AKHIRNYA keinginan para anggota Komisi IV dan VII DPR untuk
mendapat penjelasan tentang kenaikan harga bahan-bahan utama
dari Kepala Bulog terpenuhi juga. Tapi hasilnya tidak seorangpun
faham benar. Kecuali harapan-harapan. Bahkan sebagian besar dari
anggota-anggota Parlemen menyebut sebagai "tidak terjawab"
tentang sekian puluh pertanyaan yang mereka ajukan. Lebih lagi
orang jamak, terutama karena fihak Bulog meminta pertemuan di
ujung minggu lalu itu tertutup bagi pers, dengan alasan
"mencegah ketegangan" sebab "wartawan masih sering membuat
kesalahan".

Meskipun hal ini bertentangan dengan salah satu pasal
tata-tertib, para pimpinan Komisi agaknya bersedia mengalah dari
pada terlalu lama bersitegang dan dapat membatalkan puasa.
Tetapi pasti, bahwa dalam jawaban Ahmad Tirtosudiro, tidak
kurang dari Departemen Pertanian, Perdagangan, Keuangan,
Bappenas dan Bank Indonesia telah mendapat tudingan dari Ketua
Bulog untuk turut-serta bertanggungjawab atas kejolak harga yang
menimpa beras, gula dan terigu dalam dua bulan terakhir ini.
Sehingga tanpa ragu-ragu pula seorang anggota Komisi IV DPR
kembali mengajukan pertanyaan ini: kalau benar demikian, mengapa
tidak dari pagi-pagi Badan Urusan Logistik memperingatkan
instansi-instansi tadi dalam Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi
yang setiap minggu mereka adakan.

Bagaimanapun juga menyeret-nyeret instansi-instansi lain itu
agaknya hendak disandarkan pada instruksi Presiden kepada
Menteri Pertanian beberapa hari sebelumnya agar segala yang
bertautan dengan produksi padi lebih dipergalak. Walaupun begitu
tampaknya Menteri Thoyib Hadiwijaya bukan tidak tahu,
bulan-bulan di ujung tahun ini musim kering bakal mengancam.
Dalam keterangannya kepada Komisi IV DPR beberapa minggu lampau,
Thoyib sudah menyebut-nyebut tentang pembenahan berbagai alat
pengairan sawah, menyingkirkan bermacam hama perusak padi, lalu
menjejalkan berjenis pupuk dan bibit unggul. Ini belum seberapa.
Menteri Pertanian juga memperkenalkan 3,2 juta hektar sawah yang
telah di-intensifkan tahun ini, menyusul areal 3,9 juta HA dari
tahun sebelumnya. "Dan tahun depan akan di-intensifkan pula 3,8
juta hektar", tambah Menteri Thoyib. Sehingga cukup alasan bagi
Pemerintah untuk mengulangi kembali bahwa target produksi beras
tahun 72/73 ini sebanyak 13,8 juta ton akan terjangkau. Lagi
pula sejak tahun lalu Badan Urusan Logistik (Bulog) --,juru urus
tunggal seluruh bahan pokok pengisi perut seluruh warganegara di
sini - mengumumkan rencana pengadaan beras untuk tahun anggaran
sekarang sebanyak 545 ribu ton dari para petani, disamping bakal
mengimpor 548 ribu ton.

13 Point.

Tetapi apa yang terjadi? Dalam waktu kurang dari satu bulan saja
semenjak akhir bulan lalu sampai pertengahan Oktober ini, harga
beras di lima wilayah - yaitu Jateng, Jabar, Jatim, DKI, Sul-Sel
dan Sum-Sel - secara serentak mengalami kenaikan pukul rata
lebih dari 13 point. Di Sulawesi Selatan saja, daerah yang
selama ini banyak disebut sebagai "surplus beras" sampai minggu
kedua bulan ini masih mencatat harga Rp 75 per-kg untuk kwalitas
sedang, sementara di pasaran Surabaya Rp 70 untuk kelas yang
serupa. Dan meskipun di beberapa daerah seperti Jakarta,
Sumatera Selatan dan Jawa Barat, semenjak akhir pekan kedua
Oktober ini sudah terlihat tanda-tanda harga menurun setelah
pelemparan mulai digencarkan, di daerah-daerah lain dalam waktu
bersamaan menunjukkan angka-angka semakin menanjak. Di
Singakwang umpamanya pada awal bulan ini masih tercatat harga Rp
58 telah berubah menjadi Rp 60 simenggu kemudian. Lalu
lonjakan-lonjakan juga dialami harga beras di kota Medan dari Rp
51 menjadi Rp 52 Denpasar dari Rp 40 menjadi Rp 45 dan Kupang
dari harga Rp 50 naik Rp 55 masing-masing untuk setiap kg.

