KUNJUNGAN Profesor Widjojo ke Kabupaten "gudang beras" di Jabar
dan Jateng cukup bikin kelabakan para pamong di sana.
Berkali-kali sang Menteri menolak seluruh programma yang telah
disusun dengan rapi oleh para Bupati, dan minta diantar meninjau
Bubud-Bubud yang baru berdiri kemarin sore. Malah di beberapa
tempat, pembicaraan di balik pintu tertutup antara Widjojo serta
team ahlinya dengan staf bupati yang demamjatah berlangsung
dalam suasana cukup panas. Tapi celakanya, begitu rombongan
Menteri meninggalkan perbatasan Kabupaten Karawang, suasana
tidak banyak berubah. Papan pos penjagaan beras dan padi yang
dicabut di Tanjung Kura 31 Maret yang lampau (TEMPO, 9 Juni
1973, Laporan Utama) segera terpancang kembali setelah Widjojo
pergi dan praktek-praktek pencegatan berulang kembali. Rupanya,
seperti halnya Bupati-Bupati lain di Jabar, Bupati Karawang
Setya Syamsipun begitu cemas target akan meleset sementara
"Operasi Sulintang" - penggantian Bupati-Bupati -- berlangsung
di sana.

Menunggu SPP. Tidak sampai di situ. Target pengadaan beras yang
telah dibebankan di pundak beberapa pengurus Bubud di sana malah
di tingkatkan lagi. Bubud Balonggandu yang paling maju, mencakup
areal sawah yang paling luas (5.000 hektar) dan jatah yang
paling tinggi (325 ton beras), targetnya dinaikkan menjadi 730
ton beras. Tanggal 16 Juni 1973 ditetapkan oleh Pemda Kabupaten
sebagai "lampu merah" bagi Bubud, pada saat mana 75% dari jatah
itu sudah harus dikuasai. Padahal sampai minggu lalu jumlah
seluruh beras yang disetorkan pengurus Bubud itu pada Subdolog
Karawang, yang sudah di survey mauplm yang masih digiling tidak
banyak melebihi angka 200 ton, sementara sawah yang belum
dipanen dan dijual hasilnya nyaris tinggal 15%.

Menurut Rukman Ws, Ketua Bubud Balonggandu ada 2 masalah yang
membuat tekornya targct. Pertama, "dropping biaya yang tidak
lancar", dan kedua, "stok padi yang sudah hampir habis".
Seumpama awal April pada saat panen baru mulai dan harga masih
rendah, Bubud sudah melldapat droping uang untuk mengadakan
pembelian-pembelian pertama -- pada saat anggota-anggota Perpadi
belum bernafsu membeli akibat kontrak Dolog yang terlambat --,
Rukman merasa optimis pembelian padi dan gabah akan lebih
lancar. Tapi itu tidak terjadi, sementara tengkulak-tengkulak
dari Cianjur sampai Indramayu sudah datang memborong gabah
sebanyak 20 truk sehari dari wilayah Unit Desa itu. Kemudian
uang datang dengan plafon kredit 2,75 juta rupiah yang
direkomendasi, sementara harga terendah Pemerintah masih jauh di
bawah harga pasar. Sehinga sekali waktu.

Rp 315 ribu dikembalikan begitu saja oleh Rukman, karena tidak
sanggup mengadakan pembelian. Baru 24 Mei lalu, Pemerintah
berusaha mengejar ketertinggalan harga itu, meskipun toh
terkejar harga pasar. Sayangnya, proses pencairan SPP (Surat
Perintah Pembelian) dari Sub-dolog Karawang yang menjadi tempat
penyetoran beras Bubud rata-rata makan waktu hampir seminggu.
Mengapa begitu?. "Surveytr Dolog biasanya baru datang memeriksa
beras kami, 2 - 3 hari setelah kami melapor ke kantor Sub
dolog", sahut Rukman, Lantas kalau beras sudah di-survey dan
dinyatakan memenuhi syarat, kalau tidak ditunggui sendiri
pembuatan SPP untuk mengambil uang ke kantor BRI bisa
berhari-hari pula.

Mata kepala. Didesak berkali-kali, baru plafon kredit BRI bisa
dikatrol menjadi 7,55 juta rupiah, dan terakhir 12,55 juta
rupiah. Namun dengan harga padi/gabah yang terus menanjak ketika
panen hampir usai, hitung punya hitung dengan modal 12 juta
rupiah itu toh hanya mampu dibeli 520 ton padi. Dengan '
rendemen 60%, hasilnya maksimal 312 ton beras. Tidak cukup
separuh dari target yang diperintahkan Bupati. Lantas apa lagi
yang mau dikerjakan Rukman dan anak-buahnya ? "Saya hanya bisa
melaporkan kesulitan saya pada Direktorat Koperasi Jabar",
jawabnya singkat. Tapi yang lebih merampas kesibukan berpikirnya
adalah: bagaimana bisa bekerja-sama lebih erat dengan
penggilingan-penggilingan swasta anggota Perpadi, sebagaimana
yang dipesankan padanya dalam upgrading pengurus-pengurus Bubud
di Bandung. Sampai sekarang, dengan terbatasnya kapasitas
penggilingan kecil milik Bubud atau anggota pengurus Bubud, dia
terpaksa menumpang giling pada dua penggilingan swasta di
Karawang, Penggilingan Padi Cikampek (PPC) 33 dan PPC 11. PPC 33
yang bertetangga dengan kantor Bubud itu, adalah milik PT Bumi
Kerta Djaya, yang ditahuntahun lampau menjadi kontraktor Dolog
Jabar yang paling besar.

