TIDAK lama setelah pemerintah mengumumkan rencana menaikkan
harga minyak bumi, di ujung tahun lalu para pengusaha mandi uap
menjawab dengan memasang tarif 50% lebih murah dari biasanya
pada "jam-jam bahagia". Dan kalau kemudian harga-harga jadi naik
adalah tidak benar bahwa hasil-hasil sidang MPR bulan Maret lalu
telah jadi penyebabnya Sebab justru ketika membuka persidangan
itu pula Presiden menunjukkan 'bagusnya" suasana ekonomi kita
sekarang dengan memperlihatkan "keadaan harga-harga pangan,
sandang dan valuta asing yang terkendali". Bahkan hampir
bersamaan dengan itu, kabar baik bagi para pegawai negeri dan
pensiunan tentulah seperti yang telah mereka nikmati semenjak
hari-hari gajian di ujung bulan lalu: naik 100% dari gaji pokok.

Toh berbalengan pula dengan itu, seorang nyonya muda yang sah
--dan bukan simpanan -- di Tebet, Jakarta, begitu SU-MPR
betakhir, jadi risau. Disia-siakah dia? Bukarl itu soalnya.
Tarif beca yang biasanya Rp 50 dari rumah nya ke Pasar Rumput,
pada hari itu tiba-tiba telah menjadi Rp 75. Tidak bisa
ditawar-tawar lagi. Mengapa? Bulan depan setoran mulai naik,
kata penyurung beca di akhir Maret itu, sebelum menjelaskan
bahwa tarif baru yang dipasangnya hanya "agar penumpang mulai
biasa. Dan benarlah adanya: semenjak 1 April 1973
pengusaha-pengusaha kendaraan roda tiga tanpa mesin itu mulai
menaikkan setoran, sesuai dengan wilayah masing-masing di
Jakarta. Beberapa tauke menyeutkan kenaikan itu cuma sedikit,
dari Rp 120 menjadi Rp 140, meskipun ada pula yang memungut Rp
50 lebih tinggi dari sebelumnya.

Kangkung & Pisang Ambon

Rupanya belum cukup. Ibu-ibu rumah tangga makin gusar juga
ketika berhadapan dengan barang-barang kebutuhannya di pasar,
bahkan beberapa minggu sebelum kenaikan gaji dilaksanakan. Dan
belum pula tarif baru bagi berjenis jenis bahan bakar
diguntingpitakan, sayur kangkung telah melompat 150% dari
harga-harga di bulan Pebruari, meskipun daun-daun bayam hanya
berubah dari Rp 5 menjadi Rp 7,50 setiap kebat. Telinga para
juru belanja-pun makin berdenging-denging mendengar harga-llarga
ini: minyak barko dari Rp 90 telah berubah jadi Rp 110 perbotol,
kentang yang dulu Rp 60 sekarang menjadi Rp 80 setiap kg, telor
ayam berubah dari Rp 20 jadi Rp 27,50 se-biji, sementara pisang
ambon dari jenis maksi Rp 15 lebih mahal dari harga sebelumnya
untuk setiap kantet yang berisi dua buah.

Dan gong harga bahan bakar-pun berbunyi semenjak 1 April.
"Pengaruhnya tidak akan lebih dari 5%" kata Profesor Sadli yang
rupanya sedang lapang dada menerima jabatan barunya sebagai
Menteri Pertambangan. Tetapi adalah abang Sadali, grosir
barang-barang manisan di Pasar Senen Jakarta, yang semenjak
akhir minggu pertama April merubah harga gula pasirnya dari Rp
115 menjadi Rp 125 setiap kg, lalu minyak barko dari Rp 2.800
per-kaleng menjadi Rp 3.100 dan garam bata dari Rp 80 jadi Rp 95
per-pak. Susu bubuk cap bendera yang suka bernyanyi-nyanyi
memuji diri sendiri di layar TVRI itupun tak mau ketinggalan dan
dengan tak kepalang-tanggung berubah harga dari Rp 350 menjadi
Rp 475 sampai Rp 500 setiap kaleng. Kemudian, bagi yang masih
suka meneropong harga dengan kacamata statistik, adalah Biro
Pusat Statistik (BPS) yang menghitung indeks kenaikan harga
bertepatan dengan kabar bahan-bakar akan dinaikkan.