Alhasil mulailah timbul pergunjingan. Satu fihak tetap
menganggap luncuran harga bahan utama ini sebagai lumrah
menjelang hari-raya lebaran dan tahun baru. Sementara yang lain
bersikap apa boleh buat sebab bulan-bulan ini memang masih
kemarau sedang memperingatkan panasnya neraka jahanam. Bahkan
Letkol Hadidi SH, sekretaris Bulog sendiri, ketika menyakikan
keadaan pasar di Surabaya bersama Ka-Bulog tampak susah. "Saya
sendiri bingung", kata Hadidi, "mengapa harga beras, gula dan
terigu di sini melonjak sangat tinggi, padahal Jatim merupakan
sumber ketiga barang-barang itu". Dan dari jalan Tengku Umar
Jakarta (kantor Bulog), Ahmad Tirtosudiro masih tetap bungkam,
menunda-nunda jawaban yang diminta para anggota Parlemen hampir
sebulan sebelumnya.

Belum Pasti

lalam tanyajawab di hari kedua pertemuan Bulog dan DPR minggu
lalu Kepala Bulog belum dapat memastikan, apakah pelemparan
beras ke pasaran seperti yang dilakukan akhir-akhir ini sudah
mampu atau belum menurunkan harga. "Yang pasti kita sekarang
sedang mendatangkan beras dari luar", kata Ka-Bulog. Tetapi
jawaban ini tetap tidak menarik, sebab kenaikan telah terlanjur
terjadi dan sampai hari ini para pedagang di pasar-pasar sudah
hampir melupakan harga maksimum yang pernah ditentukam Namun
memikat, bahwa dari sekitar 545 ribu ton rencana pembelian beras
dari dalam negeri tahun ini hanya berhasil direalisir sebanyak
10.000 ton. Ahmad Tirtosudiro di hadapan kedua Komisi DPR tadi
menghindari pertanyaan apa sebab terjadi begitu. "Bulog tidak
berorientasi pada target, tetapi pada pengamanan kebutuhan",
ucapnya. Sehingga, kalau begitu ikhwalnya, apakah pengadaan dari
kandang sendiri ini sudah cukup aman?

Sesungguhnya inilah yang telah terjadi. Kegembiraan para petani
atas hasil panen pertama tahun ini telah tidak mendapatkan
imbangan sewajarnya dari Dolog-Dolog, Sub-Dolog dan berbagai
aparatnya untuk meakukan pembelian sebagaimana harusnya.
Misalnya di Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Jawa Barat serta
Sumatera Selatan, dengan berbagai dalil para anak-cabang Bulog
di sana bersikeras untuk menunda melakukan kontrak dengan para
kontraktornya. Tetapi para kontraktor tidak bodoh, mumpung
timbunan padi di lumbung masih padat dan para petani sedang
membutuhkan uang untuk bersantai sehabis musim tuai, mereka-pun
membeli langsung. Lalu, apapun juga yang dikatakan Bulog sebagai
harga minimum untuk padi kering-desa di desa dengan Rp 12,70.
dengan enaknya menjadi bahan tawar-menawar antara petani dan
kontraktor. Dan karena pedagang-pedagang tahu benar bahwa mereka
pada saatnya akan dapat memegang monopoli persediaan, harga-pun
tidak segan-segan mereka naikan atau bahkan mereka tekan
kebawah. Sementara itu, para petani yang selama ini dibuat
mati-kutu karena ketetapan harga yang harus mereka berikan
berdasarkan ketetapan, merasa tidak sabar lagi untuk menyisakan
persediaan buat makan anak-bini menjelang panen berikutnya.
Palawija.

