SECARA serempak kalangan pengusaha maupun fihak pemerintah
daerah Kalimantan Barat, mengharapkan perhatian pemerintah pusat
dan Bank Indonesia, yakni untuk segera terjun menggalakkan dunia
usaha di daerah itu yang akhir-akhir ini terasa lesu. Malah
gubernur Kadarusno mengungkapkan di hadapan Menteri
Nakertranskop Subroto, yang berkunjung ke daerah tersebut bulan
kemarin, bahwa beberapa perusahaan telah mulai mengurangi
regu-regu kerjanya. Sambil mengingatkan letak daerahnya yang
berdekatan dengan perbatasan, gubernur Kalbar pun memberi
bayangan kepada Prof Subroto, betapa besar orang yang nganggur
bila terjadi pemutusan hubungan kerja dalam jumlah yang cukup
besar".

Makin Irit

Kekhawatiran Kadarusno rupanya bermula dari sikap bank yang
makin berhemat mengeluarkan kredit dari kasnya. Tentu saja fihak
bank yang dituduh irit memberi pinjaman, membentengi diri dengan
peraturan pemerintah agar memperketat pemberian kredit dalam
usaha membendung laju inflasi. Pada prinsipnya langkah
pemerintah ini, oleh pengusaha yang bermodal sendiri "sedikit
banyaknya dapat difahami sekalipun memusingkan kepala", kata
Achmad Mourthada kepada Syahrir Wahab dari TEMPO akhir Juli
kemarin di Pontianak. Namun demikian, wakil ketua umum KADIN
Kalbar tersebut menilai kebijaksanaan pemerintah ini membikin
"panik" kaum pengusaha yang menggantungkan nasibnya dari kredit
bank-bank pemerintah. Selain pinjaman sudah ludes terpakai,
harga pasaran barang ekspor -- karet dan kayu -- pun sangat
menurun. Sampai pada tingkat serupa ini, gubernur Kadarusno lalu
angkat bicara meminta pemerintah mengambil "tindakan
kebijaksanaan tertentu di bidang perkreditan". Sebab kalau
tidak, "dikhawatirkan banyak perusahaan di bidang perkayuan akan
menghentikan kegiatannya". Rupanya fihak pengusaha pun tidak
kehabisan akal. Untuk mengatasi kemacetan tadi, mereka
mengeluarkan cek dan girobilyet yang baru dibayar 2 sampai 4
minggu setelah tanggal penyerahannya hingga tidak heran kalau di
daerah Kalbar beredar cek dan girobilyet yang diperkirakan
kosong, lebih dari Rp 1 milyar seperti yang pernah diberitakan
beberapa waktu lalu. Sayangnya menurut Mourthada, fihak bank
sendiri nampaknya membiarkan saja beredarnya cek-cek kosong
tadi. "Mengapa mereka masih diberi buku cek dan blanko
girobilyet, setelah bank mengetahui mereka tidak punya dana
lagi", tanyanya.

Tidak kurang pentingnya dari masalah kelesuan dunia usaha di
sana, adalah soal "kebijaksanaan" dalam pemberian kredit itu
sendiri. Seperti halnya keluhan di beberapa kota besar para
pengusaha di Kalbar pun melihat adanya ketidak-adilan dalam
pembagian kredit antara yang disebut pribumi dan nonp pribumi.
Achmad Mourth ada -- yang tergolong pribumi kuat -- menyebutkan
angka Rp 18,5 milyar realisasi kredit perbankan akhir Mei 1974,
di mana Rp Rp 14 milyar di antaranya terdiri hanya dari kredit
ekspor dan produksi. Kepincangan jumlah yang diterima
pengusaha pribumi dan non-pribumi akan lebih jelas nampak
dari perbandingan prosentase jumlah perusahaan. Lebih kurang
82,57%, perusahaan perdaganganÿ20berada di tangan non-pribumi,
sedang golongan pribumi hanya 16,43% dan sisanya 1% perusahaan
campuran. Di bidang kredit investasi, perbandingan semakin
berat lagi jatuh ke tangan non. Dari jumlah Rp 6,1 milyar kredit
investasi untuk penggergajian (sawmill) tahun 1973, hanya dua
pengusaha pribumi "murni" yang beroperasi di antara ke-60
pengusaha penggergajian. Kedua usaha pribumi itu pun paling
banter hanya mendapat kredit investasi sebesar Rp 500 juta, yang
berarti Rp 5,6 milyar di tangan non alias Hoa Kiau. Lain pula
cerita kredit kecil yang disebut Kredit Investasi Kecil dan
Kredit Modal Kerja Permanen, sebagaimana dimuat dalam surat
edaran Bank Indonesia 4 Desember tahun lalu. "Kedua macam kredit
ini berjalan seret" ujar Mourthada. Diperkirakan dari sejumlah
250 pemohon, baru dapat disetujui 60 pemohon dengan nilai
seluruhnya sebesar Rp 150 juta. Ini berarti rata-rata untuk tiap
penonton mendapat hanya Rp 150 juta. Atau menurut bahasa wakil
ketua Umum KADIN itu, "60 pribumi sama dengan 3 non-pribumi --
yang dengan gampang mendapat kredit Rp 50 juta tiap orang".