Tata Niaga Angin

Dibanding bulan Pebruari, menurut BPS, sepanjang Maret
harga-harga baru telah berubah 100% untuk korek api, celana
panjang pria naik 5,75%, kemeja laki-laki naik 6,89%, kenaikan
sepatu 5,95% sementara kebaya untuk para ibu mengalami kenaikan
sebesar 14,82%. Mengapa begitu cepat ? Macam-macam saja alasan
yang terdengar, meskipun tidak untuk membiasakan diri seperti
jawaban si abang beca di Tebet. Tetapi yang paling banyak
didalihkan adalah karena "biaya produksi yang sudah lama tidak
sebanding lagi". Bagi para penjual pakaian dapat saja menunjuk
kepada para pengusaha konpeksi karena telah menaikkan harga
lebih dulu. Tetapi fihak terakhir ini tidak kurang alasan pula,
sebab buru-burulah dihitung harga bahan yang sudah tidak murah
lagi bersamaan dengan para tukang jahit yang lebih banyak
terkantuk-kantuk karena memikirkan penghasilan mereka sudah tak
seimbang lagi dengan harga-harga kebutuhan keluarga di rumah.
Dari fihak penyedia bahan-bahan, seperti kain dan benang, impor
atau dalam negeri kah benda-benda itu, tidak asing pula
alasannya: biaya produksi atau berbagai aturan yang sudah lama
hampir membuat pingsan ongkos-ongkos.

Jadi, dimanakah nenek-moyang yang menghulubalangi perubahan
harga-harga ini? Berbagai tafsiran pun muncul mulai dari buntut
devaluasi dollar, kenaikan yang pernah dialami beras seperti di
ujung tahun lalu, di samping kabar yang bukan angin lagi tentang
kehendak pemerintah untuk memasang tarif baru bagi minyak,
listrik, dan pengangkutan. Tetapi rupanya, seperti yang sering
dikambing-hitamkan fihak Pemerintah, tentulah sumber semua itu
tidak lebih dari kebiasaan tata-niaga di negeri ini yang mudah
tersinggung apabila sedikit saja angin menjurus ke arah
perubahan. Taroklah memang hal ini sudah jadi penyakit, tetapi
soalnya tentulah: apakah untuk ini kita tidak berhitung-hitung
sebelum menaikkan angka-angka harga secara resmi? Kenyataannya
begitulah: jauh hari sebelum minyak dinaikkan atau gaji pokok
pegawai negeri dan pensiunan di-100%-kan, arus harga sudah
menanjak tidak dengan perlahan. Bahkan, walaupun sampai akhir
minggu lalu Departemen Perhubungan belum juga mengumumkan tarif
baru angkutan darat, di lapangan Banteng, di halte-halte helicak
serta bemo begitu pula oplet dan taksi di Jakarta, ongkos
bepergian sudah meninggalkan ketentuan lama. Tidak palang
kepalang pula, adalah ongkos angkutan mobil di Jateng yang
semenjak permulaan bulan lalu telah 10% lebih tinggi dari
sebelumnya.

Pola 100 Jenis

Kalau begitu halnya, tidak satu fihak pun mau disalahkan.
Pemerintah tidak menyuruh kenaikan-kenaikan ongkos itu sebelum
ada ketentuan, sementara para pengusaha angkutan mampu
menguraikan sebab-musababnya mulai dari ujung kaki sampai
ubun-ubun Satu hal yang pasti, di luar biaya bahan bakar adalah
alat-alat yang bernama spareparts alias onderdil semenjak akhir
tahun lalu sudah melonjak, sama halnya dengan barang-barang
impor pada umumnya. Sehingga, pemasangan tarif baru semenjak 1
April lalu, bukan saja melegakan pedagang-pedagang yang
sebelumnya takut-takut, tetapi lebih dari itu: membuka
pernafasan baru bagi mereka untuk mengutak-atik kembali dan
menaikkan harga lagi.

Barangkali memang ada alasan bagi Profesor Sadli untuk bertahan
pada angka 5% sebagai pengaruh maksimal kenaikan bahan bakar
terhadap barangbarang lainnya. Berdasarkan pola dari hasil
penelitian BPS di tahun 1958 yang mengalaskan diri pada 62 bahan
pokok, memang terlihat bahwa pengaruh kenaikan bahan bakar
(bensin) terhadap pengangkutan dan barang-barang lainnya hanya
sebesar 1,5%. Tetapi, seperti diuraikan Sugito MA,- Kepala Biro
Analisa Ekonomi dan Harga-harga BPS, semenjak tahun 1969 telah
pernah dicoba pola konsumsi terhadap 100 macam bahan pokok yang
rupanya lebih cocok dengan keadaan indeks biaya hidup
sebenarnya. Walaupun hasil penelitian ini sampai sekarang belun
dipakai, tetapi dari sini sudah kelihatan bahwa peranan
pengangkutan terhadap lO0 jenis barang adalah 6%. Sehingga kalau
sekarang saja kenaikan bahan bakar sudah berpengaruh lebih dari
6% apalagi tidak 5%, dapat dibayangkan bahwa tarif baru bagi
angkutan darat-yang kabarnya tidak-boleh-tidak harus naik itu --
akan menyeret harga-harga lebih menjulang lagi.