Terjadi di Cianjur umpamanya para bapak tani di sana ingat
benar, Dolog-Dolog tidak membeli hasil panen mereka pada
bulan-bulan Maret, April dan Mei yaitu saat-saat menjelang
paceklik, tetapi baru membuat kontrak pada saat harga pasaran
mulai meningkat di bulan Juni. Meskipun begitu, agak lumayan
juga apabila kemudian di berbagai daerah pembelian-pembelian
dilakukan juga. Tetapi seperti telah terjadi di kabupaten Jawa
Barat ada harga telah serentak merangkak naik karena persediaan
di lumbung petani mulai menipis. Hasilnya tidak sulit dilihing.
Target - meskipun kita tidak berkiblat kepadanya untik pembelian
beras dalam negeri kwartal tahun 1972/1973 yang semula dirancang
dengan 172.000 ton, karena kelambatan tadi hanya berhasil
dikumpulkan jumlah 49.000 ton.

Para petani rupanya tidak sedungu perkiraan banyak orang.
Sekurang-kurangnya karena mereka telah menjadikan pengalaman
panen I ini sebagai pelajaran berharga menghadapi musim menuai
berikutnya. Mereka-pun lalu berolah: daripada susah payah
mengerjakan sawah padahal produksi - yang selalu didengungkan
kepada mereka harus terus membumbung tidak dihiraukan Dolog
merasa lebih baik menyisakan areal sawah untuk menanam palawija.
Alasan mereka lagi: tanah banyak yang kering, karena di samping
hujan mulai menipis, juga sistim pengairan belum mampu membasahi
tanah sepanjang tahun. Akibat berikutnya adalah ini: kalau-pun
masih terdapat sisa lebih dari kebutuhan makan hasil panen II,
sisa ini mereka simpan. Dan sebagai sumber penghasilan mereka
yang dapat membuahkan uang belanja, tidak lain dari tanaman
palawija.

Tawao

Dan sementara itu, karena para kontraktor merasa memiliki
persediaan beras atau padi dari panen I di luar kontrak mereka
dengan Dolog, secara diam-diam atau bahkan tidak bersembunyi.
menyimpannya. Koresponden Acin Yassin di Jawa Timur melihat
berbagai timbunan Ratu Pelita alias beras itu, setelah menemui
angka-angka produksi selama tahun ini jauh tidak sebanding
dengan yang beredar di pasaran maupun di dalam gudang Sub-Dolog
di sana. Lalu setelah gejolak harga mulai memamerkan diri dengan
cara meletup-letup sebagai terjadi dua bulan belakangan ini,
timbunan-pun mulai dibocorkan sedikit-sedikit ke tengah pasar.
Atau seperti terjadi di gudang beras Sulawesi Selatan, melalui
berbagai gaya, para pedagang di sana telah menjadikan sang Ratu
sebagai barang selundupan ke Pilipina melalui Tawao, pada saat
harga beras di negara itu juga sedang mencapai bubungan.

Apalah sulitnya memperkirakan, kalau karena sebab-musabab itu
pelemparan Dolog ke pasaran seperti sekarang ini tidak mempan
lagi mengganjel harga. Apalagi karena para penimbun mafhum
benar, harga yang sedang bermain sekarang akan belum seberapa
dibanding dengan yang bakal terjadi di waktu-waktu mendatang.
Atau, di fihak lain, mereka juga sadar, tidak lama lagi Bulog
akan kehabisan nafas. sehingga sebagai raja, merekalah yang
berkuasa atas sang Ratu. Dan agaknya mereka tidak salah hitung,
sebab dalam kenyataannya sepanjang tahun 72/73 ini Badan
pemerintah itu hanya mampu memiliki persediaan nyata sebagai
berikut: sisa persediaan dari tahun lalu 387 ribu ton, pembelian
dari dalam negeri 180.000 ton, ditambah jumlah impor sebanyak
549 ribu ton (terdiri dari bantuan AS dalam rangka PL-480 dan
Jepang sebanyak 499 ribu ton dan impor komersiil 50 ribu ton).
Total jenderal, jumlah semua pengadaan Bulog dalam tahun
anggaran sekarang adalah 1.116.000 ton. Kalau benar menurut
perkiraan Bulog bahwa dalam tahun anggaran ini dari seluruh
jumlah tadi akan disalurkan sebanyak 1.129 ribu ton, maka
berarti Bulog kekurangan persediaan 13.000 ton. Kekurngan ini
akan meningkat dengan terjadinya penyusutan. Penyusutan yang
aneh ini, bisa-bisa sampai 10%, 15%, atau 20% sepanjang
perjalanannya dari penggilingan, ke gudang Dolog,
berbaring-baring sekian minggu dan keluar lagi ke tangan para
grosir.

