BELUM lama ini, Dirjen Koperasi Ibnu Sudjono dan Presdir PT
Pusri Hasan Kasim meresmikan kios pupuk baru di Karawang. Kios
seharga Rp 1 juta, yang dibangun menurut disain FAO itu
merupakan prototype bagi ratusan - bahkan ribuan kios pupuk --
yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Dengan demikian
diharapkan supaya keluhan "petani sudah gandrung pupuk tapi
barangnya tidak ada", tidak terus berlarut-larut.

Problimnya memang rumit. Sementara pemerintah menggalakkan
pembangunan kios pupukbagi setiap BUUD, ribuan ton pupuk terus
menumpuk di berbagai pelabuhan utama. Sampai akhir Mei lalu, 285
ribu ton pupuk sudah menggunung di Tanjung Perak. "Gunung pupuk"
ini diperkirakan akan makin meninggi lagi karena 600 ribu ton
pupuk masih harus masuk ke Jawa Timur melalui pelabuhan Surabaya
itu. Hingga kabarnya lapangan bola terpaksa digunakan untuk
menumpuk pupuk yang terus masuk.

Obat Kongesti

Sementara itu, pertengahan Juni lalu iudah 100 ribu ton pupuk
menumpuk di pelabuhan Semarang. Dan di Cilacap. "gedung ketoprak
terpaksa dijadikan gudang pupuk", begitu pernah dituturkan
Dirjen Perla Haryono Nimpuno. Tampaknya kongesti pupuk di
mana-mana itu disebabkan karena fasilitas pergudangan dan daya
angkut pupuk masih jauh dari mencukupi. Dan itu baru untuk
melayani kebutuhan pupuk tahun- 1975 itu sebesar 1,3 juta ton
(produksi domestik 525 ribu ton, impor 861 ribu ton).

Untuk membuyarkan kongesti itu Pusri sudah mengambil beberapa
langkah. Selain membangun kios pupuk BUUD, produsen Urea utama
itu telah membeli 3 kapal pupuk buatan Mitsubishi, Jepang. Konon
itu dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada kapal asing
(baca: Singapura) masing-masing berbobot mati 7000 ton, dan
dibiayai dengan kredit Bank Dunia seharga $ AS 33 juta.
Seluruhnya Pusri mendapat pinjaman $ AS 62,5 juta dari Bank
Dunia, yang selebihnya akan digunakan untuk membangun beberapa
pabrik pengantongan pupuk di Sumatera, Jawa dan Ujungpandang dan
gudang-gudang.

Selain pinjaman untuk Pusri, Bank Dunia telah menyisihkan $ AS
2,5 juta untuk pembelian gerbong-gerbong K.A. khusus pupuk, yang
nantinya akan dikelola oleh PJKA. Selama ini, pengangkutan pupuk
melalui jalan darat terutama dilakukan dengan kereta api.
Misalnya angkutan pupuk dari Cirebon ke Jakarta. Tapi itupun
dikabarkan merugikan PJKA, karena gerbong yang mengangkut pupuk
dari Cirebon ke Jakarta sekembalinya ke Cirebon selalu kosong.

Namun berbagai ikhtiar pemerintah itu, oleh kalangan dagang baru
dianggap menangkap ekor & kepala permasalahan ini.
Batang-tubuhnya, yakni tataniaga perdagangan pupuk sendiri,
belum dipecahkan. Saat ini yang dirasakan mencekik para importir
pupuk adalah tarif angkutan. Sebabnya karena para kontraktor
angkutan pupuk tidak menggunakan tarif yang ditentukan oleh
pemerintah, tapi menetapkan tarif mereka sendiri. Sebaliknya
para kontraktor membalas serangan Pusri dengan menuduh
sentralisasi adninistrasi produsen yang juga importir pupuk itu
sangat menghambat mereka. Hingga kini kabarnya Pusri masih
menunggak banyak hutang pada mereka. Terutama untuk sewa gudang
dan lapangan.

Malangnya, berbagai ikhtiar pemerintah yang didukung oleh Bank
Dunia itu, tampaknya semakin menggencet swasta dari gelanggang
tata-niaga pupuk ini. Ada yang bertanya: adakah armada nasional
yang ada sekarang termasuk pelayaran rakyat sudah tidak mampu
menangani angkutan pupuk hingga Pusri perlu membeli 3 kapal
dari Jepang?