HANYA sepekan lagi konperensi antara negara-neara produsen minyak
dengan konsumen akan berlangsung di Paris. Itu memang sesuai
dengan salah satu keputusan sidang puncak OPEC di Aljir yang
menyambut usul dari Presiden Perancis Giscard d'Estaing.
Sekalipun negara-negara minyak yang hadir terbatas pada Arab
Saudi, Iran, Aljazair dan Venezuela -- yang konon akan tampil
bukan sebagai wakil resmi OPEC, tapi mewakili diri masing-masing
-- mereka setidaknya akan tetap membawa "Deklarasi Khidmat",
hasil KTT Aljir itu sebagai pegangan. Seperti kata Widjojo
Nitisastro yang memberikan oleh-oleh dari Aljir kepada para
wartawan di Bappenas, "tidak ikutnya Indonesia dan banyak negara
minyak lainnya bukan berarti bahwa ke empat negara itu tidak
membawakan aspirasi para anggota OPEC". Mengapa yang terpilih
hanya ke-4 negara minyak itu? Menurut seorang pejabat tinggi di
Jakarta, mungkin sekali didasarkan pada beberapa pertimbangan.
"Arab Saudi dan Iran, sebagai kedua negeri minyak yang paling
besar, Aljazair sebagai tuan rumah dan suara Presiden
Boumedienne yang banyak masuk dalam deklarasi khidmat, sedang
Venezuela mengingat negara Amerika Selatan itu kini makin tampil
sebagai sandaran banyak negeri tetangganya.

Bisa dimengerti mengapa Indonesia amat menyambut sidang di Paris
itu. Sebab selain membawa aspirasi OPEC, pagi-pagi keempat
negara minyak itu sudah wanti-wanti akan menolak bila sidang di
Paris itu hanya bicara soal minyak tok. Yang mereka inginkan
adalah agar sidang produsen-konsumen itu juga membahas soal
kedudukan bahan-bahan mentah negara berkembang, di samping
perlunya berbincang-bincang soal kemungkinan perubahan sistim
moneter internasional. Yang terakhir ini tidak syak lagi
berkaitan dengan hasrat banyak negara minyak Arah untuk
mengkaitkan harga minyaknya tidak pada nilai dollar yang masih
timpang, tapi pada SDR (special drawing rights) yang dikeluarkan
lembaga moneter internasional (IMF) hingga bisa terhindar dari
inflasi.

Yang menarik bagi Indonesia, tak pelak lagi adalah pandangan
negeri-negeri OPEC itu yang tidak cuma membatasi diri pada
mercka yang punyaminyak. Tapi juga ingin membantl membicarakan
peranan sumber-sumber devisa negara berkembang yang tidak
diberkahi minyak, yang sampai sekarang masih saja dihadang
dengan tembok tarip tinggi Eropa. Maka tidak heran jika dalam
urusan memasang tarip itu, organisasi negara-negara pengekspor
minyak serta-merta menolak usul Menlu AS Henry Kissinger untuk
memasang harga dasar (floor price) minyak setinggi 8 dollar
setiap barrel:

Sidang International Energy Agency (IEA) di Paris, yang diikuti
18 negara industri, pada dasarnya bisa menerima akan perlunya
dipasang suatu "harga pengaman minimal" bagi minyak. Dengan kata
lain, negara-negara industri itu boleh membeli minyak di bawah
harga patokan, asal di dalam negeri mereka jual lehih tinggi.
Maksudnya tidak lain adalah untuk memberi angin bagi
pengembangan pencarian bahan pengganti minyak seperti oil hale
-- yang berasal dari tahi minyak -- dan tenaga nuklir. Tapi
sampai tutupnya sidang Kamis lalu, belum ditentukan berapa
tingginya harga pengaman minimal itu.

Bagi Indonesia yang tahun ini rata-rata berhasil memancing 1,3
juta barrel sehari -- sedikit meleset dari target Pelita yang
1,5 juta barrel -- rasanya tidak perlu kuatir bahwa harga jual
minyaknya bakal berkurang. Kecuali jika- demam resesi dunia itu
bisa mereda dalam waktu dekat, Menteri Widjojo Nitisastro tidak
menutup pintu bahwa harga minyak mungkin akan naik lagi, setelah
OPEC meninjaunya lagi di akhir bulan September nanti. Dan
sebelum sampai pada bulan peninjauan harga minyak itu, Presiden
Soeharto kabarnya akan berkunjung ke Timur Tengah dan Iran.
Rencana kunjungan balasan Presiden itu tentu akan berarti
l-anyak bagi Indonesia yang lama sudah melirik pundi-pundi
petro-fulus para Sheik minyak itu, agar juga meluber kemari.