3 Tahun Terakhir

Maka kalau sepanjang tahun anggaral1 1971/1972 lalu sisa
persediaan berjumlah 387 ribu ton yang termakan juga tahun
sekarang dan tidak berakibat apa-apa sampai kwartal ke-III tahun
itu, maka dapat dibayangkan apa yang bakal terjadi di tahun
depan dengan jumlah pengadaan yang minus dan tanpa sisa
persediaan bagi tahun muka. Semestinya dalam rangka stabilisasi
Bulog harus mengumpulkan 1O% dari seluruh jumlah produksi
sebagai persediaan-besi (iron stock) setiap tahunnya. Tetapi
tarok-lah bahwa produksi tahun muka - sebagai yang telah di
revisi itu akan benar-benar mencapai angka 16 juta ton beras,
maka penduduk di kepulauan ini tak usah cemas. Sebab angka ini
berarti sudah lebih dari cukup, artinya kebiasaan
impor-mengimpor dapat dihentikan, karena untuk setiap tahun bagi
126 juta penduduk hanya dibutuhkan 14,85 juta ton beras.

Karena itu, soalnya cuma tinggal pengurusannya lagi, kalau Bulog
masih tidak bersitegang dengan tingkahnya sepanjang tahun
sekarang. Tetapi mungkin pula Departemen Pertanian harus lebih
mengganaskan diri, sesuai instruksi yang telah diberikan
presiden baru-baru ini. Meskipun begitu, kalau masih hendak
berbincang tentang kekeruhan hati Ratu Pelita tahun ini, ada
cukup alasan bagi Menteri Thoyib Hadiwijaya untuk membela diri.
Bahwa kesantaian Bulog untuk tidak memadatkan persediaan besinya
dari pembelian-pembelian tahun 72/73 ini bisa dituduhkan karena
melihat produksi dalam waktu 3 tahun terakhir yang selalu berada
di atas angka target. Dari Departemen Pertanian sekali lagi
disodorkan angka produksi tahun lalu begini: 12,720 juta ton
meski hanya ditargetkan 12,5 juta ton. Tahun 1970/1971: target
11,4 juta ton, berhasil di capai 12,167 juta ton. Sehingga kalau
fihak Bulog masih mengundang Departemen ini sebagai instansi
yang turut bertanggungjawab terhadap kekusutan harga beras
sekarang, apakah karena anak-buah Profesor Thoyib telah bekerja
acak-acakan? Ir Achmad Affandi, Sekretaris Pengendalian Bimas,
minggu lalu mengakui kepada TEMPO, bahwa meski pun sarana
produksi di tahun 70/71 banyak yang belum beres, namun di
sepanjang tahun itu tidak terjadi kericuhan dalam perkara
per-beras-an ini. Disebutkannya: areal Bimas tahun itu hanya
tercapai 80%, pupuk terlambat dan lebih-lebih lagi pengairan
tidak seperti direncanakan. Keadaan lebih parah lagi di tahun
71/72, sebab menurut Ir Affandi, waktu itu areal Bimas hanya
tergarap 64,28% dari rancangan semula dan makin celaka lagi
pupuk TSP amat kurang. Tetapi toh pada tahun-tahun itu jumlah
yang dihasilkan selalu lebih banyak dari hitungan semula. Dan
taroklah segala seluk-beluk Bimas tahun 72/73 ini banyak dijegal
oleh musim kemarau tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa musim
panen I tahun 72 ini kepadatan lumbung para petani tidak kalah
timbang tahun-tahun sebelumnya.