Beras

Sekarang: bagaimana beras? Tabel-tabel harga yang tersebar baik
dari Departemen Perdagangan maupun Bulog, menunjukkan harga yang
cukup mantep. Artinya lonjakanlonjakan yang aneh seperti terjadi
di ujung tahun 1972 sudah tidak terjadi lagi, kecuali untuk
beberapa daerah dan hanya dalam waktu yang relatif singkat.
Namun tidak kurang dari geger beras pada 5 - 6 bulan yang lalu
itu pula yang memberi banyak peluang terhadap harga bahanbahan
penting lainnya. Walaupun menurut BPS pengaruh harga beras
31,26% (kalau dipakai 62 bahan pokok) dan hanya 24% (jika
dipakai 100 bahan pokok) terhadap barang-barang lainnya, tetapi
bulan-bulan krisis beras yang lalu pernah melonjakkan kenaikan
indeks biaya hidup dan sekaligus inflasi sampai 25%.

Ada yang aneh dalam soal harga butir-butir yang bernama beras
ini. Ketika harganya sampai nauzubillah beberapa waktu lalu,
bahan-bahan pokok lainnya rupanya ikut terseret ke atas pula.
Lalu ketika Bulog sampai 7 keliling melakukan dropping beras,
sehingga harganya terkendalikan, harga barang barang yang
terbawa-bawa tadi masih tetap ngotot bertahan. Dan harga yang
kokoh ini agaknya mendapat peluang baru untuk naik beberapa
tingkat lagi seirama dengan arus kenaikan dalam minggu-minggu
menjelang dan sesudah 1 April tadi.

Kekhawatiran sekarang justru kembali pada soal Beras pula. Kalau
di sektor industri naiknya komponen-komponen biaya bisa saja
disalahkan akibat faktor-faktor dikuasi moneter internasional
lihat box dan perubahan struktur bea masuk dari tarif Genewa ke
BTN (Brussels Tariff Nomenclature) -- sebagaimana sering di
ulang-ulang para ekonom pemerintah - maka dalam sektor
pertanian, melayang-layangnya harga "si Ratu Pelita" sebabnya
bersarang di dalam negeri sendiri. Barang siapa yang sedikit
rajin membolak-balik laporan mingguan Bank Indonesia, maka beras
selalu punya andil yang istimewa untuk menghitung angka indeks
biaya hidup di Jakarta. Dari kelompok 62 macam barang makanan,
beras memegang andil terhadap indeks sebesar 63,4%. Maka sedikit
saja timbul kemelesetan, apakah yang namanya di bidang produksi
atau kepandaian menyimpan dan menyebarkan ke pasaran, harga pun
bisa melangit tidak karuan. Kini, berkat para ahli memeras otak,
harga beras memang turun suhunya, meskipun baru sampai pada Rp
80 sekilo untuk jenis yang mendingan, Rp 30 lebih mahal dari
harga rata-rata yang terjadi pada pertengalan tahun lalu.

