AGAK sering juga Prof. Sadli mengumumkan berita yang kurang
populer akhir-akhir ini. Hanya beberapa hari setelah menjelaskan
duduk perkara ihwal itu hutang-hutang Pertamina, adalah Menteri
Pertambangan pula yang bertugas mengumumkan kenaikan yang
olehnya disebut "penyesuaian" harga-harga minyak. Pengumuman
yang mendadak keluar di 1 April malam liwat TV-RI itu ada saja
yang menghubung-hubungkannya dengan usaha cari uang menutup itu
hutang Pertamia. Logis memang, sekalipun fikiran begitu tidak
mesti benar. Sebab, agaknya hampir jadi kebiasaan Pemerintah
untuk "menyesuaikan" harga minyaknya pada awal bulan dimulainya
tahun anggaran baru. Namun yang sedikit membedakan dengan
kenaikan harga-harga minyak --avigas, avtur, super 98, premium,
minyak tanah, minyak solar, minyak disel dan minyak bakar--di
tahun-tahun yang sudah, kenaikan yang sekarang dipukul rata
mencapai sampai 25% (sebelumnya, rata-rata di bawah 20%).

Sekalipun begitu, toh Menteri Sadli mencoba untuk menenteramkan
kaum konsumen yang bagaimanapun juga harus mengeluarkan lebih
banyak uang dari dompetnya. Di samping upaya untuk menekan
subsidi pemakaian minyak dalam negeri yang Rp 31,1 milyar itu.
Menteri Pertambangan kembali meminta pada masyarakat untuk
menengok ke berbagai negeri lain. "Harga di dalam negeri yang
sekarang masih jauh lebih murah dibandingkan luar negeri",
katanya. Lalu diambilnya contoh Moskow, yang meskipun punya
sumur-sumur yang cukup banyak, toh memasang harga Rp 569 per
liter. Dan Eropa Barat antara Rp 150 sampai Rp 200 seliter.
Begitu pula Tokyo menjual bensin eceran seharga Rp 146 per
liter. Hanya Amerika Serikat yang kini bisa memasang harga 2
perak lebih mahal dari Indonesia.

Membuat perbandingan seperti itu memang bisa membuka mata
masyarakat betapa masih besarnya subsidi yang harus ditanggung
Pemerintah. Tapi akan lebih lengkap keterangan Pemerintah
seandainya Menteri Sadli tidak lupa membanding-bandingkan
pendapatan per kapita dari setiap negeri itu dengan Indonesia.
Bagi mereka yang punya TV, apalagi yang tinggal di daerah
gedongan, bisa diduga bahwa kenaikan minyak yang agak tinggi
kali ini tidak begitu memusingkan. Lewat TV mereka lebih cepat
tahu dari abang-abang pengecer minyak dan penjaga tanki bensin -
yang tiba-tiba bengong melihat tuan-tuan dan nyonya-nyonya
memborong jualan mereka. Tapi segera, harga bahan kebutuhan di
pasaran ikut-ikutan naik suhunya. Sekalipun Pemerintah
wanti-wanti agar para pedagang jangan seenaknya saja menaikkan
harga - mengingat persentasi naiknya harga-harga minyak tidaklah
proporsionil dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya
tak urung di pasaran harga naik lebih cepat dari minyak Bak
keluh seorang ibu di Kwitang, "tadinya saya belanja 500 perak
sehari, sekarang terpaksa harus keluar hampir seribu rupiah
sehari". Yang paling menjengkelkan nyonya itu bukan saja naiknya
kebutuhan pengisi dapur. "Tapi susu bubuk cap Bendera yang
sebelumnya sudah Rp 650 sekaleng, sekarang naik jadi Rp 750".

Mana HET?

Yang agaknya paling menggelisahkan orang-orang di kampung,
adalah harga minyak tanah. Sekalipun pemerintah menetapkan harga
resmi sekarang Rp 16 per liter--tadinya resmi Rp 13 per liter
--"minyak ibu" itu praktis dijual oleh tukang-tukang pikul tidak
kurang dari Rp 25 seliter. "Bukan salah saya, pak" kata seorang
penjaja minyak. "Tapi dari tong kita ngambilnya mahal". Berbeda
dengan kenaikan tahun lalu, Pemerintah kini kurang cepat
menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah. Sedang
tahun lalu, Gubernur Ali Sadikin cepat-cepat menetapkan HET yang
Rp 17,50 seliter, yang umumnya dipatuhi oleh para penjual minyak
pikulan. Begitulah, ketiadaan HET itu membuat kaum ibu kini
terpaksa mengeluarkan 500 perak untuk memperoleh sekaleng (20
liter) minyak tanah.

Harap diketahui, bahan bakar yang digunakan di Indonesia ini
bukanlah hasil sumur-sumur sendiri. Tapi sejak lama diimpor dari
Timur Tengah, untuk kemudian dibersihkan melalui penyulingan di
Singapura dan Cilacap. Cara begini rupanya lebih menguntungkan
karena bisa menekan subsidi. Sebab mengimpor minyak dari Arab
Saudi misalnya, memang jauh lebih murah daripada menggunakan
minyak sendiri yang kadarnya paling jempolan itu. Berapa
persisnya penghematan yang dilakukan dengan cara jual-beli yang
mirip-mirip barter itu, entahlah. Tapi bisa diduga bahwa
kenaikan harga bahan bakar di seluruh lini sekarallg akan makin
menggemukkan pundi-pundi Departemen Menteri Ali Wardhana, yang
sudah mengecap surplus akibat lonjakan harga minyak tahun lalu.
Rupanya penerimaan dalam negeri yang dalam buku RAPBN 1975/1976
diperkirakan akan membubung sampai Rp 2,7 trilyun itu--sebanyak
Rp 1,5 trilyun masuk dari ekspor minyak sebelum harganya
mencapai 12,60 dollar per barrel--masih harus ditambah pula
dengan menaikkan harga-harga minyak dalam negeri. Ada yang
bilang, para ekonom bidang Ekuin belakangan ini mulai khawatir
jangan-jangan sasaran uang yang masuk dari minyak itu akan
meleset. Konon, negara-negara konsumen melalui jaringan kartel
yang dipelopori AS itu mulai berhasil mengecilkan harus ekspor
minyak negara-negara produsen.