Sumiso-Kapin

Karena itu, sekarang perkaranya jadi berulang kembali pada
Dolog-Dolog yang lama tertidur sehingga cedak dekat menghitung
persediaan. Seperti diakui beberapa orang pemilik pabrik
pengilingan dan kontraktor Dolog di beberapa daerah, keengganan
para petani menjual padi di samping karena ulah petugas-petugas
Dolog seperti terjadi pada panen I tahun ini, juga karena harga
jual yang di tetapkan untuk mereka sudah tidak menarik lagi.
Maksudnya begini. Para petani produsen yang seharusnya di
rangsang Bulog agar meningkatkan produksinya, malahan dalam
waktu-waktu terakhir telah banyak dimanipulir baik liwat harga
padi kering lumbung di desa sebesar Rp 13,20 per-kg, maupun dari
timbangan-timbangan. Ini mempunyai akibat berantai, sehingga
harga af penggilingan (untuk beras kwalitas sedang) mencapai Rp
36 sampai Rp 38 setiap kg-nya. Harga terakhir inilah yang dijadi
kan dasar untuk harga pasaran sekitar Rp 45--Rp 47 kepada para
konsumen. Dari sini terlihat bahwa selisih Rp 20 yaitu dari
harga padi kering giling di penggilingan (Rp 16 per-kg) sampai
ke pasaran, telah menjadi keuntungan Sub Dolog dan Dolog.
Perbedaan itu akan bertambah dengan Rp 10 lagi apabila dilihat
selisih harga antara af penggilingan dengan harga di pasaran.
Hingga seluruh selisih harga menjadi Rp 30 untuk setiap kg,
sementara untuk ongkos angkut, bongkar-muat dan lain-lain
mencapai sekitar Rp 12 per-kg. Jadi selisih harga yang
menghilang atau bahkan muncul di kantong para petugas Dolog dan
Sub-Dolog Rp 18 per-kg. Dan apabila untuk setiap realisasi
kumpul-mengumpul dengan para kontraktor meliputi jumlah minimal
42.000 ton, maka laba yang menyembunyikan diri entah kemana itu
akan meliputi Rp 882 juta.

Oleh sebab itu, seperti terjadi di Sul Sel, Jawa Timur dan
dialami beberapa pengusaha penggilingan di sekitar Karawang,
para produsen itu selalu mencari kesempatan untuk lolos dari
para tengkulak yang hanya sanggup membeli dengan harga dasar
dari Dolog, Artinya, sedikit saja terlihat bahwa si pembeli
adalah para pedagang yang berani memasang harga lebih tinggi,
kesanalah para petani melemparkan padi mereka. Sumiso-Kapin di
Karawang, atau tengkulak-tengkulak di Sul-Sel dan Jatim adalah
pahlawan-pahlawan mereka yang selanjutnya secara berani pula
melempar persediaan beras mereka langsung ke pasaran bebas.
Hero-hero inilah pula yang kemudian berani melampaui tarif
maksimum Bulog, sebab mereka yakin benar, tanpa mereka timbunan
beras di kedai-kedai bakal makin cepat menipis.

Administratif Rumit?

Dan sementara itu di fihak lain, para penyalur Dolog-pun tidak
berpangku dengkul. Arifin Hasibuan, ketua Persatuan Pedagang
Beras Pengecer Pusa (Perdabpi) di Jakarta, secara terus-terang
menilai pelemparan beras dari Dolog Dolog banyak terhambat oleh
para penyalur. Orang Batak ini hendak mengatakan bahwa sebelum
sampai kedalam bakul para pengecer, beras masih harus cukup
banyak meliwati jalur pedagang besar yang telah ditentukan
Bulog. Akibatnya pasti, masing-masing tangan berkehendak untuk
menggengam keuntungan. Lalu apapun juga pangkatnya orang-orang
di kantor Bulog selama yang mereka hadapi adalah
pedagang-pedagang kakap, cukup banyak diragukan kemampuan mereka
untuk mengendalikan tingkah para grosir itu. Dan di sinilah
lubang disediakan buat mereka untuk mengutak-atikkan harga.
Sehingga Arifin Hasibuan tampaknya memang punya alasan untuk
mengusulkan agar kepada para pengecer juga diberi kesempatan
membeli beras langsung ke gudang-gudang Dolog, dengan
persyaratan yang lebih ringan. Sekurang-kurangnya, menurut ketua
Perdabpi, kalau usul ini diterima, dapat memotong tangga-tangga
panjang yang terentang selama ini antara gudang-gudang Bulog
dengan para ibu rumah tangga.

