AKBP Soetrisno, kepala Komwil 075 Jakarta Timur dalam tahun ini
saja sudah 5 kali mengirim anak buahnya untuk meredakan
ketegangan yang timbul antara buruh dan majikan di wilayahnya.
Malah lebih kerap dari tahun lalu -- ketika buruh-buruh PT
Centex menuntut perbaikan nasib - boleh dibilang hampir tiap
bulan ada letupan ketidakpuasan buruh di daerah yang padat
industri itu. Untunglah, pemogokan-pemogokan yang terjadi
rata-rata berlangsung tidak lebih dari 2 jam, kendati
penyelesaiannya di kantor Daerah Penempatan Tenaga Kerja DKI
bisa makan waktu berminggu-minggu. Pangkal letupan buruh tentu
saja bersumber pada soal gaji. Bayangkan, buruh-buruh pabrik
tekstil PT Wonderful (PMDN) di Pulo Gadung ada yang menerima
upah Rp 75 sehari yang berarti Rp 35 di bawah batas minimal
penetapan oleh DKI. Syukur setelah Tambunan SH turun tangan -
itu kepala Resort Tenaga Kerja Jakarta Timur --upah bisa
dikatrol sampai Rp 150 sehari, tidak terhitung uang makan dan
jaminan kesehatan.

Masuk akal kalau protes buruh berturut-turut melelus di pabrik
tekstil Wonderful dan PT Southern Cr Jss (PMA Jepang), lalu
pabrik bumbu Miwon (Korea) lantas pabrik kaos PT Rena Jaya
(PMDN) dan paling akhir, 28 Mei lalu, di pabrik pipa plastik eks
Korea PT Bumi Kaya. Seperti dituturkan Tambunan, moto
ketidakpuasan para buruh pabrik yang hampir semuanya berada di
kompleks industri Pulo Gadung, bersumber pada "kenaikan gaji
pegawai negeri yang 100%, naiknya harga-harga kebutuhan
sehari-hari dan ongkos transpor". Sadar akan hal itu direksi
Southern Cross buru-buru setuju menaikkan gaji sejuk 21 April
lalu. Tapi apa yang terjadi? Kejengkelan buruh memuncak ketika
tunggu punya tunggu, pada tanggal yang sudah ditetapkan itu,
belum juga dilaksanakan janji direksi itu.

Seperti Stanvac. Setelah buruh melansir tuntutannya kembali,
fihak direksi akhirnya menunaikan janjinya, meskipun baru
seperempat: gaji cuma naik 10 perak sehari. Kontan saja buruh
protes lagi dan kali ini meneruskan tuntutannya ke Depnaker agar
gaji dinaikkan 40%. Baru setelah berjuang sebulan tanpa
melakukan mogok total (yang begini dilarang Kopkamtib), majikan
sepakat gaji naik pukul rata Rp 20 sehari. Sementara itu, fihak
kantor penempatan tenaga kerja, selain sibuk menjadi wasit, juga
ketiban hikmahnya. Seperti kata Kombang Harabap, Kepala Daerah
Penempatan Tenaga Kerja DKI, "dengan timbulnya kasus-kasus
pemogokan itu terungkap berbagai persoalan yang tidak bisa
dibiarkan berlarut-larut".

Dan salah satu penyaluran hikmah itu adalah dengan mengundang
120 pimpinan perusahaan untuk berunding di kantor Walikota,
Jakarta Timur 3 Juni lalu. Dalam perundingan yang lebih bersifat
"briefing", Harahap kembali mengingatkan pesan Gubernur DKI,
agar para wakil investor itu hendaknya berkemas-kemas menghadapi
setiap kemungkinan timbulnya kejutan-kejutan akibat perbedaan
latar belakang budaya. "Dalam memimpin perusahaan, orang-orang
asing itu biasanya menggunakan sistim management seperti di
negeri asalnya", ujar Harahap. Bagi orang Jepang misalnya,
ketinggian disiplin dan hardikan yang maSJI1 terasa asing bagi
orang Indonesia yang sudah merdeka, tentunya bisa menimbulkan
konflik. Agar soalnya tidak berlarut, Harahap menganjurkan
supaya manager urusan personil itu harus dipegang orang
Indonesia. Atau paling tidak asistennya. Sedang untuk mencapai
ketenangan kerja dan jaminan perbaikan nasib, Harahap menunjuk
pada perlunya Persetujuan Kerja Bersama antara karyawan dan
fihak majikan. Mungkinkah itu? Jawab: tentu saja bisa seperti
yang sekarang sudah brtahun-tahun dilakukan maskapai minyak
Stanvac.