rumahnya sebelum petugas
membongkarnya secara paksa. Mendengar seruan itu, beberapa wakil
penduduk mendatangi Kapten Syamsudin untuk minta berunding.
Dengan harapan pembongkaran dapat ditangguhkan. sementara
beberapa wakil penduduk menerima tawaran Syamsudin untuk
melangsungkan perundingan langsung dengan walikota di kantornya.

Belum lagi perundingan dimulai, begitu cerita Ansorudin guru SMP
Muhammadiyah, seorang penduduk yang menjadi utusan dalang
memberi tahu kalau pembongkaran sudah mulai dilaksanakan. Lha
kok jadi begini, kata Ansorudin, kami kan bukan bermaksud
menantang keputusan pemerintah cuma minta kepastian apa benar
tempat itu mau dijadikan jalur hijau. Kesangsian yang sia-sia
itu akhirnya membuat Ansorudin dan beberapa keluarga lainnya
sekarang harus menetap di tanah kosong milik Perusahaan Tanah
dan Bangunan di Sumur Kresek Klender. Tanpa status yang jelas.
Lain dengan penduduk yang sudah menebus kavelingnya di Duren
Sawit dengan truk yang disediakan Pemerintah DKI mereka
mengangkut bekas bangunan rumah dan barang-barangnya. Sedang 16
keluarga lain yang tak tahu mau ke mana mereka akan pergi masih
berada di antara puing-puing rumah yang baru dirobohkan itu.
Sukirno yang pada tahun 45 Kopral pada Batalion 64 Brigade
Mataram, menyayangkan tindakan petugas yang merobohkan rumahnya.
Mengapa harus dirobohkan, mbok dibakar saja seperti masa
revolusi dulu, tuturnya mengenang masa lalu. Sekarang kan jadi
beban, katanya sambil menunjukkan onggokan batu dan kayu-kayu
bekas, mau dijual harganya tak seberapa, mau ditinggalkan
sayang.

Memang bagi Sukirno (51 tahun) yang sekarang bekerja di Madrasah
Tsanawiyah Mampang Prapatan untuk membeli kaveling yang
disediakan di Duren Sawit secara kontan cukup sulit. Saya sih
nggak minta yang bukan-bukan, ujarnya, asal layak untuk tempat
tinggal manusia dengan martabat kuli seperti saya ini. Dengan
gaji Rp 18.000 sebulan dia mengaku tak mampu untuk menebus
kaveling yang paling murah dengan harga Rp 180.000. Dan tentang
ke mana dia akan pindah, "wah saya sendiri belum tahu masih ada
perundingan", jawabnya. Cuma lanjutnya, hal seperti ini harusnya
tak terjadi kalau pemerintah awas terhadap permainan orang yang
tak bertanggung jawab. Dulu katanya harus kontan lha sekarang
malah bisa bayar separo dulu, ini kan permainan, tutur Sukirno
yang tahu juga cara bermain tapi masih ingin jujur. Dan Sukirno
yang sekarang menetap di atas runtuhan rumahnya dengan lindungan
papan-papan bekas dinding atau pintu, dengan memelas hanya
berkata, "kami harapkan kebijaksanaan pemerintah dengan memberi
kesempatan kepada kami untuk mencicil sesuai dengan kemampuan
kami". Saya ingin punya rumah dan tanah menjelang pensiun dan
saya ingin mengakhiri usia saya ini dengan rasa aman, ujar
Sukirno.