Tetapi dengan cepat pula Bulog menolak usul itu. Alasannya
semata-mata karena kesulitan administratif. Maksudnya tidak
lain, bahwa kalau para pengecer diberi kesempatan, artinya
petugas-petugas Dolog akan berhadapan dengan kerja yang lebih
rumit lagi, meskipun untuk keruwetan serupa ini Bappenas sudah
jauh-jauh hari mengusulkan pemakaian komputer secara merata.
Atau mungkin karena para petugas Bulog sudah cukup terbiasa
berurusan dengan para pedagang besar yang tanpa fikir-fikir
banyak dapat disuruh mengejar jumlah penyusutan yang dikehendaki
atau berbagai keinginan lainnya. Dan soal susut-menyusut ini
pula agaknya yang sering menjadi kambing belang dari jumlah
persediaan selama ini. Sebab dan 800 buah gudang di seluruh
daerah yang selama ini disewa Bulog untuk menyimpan
persediaannya, konon tidak lebih dari 1, di antaranya yang
benar-benar menjadi miliknya. Selebihnya adalah kepunyaan swasta
yang secara langsung dilimpahi kepercayaan untuk juga mengadakan
pengamanan dan keselamatan beras milik negara yang diperas Bulog
itu. Tetapi kalau seorang penjaga gudang di Karawang berani
menjanjikan kesanggupannya untuk mengeluarkan sekarung dua
karung beras tanpa D.O. di luar pengetahuan Dolog setempat,
tidak di ragukan bahwa kelakuan begini jadi sumber utama
penyusutan tadi. Atau bisa saja isi karung ditukar atau
ditendang-tendang sampai bocor dan lalu digrogoti. Dan
seterusnya: seratus jalan cara menyedot isi karung. Kemana itu
angka-angka persediaan Buioo cukup alasan untuk selalu
diragukan, meskipun untuk menyewa gudang-gudang itu setiap
tahunnya harus dikeluarkan uang rata-rata Rp 900 juta.

Penyuap Dari Texas?

Kalau masih rajin menghitung-hitung angka, maka Rp 60 milyard
adalah jumlah rata-rata setiap tahun dari uang yang
diputar-putar Bulog hanya untuk mengelu-elukan Ratu Pelita ini.
Jumlah ini lebih dari seperduanya dilepas untuk mendatangkan
beras impor. Dan beruntunglah bahwa bagian terbesar dari jumlah
beras dari luar negeri ihl tercatat sebagai kredit, alias
menghutang yang pada akhirnya mesti dibayar juga. Namun dalam
perkara ini pula tidak kurang banyaknya negara pemberi piutang
itu melemparkan senyum melihat ulah para pejabat yang selama ini
mengurusi perberasan ini. Seorang pejabat di kantor Kedutaan
Besar Amerika di Jakarta menceritakan bahwa Indonesia adalah
satu-satunya negara pengimpor beras (dalam rangka PL-408) dari
AS yang melakukan pelelangan harga di luar kandang sendiri.
Dalam rangka jual-beli ini, pada suatu ketika yang telah
ditentukan, berkumpullah para pedagang beras Texas di New York
untuk menawarkan barangnya masing-masing. Pejabat Bulog yang
digaji dan ditempatkan khusus di kota terbesar AS itu ditambah
dengan sebuah team yang sengaja datang dari Indonesia,
menilik-nilik beras pedagang, mana yang bakal dipilih buat 120
juta lebih kawan sebangsanya."Di sinilah pemilihan mutu dan
harga itu dapat tidak objektif' kata pejabat di Kedubes AS tadi.
Mengapa? Diceritakannya, adanya kebiasaan produsen-produsen
beras di Texas untuk tidak ragu-ragu melakukan suap-menyuap
terhadap calon pembeli agar mengambil barangnya. Dapat saja
terjadi, beras paling mahal dengan kwalitas buruk akhirnya
terbeli oleh cukong yang berkedudukan sebagai pejabat Indonesia
tadi. Dan kalau harga itu cuma berbeda « atau 1 dollar saja untuk
setiap ton-nya tetapi harus dikalikan ratusan ribu ton -- Price
Refiew Panel, badan pemeriksa lelang di sana, tak dapat berbuat
apa-apa. Sehingga untuk menjaga objektifitas inilah
negara-negara pembeli beras seperti Muangthai, Jepang, Singapura
dan Bangla Desh, melakukan lelang di negara mereka
masing-masing.

