DI pasar-pasar, pedagang-pedagang tidak kalah gesit dari Prof Dr
Emil Salim dalam soal-soal "penyesuaian" yang kini lagi populer
itu. Syahdan, maka minyak goreng yang di awal Mei cuma berjaya
dengan prestasi Rp 125 per botol, pekan silam dengan bangga
telah mulai memaksa peminatnya merogoh Rp 250 kalau berminat
membawanya pulang. Di pasar Manggarai Jakarta, harga kelapa
(cakal bakalnya minyak) mencapai laju kenaikan sebesar 12
persen. Kalau sabun juga naik, tentu tidak perlu di persoalkan,
sebab selain gara-gara penyesuaian, dunia katanya juga lagi
kekurangan kopra, sama soalnya dengan kertas yang juga sedang
langka.

Untunglah Menteri Keuangan Republik kita cukup rendah hati, dan
di depan kolega-koleganya para pembesar negeri ini, Prof Dr Ali
Wardhana tidak tega untuk menyembunyikan kenyataan bahwa indeks
9 bahan pokok pada tanggal 5 Mei yang lalu telah mencapai angka
794,81. Kalau dibandingkan dengan angka yang dicatat pada
tanggal 1 Mei (cuma beda 4 hari): 791,49, maka presasi bung
indeks ini tergolong boleh jugalah. Singkat cerita, soal-soal
yang menyangkut perut orang banyak ini ada juga dicengkramakan
di antara para wakil rakyat yang baru memulai sidang ke IV
mereka awal bulan ini.

Semata-mata. Apa lagi lantaran para isteri anggota parlemen
mengeluh atau wakil rakyat itu men1ang makin peka terhadap nasib
orang-orang yang di wakilinya, itu belum diselidiki betul. Yang
penting dimaklumi bahwa soal penyesuaian itu pokoknya masuk
acara pertemuan Badan Musyawarah DPR. Mansur Tuakia mengumumkan
harapan komisinya kepada rakyat via wartawan, Sebagai wakil
ketua Komisi VII, Tuakia bilang: "Kita akan panggil Menteri
Perdagangan". Nah, kalau Radius Prawiro datang lalu mau
diapakan? Yah, kalau harapan Mansur itu terkabul adanya, dan
soal kenaikan harga disetujui menjadi agenda Badan Musyawarah
itu, maka sang 1enteri tentu boleh kasih keterangan. "Kalau
waktu menaikkan harga saja DPR tidak dibikin sibuk oleh
Pemerintah, masak sekarang bisa ada perbaikan" kata seorang
reporter yang sedikit kehilangan harapan. Tapi anggota DPR Ajat
Sudradjat bergelar Insinyur, menyatakan kepada reporter Syahrir
Wahab, ketidak-setujuannva kalau orang menilai pemerintah
menganggap sepi DPR. "Mungkin konsultasi tidak diadakan karena
waktu itu DPR lagi reses" katanya. Memang benar lagi reses, itu
juga masuk koran sebelumnya. Tapi ketua Komisi V DPR ini masih
beluln selesai memberi keterangan. Tambahnya: "Kita ingin
mendapat keyakinan bahwa ada titik-titik terang di waktu yang
akan datang akibat kebijaksanaan itu". Akan soal kenaikan tarif
anghutan, pendapat Ir Ajat tidak kurang menarik. Pengaramannya
meninjau obyek-obyek Perhubungan dan PUTL di beberapa daerah
membawanya pada kesimpulan berikut: "Kenaikan tarif pengangkutan
darat adalah wajar". Untuk memperkuat pendapatnya tidak kurang
contoh: "66 prosen penghasilan PJKA disedot untuk karyawannya
semata-mata".

Kalau begitu keadaannya, apa gerangan yang bisa diharapkan dari
rapat kerja DPR bersama Menteri-Menteri Perhubungan, Perdagangan
maupun Menteri PUTL? "Maksimal DPR akan mengeluarkan memorandum
yang menyata kan kenaikan itu cukup terbatas pada beberapa jenis
saja", jawab Sabam Sirait dari Partai Demokrasi Indonesia. Tapi
kalau ketua Komisi VII, Drs Rachmat Mulyomiseno yang harus kasih
komentar, harapan nampaknya jauh dari menggembirakan. Wakil dari
Partai Persatuan Pembangunan ini malahan meramalkan akan
datangnya bencana lain: harga beras yang bakal melonjak.