Batang Hidung

Banyak sebab mengapa jumlah kredit yang menetes ke tangan
pribumi lebih kecil dan susah dibanding yang non. Yang pertama
alasan dari fihak bank yang menilai pengusaha non-pribumi sangat
ulet dan lebih bisa diandalkan untuk mengembalikan
pinjamamannya, di samping kebolehan mereka mengembangkan
usaha-usahanya. Pengakuan seperti ini dilontarkan fihak Bank
Indonesia dalam keterangannya kepada pers beberapa minggu lalu.
Di samping itu kepercayaan bank-bank pemerintahh terhadap
pengusaha pribumi, menurut Achmad Mourthada sangat kecil.
"Padahal jaminan sekunder yang sanggup diberikan pengusaha
pribumi cukup besar". Menurut pimpinan KADIN itu bukan hanya
faktor keuletan yang harus jadi perhatian dalam pemberian
kredit. Tapi "karakter, kepribadian dan kesadaran bernegara
hendaknya menjadi penilaian pula", katanya. "Memang kita akui
ada kelemahan-kelemahan pengusaha pribumi, tapi tidak
menyeluruh. Di antara mereka ada yang sungguh-sungguh aktif",
sela Anwar Jafar pengusaha pelayaran lokal di Pontianak.
Meskipun Anwar berusaha memenuhi persyaratan kredit yang ada,
toh beberapa kali ditolak. Sehingga saya sebenarnya sudah putus
asa, dan tidak tahu ke mana mengadu", katanya kepada TEMPO

Anwar dari PT HALIM tidak membantah seolah-olah golongan non
pribumi Kalbar lebih lihai dari pribumi. Bahkan menurut
pengusaha tadi, "paling lihai pengusaha nompribumi di Kalbar
ini. Sedang pengusaha dari Hongkong dan Singapura mampu
dibantainya, apalagi dengan bank kita". Begitu lihainya golongan
non pribumi ini, untuk menyedot uang dari bank mereka malah
tidak perlu menampakkan batang hidungnya. "Semua soal gampang.
Bahkan orangorang bank pemerintantah yang membuatkan mereka
segala daftar isinya sampai membuat laporan bulanan atau
mingguan. Menyedihkan sekali, karena justeru pimpinan-pimpinan
bank pemerintah orang awak sendiri", sela Achmad Mourthada.

Si Fatimah

Polah petugas yang tidak punya tanggung jawab ini, dikemukakan
pula oleh ketua umum KADIN Ibrahim Saleh. Pemilik perusahaan
pelayaran Karimata itu berharap tingkah pejabat yang berfikir
"cuma bertugas paling lama tahun" agar ditertibkan. Sebab sudah
menjadi rahasia umum di sana, beberapa pemimpin Bank dengan
gampang memberi tanda tangannya buat seorang pengusaha
non-pribumi sementara pengusaha peribumi yang betul-betul
berharap pulang dengan tangan hampa. Ini jelas pernah dialami
oleh pengusaha Hotel Fatimah dengan fihak Bank Bumi Daya.
Setelah mencoba ke BRI dan Bapindo cabang Pontianak, yang
kedua-duanyamenolak pemerintah kredit tidak lebih dari Rp 2.5
juta, akhirnya fihak pemilik pesanggrahan. Fatimah memperoleh
dari Bank Bumi Daya dengan syarat baru Rp 1 juta yang diberikan
pada tahap pertama. Apa lacur setelah 40% bangunan
tambahan/perluasan selesai. BBD pimpinan Peter menolak
memberikan sisa kredit dengan alasan "semua kredit akan ditarik
dulu". "Menyedihkan sekali", keluh A. Rajak pimpinan
pesanggrahan Fatimah kepada TEMPO bulan lalu. Sementara itu BBD
dengan direktur yang sama begitu cepatnya meluluskan permintaan
kredit dari hotel Orient sebesar Rp 80 juta. Pimpinan hotel
tersebut Muslim -- tapi bukan Islam dan tidak tahu berbahasa
Indonesia -- mengakui bahwa ia belum lagi membayar kredit yang
seharusnya dikembalikan dalam waktu 3« tahun sejak mulai operasi
tahun ini "Kan peraturannya begitu, kita iya saja', kata bekas
penjual cabe belacan itu lewat seorang penterjemah. Demikian
pula Halim, dahulu A Lim, berhasil memancing kredit Rp 400 juta
dari BNI 46. "Padahal kekayaannya semula bernilai di bawah Rp 10
juta", kata salah seorang teman dekatnya. Terhadap kasus serupa
itu, Achmad Mourthada menilai justeru di sinilah pejabat-pejabat
bank sering lalai meneliti jaminan harta tidak bergerak dari
pengusaha-pengusaha non-pribumi.

Bagaimanapun, masalah perkreditan di Kalimantan Barat ini
nampaknya perlu segera mendapat perhatian pemerintah, utamanya
pemerintah daerah. Beberapa pengusaha pribumi dengan nada
berharap meminta, agar "komando pribuminisasi hendaknya jangan
di mulut saja". Harapan itu tentu saja lebih banyak tertuju pada
pemerintah daerah, yang dinilai "kurang memberi perhatian"
terhadap masalah iui. Misalnya saja apa yang diungkapkan Harian
Kerakyatan edisi 8 Juli 1974 mengenai pemborongan proyek-proyek
Pemda "kepada pemborong-pemborong tertentu dan pilih kasih serta
tanpa lewat tender". Di lain fihak para pengusaha pribumi
sendiri tidak meminta untuk dimanjakan "Tidak berarti semua
non-pribumi itu jelek atau tidak mempunyai kesadaran nasional,
juga tidak semua pribumi itu baik", kata Achmad Mourthada "Yang
kami butuhkan". sela Anwar Jafar, "yakni perlindungan".