PELABUHAN Semarang diharapkan akan dikatrol statusnya menjadi
pelabuhan samudera. Ini wajar, sebab Jawa Tengah dengan
penduduknya yang 2 juta jiwa mengandalkan Semarang sebagai
ibukota propinsi, dan sekaligus pintu gerbang perdagangan di
kawasan itu. Maka kondisi pelabuhan yang sudah lebih 1 abad
umurnya itu perlu dibangun secara lebih serius. Begitu harapan
Komisi E, DPRD Jawa Tengah yang khusus untuk keperluan itu
menghadap Menteri Perhubungan Emil Salim medio tahun lalu. Itu
pelabuhan bukannya belum mendapat perhatian. Baik dari Pusat
maupun Propinsi. Buktinya, dalam rangka peningkatannya menjadi
pelabuhan samudera itu, Pusat sudah menyanggupkan bantuan Rp 640
juta - yang kabarnya belum direalisir sepenuhnya hingga kini.
Sedang sebelumnya, dari tahun anggaran 1973/1974, Pemda Jawa
Tengah sudah memberi bantuan Rp 75 juta untuk perbaikan kantor
resort Bea & Cukai, kade pelabuhan, pelabuhan nelayan,
penerangan, serta pembelian 3 buah forklift. Di samping itu
pelabuhan Semarang juga mendapat kredit investasi sebesar Rp 26
juta dari Pemda Jawa Tengah untuk membangun terminal penumpang
yang sudah dinikmati manfaatnya waktu pemberangkatan calon-calon
haji dari pelabuhan itu, musim haji yang lalu.

Namun menanggapi cetusan perasaan wakil-wakil rakyat Jawa Tengah
yang belum puas itu, Menteri pun tidak berbuat banyak. Sebabnya,
karena Menteri Emil Salim sendiri masih ragu apakah biaya
sebesar itu untuk meningkatkan pelabuhan Semarang menjadi
pelabuhan samudera, bis memberikan hasil yang sepadan.
Kenyatannya menurut Emil, lebih murah membangun pelabuhan
Cilacap di selatan menjadi pelabuhan samudera. Makanya dia
mengharapkan pengertian rakyat Jawa Tengah, agar pembangunan
pelabuhan dipusatkan di Cilacap saja. Malah Menteri
menganjurkan, supaya industri-industri di pantai utara Jawa
Tengah tidak menggantungkan pemasukan bahan-bahan bakunya lewat
pelabuhan Semarang. Sebab katanya, barang-barang yang dimasukkan
lewat pelabuhan Tanjung Priok dan dikirim ke Jawa Tengah pun
ongkosnya lebih rendah dari pada kalau langsung dimasukkan lewat
Semarang.

Pendapat Emil Salim yang juga ditopang oleh optimisme
pembangunan pelabuhan Cilacap, kurang bisa diterima sepenuhnya
oleh Komisi E DPRD Jawa Tengah itu. Mereka melihat ke mungkinan
pelabuhan Semarang berkembang menjadi pelabuhan samudera dengan
terbentangnya wilayah industri sepanjang pantai utara Jawa
Tengah, mulai dari Tegal sampai Kudus. Jumlah penduduk yang
relatif lebih padat dari pada di selatan mereka anggap menopang
pertumbuhan industri itu. Di samping itu, mereka menunjuk
contoh. perkembangan ekonomi Jakarta, yang tidak mungkin seramai
itu kalau tidak ditunjang oleh fasilitas-fasilitas pelabuhan
Tanjung Priok. Itu sebab-nya mereka berpendapat, bahwa
pembangunan Semarang menjadi pelabuhan samudera masih bisa
dipertanggungjawabkan asal didahului riset dan perencanaan yang
matang. Sedang argumentasi Emil Salim yang berkata bahwa lebih
mudah mengimpor lewat Priok dari pada Semarang, oleh kalangan
bisnis di Semarang jauh sebelumnya sudah terbantah dengan
masuknya barang-barang ke pasaran Jakarta via Semarang. Maklum,
birokrasi di Semarang agaknya belumlah seruwet di Priok yang
perlu penanganan khusus dari team Wali Songo.

Lumpur, Angin Barat

Mungkin itu sebabnya, untuk jangka pendek DPRD dapat menyetujui
program kilat pemerintah pusat agar Semarang membantu menampung
luberan barang-barang impor yang semestinya lewat Priok. Namun
program itu sendiri, belum menjawab kesulitan pokok pelabuhan
kota utama Jawa Tengah itu. Yakni bagaimana menghilangkan
terkucilnya pelabuhan Semarang dalam impor barang pada musim
angin barat. Sebab pada saat angin barat berhembus, bongkar muat
barang dari kapal via tongkang di tengah laut terganggu karena
besarnya gelombang. Lain halnya kalau pelabuhan itu sudah
dikatrol menjadi pelabuhan samudera, sehingga pengaruh angin
barat tidak terasa karena kapal-kapal bisa bersandar ke dermaga.
Di samping malah gelombang angin barat itu, hebatnya pengendapan
lumpur yang terhawa oleh Kali Garang dan Kali Semarang cukup
memusingkan penguasa pelabuhan di sana. Sebab di tengah endapan
lumpur itu, alur pelabuhan harus dijaga kedalamannya sedalam 5
meter.

Untuk itu, sepanjang alur pelabuhan I dan II serta Kali Baru
setiap tahun direncanakan pengerukan lumpur sebanyak 300 ribu
meter kubik. Pelabuhan Semarang sendiri hanya punya 2 kapal
keruk: Sarempaka yang berkapasitas 120 meter kubik sejam dan
Torui yang berkapasitas 40 meter kubik sejam. Ada lagi sebuah
kapal keruk yang mampu nengeruk 350 meter kubik sejam, yakni
kapal keruk "Kalimantan". Tapi sayangnya, kapal keruk yang
sebenarnya punya tugas memelihara kedalaman alur pelabuhan
Semarang itu berdomisili di Tanjung Priok sehingga kedatangannya
ke Semarang tergantung pada kebijaksanaan orang-orang Priok.

Kendati demikian, menurut keterangan Adpel Semarang Iskandar
Soerodisastro, sejak 199 hingga akhir September 1974 arus barang
meningkat ratarata 14% setahun. Impor barang sebanyak 800 ribu
ton tahun lalu terutama diisi oleh pupuk Urea dan TSP yang
mencapai 62 ribu ton bulan Oktober yang lalu. Dengan
meningkatnya impor pupuk serta bahan baku dan mesin mesin
industri yang di akhir Pelita I mulai bermunculan di sana-sini,
baru kapal pun terus meningkat. Tahun 1973 kunjungan kapal
tercatat sebanyak 794 buah yang terdiri dari kapal-kapal
samudera, nusantara, dan lokal. Ini belum termasuk kapal-kapal
pelayaran rakyat yang berjumlah 1200. Juga arus penumpang
meningkat, terutama di musim-musim haji yang tahun lalu tercatat
3594 orang. Adakah data yang disodorkan itu bisa meyakinkan
Menteri Perhubungan akan perlunya menambah anggaran pembangunan
pelabuhan, terpulang pada sang Menteri jua.