Tentu saja sang musim memegang peranan kalau orang bicara soal
cukup tidaknya beras yang bakal mengalir ke dapur rakyat. Kalau
melihat curahan hujan yang membasahi persawahan sementara ahli
merasa tidak kuatir. Namun kalau harus meramal bagaimana hasil
tuai dikala panen perkaranya menjadi lain. Tampaknya ada
kekhawatiran bahwa musim panas yang akan datang bisa menjelma
sebagai kemarau yang panjang yang pernah melanda negeri ini
tahun lalu. Akan mengimporkah kita? Tentu saja. Bahkan dalam
jumlah yang konon lebih banyak dari biasanya. Soalnya tidak
terletak pada devisa untuk membeli beras dari
langganan-langganan di luar negeri, sebab -- seperti tahun lalu
-- semua hasil ekspor yang kata Profesor Sumitro selalu
membubung itu, dapat dikerahkan untuk membayarnya. Tapi soalnya
adalah ini: harganya akan jauh lebih mahal, bersamaan dengan
makin sulitnya mengumpulkan jumlah yang dibutuhkan. Sebelum
pecahnya krisis beras di Indonesia, Bulog masih bisa
mengeluarkan dari kasnya sekitar 95 dollar AS untuk mendapat 1
longton. Tapi di penghujung tahun lalu, beras impor mulai
bertingkah antara 135 sampai 140 dollar AS per long ton. Situasi
beras di Asia Tenggara khususnya Muangthai -- tidak dengan
sendirinya bisa membagi jatah ekspornya seperti sediakala,
mengingat produksi beras di sana tidak mencapai sasaran yang
diharapkan. Demikian pula yang terjadi di AS dan Jepang, yang
sejak periode 1972 - 1973 mengalami kekurangan persediaan
ekspor beras. Namun soal membeli dan mengumpulkan beras cadangan
dari luar negeli, kiranya tidak sesulit mengerem harga-harga
yang sewaktu-waktu bisa naik. Inflasi dan harga-harga barang
lainnya bahal lebih mendapat angin untuk melayang-layang bak
kapas di tiup bad,ti, kalau saja devisa yang berhasil dipupuk
dari ekspor kemudian dilimpahkan kembali untuk mengimpor beras.
Tidak begitu jelas apakah bayi-bayi yang lahir dua tahun lalu
sudah pandai melahap nasi. Jang jelas, laporan Bank Indonesia
ada menyebut angka setinggi 166,3 juta dollar AS untuk impor
beras selama 1972, dibanding dengan 85,4 juta dollar AS untuk
1971. Suatu kenaikan yang hampir dua kali. Berapa besar angka
itu untuk tahun ini, sebagian tentu bergantung pada kepandaian
ibu-ibu rumah tangga yang diharapkan mulai berlatih mengurangi
takaran periuknya.

Urat Nadi.

Sesungguhnya ada lagi satu faktor disamping beras yang ikut
menendang harga-harga keatas. Ini bersumber pada Departemen yang
kini dipercayakan pada Profesor Emil Salim. Meskipun tidak
segesit rekannya profesor Sadli ketika mengumumkan kenaikan
harga minyak bumi, dua pekan lalu Menteri Perhubungan yang baru
itu telah mengundang makan siang para redaktur surat kabar
seraya membagikan bahan edaran berisi "pokok-pokok uraian
masalah pembangunan sektor perhubungan". Tidak kurang dari 13
pasal dikemukakan orang kedua Bappenas itu bagaimana memperbaiki
sektor yang terkenal sebagai urat nadi kelancaran ekonomi. Dan
mengingat tarip adalah sumber penerimaan utama perusahaan
angkutan, Emil tidak lupa menekankan bahwa hal itu perlu diatur
oleh Pemerintah. Meskipun tidak disebut secara jelas bahwa tarip
harus berubah, ada beberapa kali diucapkan tentang
"kebijaksanaan tarip" yang dalam bahasa rakyat tidak lain
berarti naiknya tarip atau harga angkutan. Benar saja. Belum
sampai seminggu setelah pertemuan itu, PN Garuda memasang tarip
baru yang rata-rata naik antara 10-11% untuk penerbangan dalam
negeri. Seperti biasanya, kelatahan itupun menjalar ke
perusahaan-perusahaan penerbangan lainnya dari Bouraq sampai
Merpati yang sama sepakat menaikkan tarip dengan selisih 1070
dibawah Garuda.

Mudah dipastikan bahwa kenaikan tarip yang dipelopori usaha
penerbangan akan diikuti oleh bidang usaha pengangkutan lainnya
mulai dari yang di darat sampai laut. Maka kalau pengumuman
kenaikan harga pengangkutan diumumkan secara resmi oleh Menteri
yang didukung para Dirjen, harga barang-barang bakal digenjot
makin keatas. Efeknya sudah mulai terasa untuk barang-barang
kebutuhan ibu rumah-tangga di Jakarta mulai dari sayur-mayur
sampai ke barang kelontong. Maka kalau tarip-tarip dengan resmi
dinaikkan, para pengusaha truk dengan mudahnya akan membuat
"kebijaksanaan" tarip baru dalam tingkat yang lebih tinggi lagi.
Paket Para Teknokrat.

