HANYA 2 tahun, 3 bulan dan 24 hari Riduan Iman duduk di kursi
sebagai pejabat walikota Banjarmasim Barangkali karena waktu
yang tidak terlalu lama inilah hingga banyak orang jadi faham
apa maksudnya ketika dikabarkan dia cukup rajin menghubungi
kiri-kanan walaupun Departemen Dalam Negeri sudah menentukan
Drs. Asful Anwar sebagai penggantinya. Dan benar pula, Riduan
akhirnya harus menyerahkan jabatannya. Tetapi rupanya tidak
hanya berhenti disitu Jabatan pejabat walikota yang lama sebagai
Ketua Umum Yayasan Dana Pembangunan Kotamadya Banjarmasin
(YDPKB) meskipun diserah-terimakan juga, tetapi pemangkunya yang
terbaru tidak lain dripada Riduan Iman dalam statusnya sebagai
warganegara berkantu-penduduk sebagai warganegara
berkartu-penduduk kota madya Banjarmasin. Ini terjadi sehari
sebehlm dia menyerahkan jabatan walikota kepada Asful Anwar.

Adapun tentang Yayasan itu masih kurang jelas benar apakah dalam
akte yang semula memang memungkinkan hal itu terjadi, ataukah
beberapa pasal sempat dirubah untuk keperluan serupa itu. Tetapi
pasti bahwa dalam akte yang tertera sekarang dicantumkan:
Yayasan tidak ada sangkut paut dengan jabatan Walikota Meskipun
begitu tidak sedikit orang mafhum, bahwa YDPKB sejak semula
didirikan dan hidup dengan fasilitas-fasilitas Kotamadya dan
sekaligus bermaksud membantu pembangunan kota. Demikianlah
umpamanya dengan jakcpol di berbagai tempat dalam kota
Banjarmasin beberapa waktu lampau agar beberapa tempat hiburan
dan judi lainnya yang mengalirkan uang, adalah YDPKB pula yang
punya urusan.

Inventaris. Untuk itu, beberapa kali sebelum serah-terima
pejabat walikota dari Riduan Iman kepada Asful Anwar pengurus
Yayasan "yang telah disempurnakan berdasarkan akte" melaporkan:
Yayasan selama ini telah menyumbang , -- merintah Kotamadya
sebanyak Rp 5 juta untuk pembangunan. Jumlah yang lumayan,
meskipun banyak orang mempercakapkan bagaimana nian perincian
jumlah dana yang telah dikumpulkan dan yang telah disumbangkan
yayasan itu untuk pembangunan kota. Menulut sementara pengurus
yayasan uang masuk dari sumber jackpot rata-rata Rp 3 juta
setiap bulan. Tetapi para pengusaha mesin judi itu mengeluh,
bahwa untuk jenis ini saja mereka harus menyetor kepada
Pemerintah Kota tidak kurang dari Rp 9,75 juta per-bulan, alias
lebih dari seratus juta rupiah setiap tahun. Cerangan angka
manakah yang benar wallahu alam. Yang pasti pejabat walikota
yang baru telah memerintahkan bawahannya untuk mengadakan
penelitian keuangan dan inventaris yayasan terutama untuk
menemukan beberapa buah mobil yang menurut surat-menyuratnya
milik Kotamadya tetapi selama ini dipakai yayasan.

Hampir serempak dengan pembicaraan orang tentang seluk-beluk
kekayaan yayasan, dalam waktu bersamaan pula perbincangan
mengarah ke sebab-musabab terpelantingnya Riduan Iman Pada
mulanya penduduk kota Banjarmasin mencoba untuk tidak
memikirkannya sebab dalam pencalonan di DPRD Kotamadya ternyata
Riduan muncul sebagai calon tunggal untuk dikukuhkan sebagai
walikota penuh Tetapi ketika Departemen Dalam Negeri pada
akhirnya berkenan mendudukkan Asful Anwar sebagai pejabat pula,
warga kota mulai mengingat-ingat. Mula-mula pada tingkah laku
Riduan sejak permulaan tahun ini dengan membuat pungutan kepada
para pedagang rokok sigaret dan kretek sebanyak Rp 25 perihal
dari jumlah yang sempat masuk kota setiap bulan. Ketika para
pedagang memprotes kelakuan ini, Riduan buru-buru menjawab:
pungutan itu merupakan pengarahan partisipasi para agen rokok
dalam pembangunan kota. Sial baginya, Menteri Dalam Negeri Amir
Machmud cepat-cepat menyuruh Gubernur Kalimantan Selatan untuk
menghentikannya.

Honorair. Bukan itu saja, Larangan Gubernur Kalimantan Selatan
untuk mengangkat pegawai-pegawai berstatus honorair untuk
jabatan-jabatan pimpinan, entah bagaimana dilanda begitu saja
oleh Riduan. Dan macam-macam lagi. Sehingga ketika Gubernur
Soebardjo ditanyai tentang penggantian pejabat walikota itu,
secara terus terang dijawabnya: karena Riduan Iman tidak bisa
bekerja. Walaupun begitu, penduduk kota Banjarmasin tampaknya
tidak seluruhnya menutup mata atas usaha-usaha pejabat walikota
yang lama. Begitulah umpamanya pembenahan terhadap kantor
Kotamadya penertiban bis-bis kota, sumbangan-sumbangan (dengan
dana dari YDPKB) kepada rumah-rumah peribadatan, panti asuhan
dan bilik-bilik sekolah.