Dalam musim panen rendengan ini, penggilingan itu agak terlambat
membuka kontrak dengan Dolog' atau Sub Dolog, menanti hasil
sidang pengadilan yang mendakwa Kusnadi, Dirut PT Bumi Kerta
Djaya gagal memenuhi kontrak Dolog Jabar yang seluruhnya
berjumlah 47.000 ton. Baru setelah team Bappenas menyadari belum
mempunyai Bubud dibebani tugas mengisi stok nasional dan
penggilingan-penggilingan swasta perlu dirangkul kembali,
Kusnadi diminta mengisi kontrak baru. Karuan saja dia berusaha
dengan segala tipu-dayanya mengejar persediaan padi yang kian
menipis di akhir panen rendengan-ini. Sampai-sampai, "di depan
mata kepala saya sendiri PPC 33 dua kali menaikkan harga beli
padi dalam sehari", kata Rukman, yang sudah kalang-kabut
mengejar harga pasaran yang terus membubung itu. Dia
mengusulkan, supaya Kusnadi mengadakan persepakatan dengan Bubud
soal harga beli itu, sebab toh Bubud juga menggiling padinya di
sana, dengan upah-giling in natura, 8h dari seluruh gabah. Malah
dia ingin melangkah lebih jauh, yakni meminta uang muka Bumi
Kerta Djaya supaya Badan Usahanya itulah yang mengadakan
pembelian padi dan gabah. Dengan demikian, persaingan yang
timpang dapat dihindarkan. Tapi Kusnadi yang toh sudah
bersiap-siap menjual pabrik-pabriknya pada BRI, tampaknya tidak
banyak peduli soal usul Rukman itu. Sehingga berkatalah ketua
Bubud yang juga petani dan pengusaha huller itu, "memenuhi
target yang di luar kemampuan Bubud, hanyalah satu mission
impossible". Kalau kecemasan itu bisa menimpa Balonggandu yang
relatif paling maju, lantas bagaimana puluhan Bubud lainnya?

Sakit kuning. Kecemasan itu memang merata sampai ke Bekasi.
"Saya pesimis, Pak", ujar Abdullah Malik, ketua KUD Waluya pada
anggota-anggota DPR Komisi IV dan Vll yang meninjau ke Karawang
dan Bekasi minggu lalu. Nasib malang baru saja menimpa Bubud/KUD
yang ketiban jatah 250 ton beras dari Pemda Bekasi. Mengapa?
Setoran beras yang seharusnya dikirim ke gudang Sub-dolog hari
Sabtu dua pekan lampau, terpaksa ditimbun begitu saja di
pekarangan kantor KUD Waluya karena diafkir oleh surveyor Dolog
yang terkenal cukup garang meneliti beras. Alasannya sebagian
besar dari beras yang berjumlah 1O ton itu katanya mengidap
"penyakit kuning", hingga harus diolah lagi sampai penyakit itu
habis tergiling. Bagi Malik, itu berarti 3 sampai 4 hari lagi
waktu terbuang buat ngurusi butir-butir beras yang sudah
dimasukkan ke karung bercap Sub-dolog Bekasi. Lebih
menjengkelkan lagi, adalah ulah team surveyor yang asyik
mengulurulur waktu pemeriksaan. Akibatnya para petani yang
berniat baik menjual padinya pada KUD Waluya, terpaksa pulang
dengan tangan hampa. Sebab uang buat membayar padi petani-petani
itu belum bisa menetes dari kas BRI, sebelum beras yang sudah
digiling disetor ke gudang Sub-dolog. Dalam keadaan begini,
tidak mengherankan jika hasil karya profesi nenek-moyang ini
menjadi sasaran empuk tengkulak-tengkulak berkendaraan truk,
yang siap membeli gabah yang sudah ditimbun di pinggir jalan
raya Bekasi-Jakarta.

Anggota-anggota DPR yang turut dalam peninjauan itu, agak heran
juga melihat hasil penilaian surveyor Dolog. Sebab beras yang
dinyatakan diafkir itu, sebenamya tidak jauh berbeda dengan
jatah pegawai negeri, termasuk wakil-wakil rakyat yang mendapat
sebagian kebutuhannya dari Senayam. Pendapat anggota-anggota DPR
yang direkam reporter Syahrir Wahab berkcsimpulan: seharusnya
Dolog menerima saja beras tadi, Toh kalau dinilai tidak tahan
lama, Do log bisa menjualnya segera ke pasaran bebas. "Kalau
begini caranya", tukas Malik dengan nada patah-hati, "jangankan
250 ton, 100 ton saja saya ragu apakah bisa dicapai". Betapapun
juga, pengalaman KUD Waluya, Bubud Balonggandu dan puluhan
lainnya yang tersebar di gudang beras Jakarta Raya itu menurut
para wakil rakyat hendaknya menjadi isyarat bagi Pemerintah
untuk lebih berhati-hati meninjau kemampuan BUUD/KUD yang masih
bayi. Faktor-faktor sarana produksi dan pengolahan serta
tatalaksana, masih merupakan batu-batu pengganjel tugas
pengadaan pangan nasional. Bagi daerah-daerah yang lebih
terpencil, beban itu terasa semakin berat dengan datangnya
petugas-petugas Kabupaten yang hampir tiap hari "memeriksa
keadaan". Sementara itu, para petani yang terpukau harga pasaran
yang tinggi mengambang, tidak kurang membuat pengurus-pengurus
Bubud gigit jari. Sepanjang jalan antara Karawang, Bekasi sampai
tapal batas Daerah Khusus Ibukota, makin banyak pedagang beras
mengayuh kereta-anginnya mengejar matahari terbenam.