Tapi orang tidak usah cepat merasa cemas. Penurunan suku bunga
kredit bank yang disebut Menteri Negara Dr J.B. Sumarlin sebagai
"paket 11 April" mestinya bermaksud mengimbangi kebijaksanaan
tarif baru. Sebab sudah pasti bahwa dengan bunga yang lebih
rendah itu para pengusaha diharapkan akan lebih terbius untuk
memperluas niaganya. Makanya lebih lanjut, -- kalau tidak salah
--, bukan saja barang-barang kebutuhan bakal memenuhi
pasar-pasar, tapi juga kelancarannya sampai di tangan para
konsumen akan makin meyakinkan. Malangnya, biaya-biaya yang
digunakan para produsen untuk membeli bahan-bahan, terutama
bahan impor, sudah demikian tingginya setelah devaluasi dollar
Amerika. Dan kalau devaluasi dollar yang disamping beras
dianggap oleh para tehnokrat sebagai biang keladi kenaikan
harga, tidak ada alasan untuk menyangkalnya.

Masalahnya, yang lebih penting dari segala kenaikan harga yang
terjadi dalam era politik stabilisasi tampaknya adalah suasana-
umum yang sesungguhnya sudah tidak sesuai lagi dengan
keseimbangan yang wajar. Akibat devaluasi dollar itu sendiri
begitu cepat merembet kesini, sehingga praktis biaya-biaya
produksi bagi industri-industri dalam negeri -- apakah namanya
modal asing, setengah asing atau nasional -- rata-rata meningkat
antara 25-30. Maka tanpa pihak Pemerintah ikut menekan tombol
kenaikan, gerakan harga yang meningkat itu sudah tidak mungkin
untuk direm lagi. Bagaimana pengusaha harus tetap bertahan pada
harga yang lama, kalau unsur-unsur biaya produksi itu sendiri
merupakan sebab tidak bisa dipertahankannya harga jual dari
barang dagangannya ? Maka dalam situasi harga-harga yang makin
merayap keatas pemerintah sesungguhnya memberi angin ketika klep
kenaikan harga minyak bumi dibuka lagi, hingga gelombang
kenaikan harga menjadi semakin menggila.

Hukum Besi.

Nah, kalau sudah demikian keadaannya, akan mampuktt Pemerintah
sendiri menguasai sang harga yang semakin sinting, meskipun
tetap pada plafon baru yang lebih tinggi ? Pengalaman krisis
beras tahun lalu masih terasa pahitnya sampai sekarang. Bukan
hanya pada angka-angka index 9 bahan pokok yang menunjukkan laju
inflasi 25 sampai 30% dibandingkan dengan medio 1972, tapi juga
beras kwalitet jelek yang diimpor terburu-buru. Sementara itu,
harga lantai padi kering lumbung yang sebenamya sudah pantas
dinaikkan sejak lama, diam-diam terpaksa dinaikkan sampai 307O.
Lonjakan-lonjakan yang terasa ibarat tongkat persnelling yang
dioperkan dari 2 langsung ke 4, mempercepat kenaikan harga
barang-barang lainnya. Dan seperti sudah digariskan oleh "hukum
besi" di bidang perdagangan, "harga yang sudah naik mustahil
bisa turun secara menyolok, sebaliknya kemungkinan untuk naik
terus lebih besar". Alias hampir bisa dipastikan.

Jadi masalahnya bukan sekedar popularitas para menteri teknokrat
yang rada melorot akibat "paket kenaikan harga" ini, tapi lebih
penting lagi sikap dingin masyarakat terhadap upaya-upaya
pembangunan Pemerintah. Padahal, seperti dibeberkan sendiri oleh
Menteri Negara Sumarlin dalam business lunch di Diamond Room,
President Hotel, "jaminan kelangsungan usaha-usaha pembangunan
tidak hanya tergantung pada jitunya policy design Pemerintah,
tapi juga pada sambutan golongan-golongan ekonomi dalam
masyarakat". Para usahawan yang hadir disitupun merasa
ditepuk-tepuk dadanya mendengar predikat-predikat "subyek
pembangunan" dan "partner Pemerintah" disuguhkan ke hadapan
mereka. Tidak luput pula masyarakat konsumen - rakyat kebanyakan
--, yang dalam "sistim demokrasi ekonomi", begitu tutur
Sumarlin, merupakan sumber dan tujuan kegiatan ekonomi. Namun
kalau semua yang bagus-bagus dan manis-manis itu ingin
diterapkan dengan apa yang terjadi gara-gara kenaikan harga,
segera terasa ada "kortsluiting" dan ada yang "tidak klop".
Meskipun satu-satunya alasan yang dikemukakan untuk menangkis
segala kritik adalah "menggembungnya Anggaran Pembangunan di
akhir Pelita I", lantas untuk apa dan untuk siapa segala jalan
dan sarana yang dibangun Menteri Sutami? Toh tidak untuk
kesenangan Pemerintah sendiri, bukan?