Itu baru salah satu. Menyerahkan pengurusan beras ke tangan satu
badan Pemerintah, banyak dinilai oleh negara-negara produsen
beras sebagai membuat liang-liang kekusutan karena birokrasi
yang pasti ditumbuhkannya. Agaknya penilaian begini tidak jauh
berbeda dengan usul Komisi IV kepada Presiden di tahun 1970,
bahwa badan tunggal serupa Bulog lebih banyak memberi peluang
untuk menyuburkan kelakuan tak terkendali dari pejabat-pejabat
pemerintah disini Sehingga, kata Komisi IV pimpinan Wilopo waktu
itu, hidang tugas Bulog perlu dibatasi sampai hanya khusus
mengurusi beras jatah bagi anggota-anggota ABRI dan Kepolisian,
sambil menyederhanakan struktur organisasinya. Menurut usul itu,
pada saatnya perlu dipertimbangkan untuk menghapuskan Bulog.

Uang Muka

"Tetapi siapa saja boleh turut serta mengurusi beras", kata
Ahmad Tirtosudiro jenderal berbintang tiga yang oleh sementara
orang Islam sekarang dianggap sebagai satu-satunya "jenderal
Islam yang masih berfungsi". Mungkin yang dimaksud Kepala Bulog
di sini ada lah Bulogda-Bulogda sebagai alat pemerintah daerah,
dapat pula mengambil bagian, seperti banyak didesak-desakkan
Gubernur Jawa Timur. Tetapi bagi Jawa Timur kerja-sama diatas
lidah ini bukan barang baru, jauh hari sebelumnya sudah
disampaikan kepada para camat dan bupati bahwa: Dolog dan
Bulogda akan bersama-sama mengurusi perkara ini. Namun ketika
para pejabat ini terus-menerus menyampaikan keluhan karena
selalu dilangkahi aparat-aparat Bulog, maka tidak kurang dari
gubernur Mohammad Noer sendiri naik stum "Saya tidak mau di by
pass lagi". kecamnya, setelah tahu benar padi para petani terus
tersedot liwat kontraktor-kontraktor Dolog tetapi hilang tanpa
jejak ketika harga mulai melompat dalam dua bulan terakhir ini.
Lalu terjadi pula di Sulawesi Utara. Para bupati di daerah
gubernur Worang pada terperangah di depan pintu gudang-gudang
Dolog di sana begitu mengetahui di tempat penyimpanan itu
karung-karung hanya tergeletak kosong. Kemudian baru disadari,
bahwa para kontraktor- Dolog di daerahnya yang selama ini
membeli atas nama badan itu, telah meluncurkan karung-karung
beras nun jauh ke seberang pulau gugusan sebelah utara Pilipina
seperti terjadi dengan beras dari Sul-Sel.

Karena peristiwa begini, maka Drs A. Dahlan dari Perwakilan
Sum-Sel di Jakarta mengusulkan agar pengurusan beras ini sama
sekali diserahkan langsung kepeda Gubernur masing-masing daerah.

Di kedua propinsi ini terjadi pula ikhwal begini.
Kontrak-kontrak antar. Dolog dengan kontraktor telah banyak
diputus sebelum fihak swasta mengadakan beras sebagaimana
harusnya. Alasannya, si kontraktor tidak memenuhi janjinya, atau
tidak bonafid dan seterusnya. Tetapi ketika dari fihak swasta
itu tidak terdengar protes apa-apa mafhumlah banyak orang bahwa
uang muka yang telah diterimanya pada saat meneken kontrak telah
ada di saku belakangnya. Diperkarakankah para swasta yang ingkar
janji itu? Dari pengadilan-pengadilan jarang terdengar berita
semacam itu. Sebab, konon pemecatan si pengusaha sebagai
kontraktor baru dianggap sebagai sudah cukup berat meski sudah
menjadi buah bisikan umum bahwa sebagian uang-muka tadi juga
telah menggemborkan saku si pejabat Dolog. Sementara Bank terus
mencatat kredit yang semakin panjang atas nama Bulog.

Kambing Lain

Dan tingkah sebangsa itu tidak percuma. Kebocoran-kebocoran
begini deficit telah merongrong Bulog sampai rata-rata Rp 10
milyard setiap tahun pengalaman di tahun lalu misalnya dalam
perkara beras ini saja, menunjukkan hitungan begini (setelah
dibulatkan) biaya pembelian beras dari dalam dan luar negeri Rp
59,60 milyard. Setelah ditambah dengan ongkos-ongkos sampingan
(seperti pengangkutan, gudang, bunga bank dan sebagainya)
sebanyak Rp 9 milyard, jumlah pengeluaran menjadi Rp 68,60
milyard. Berapa pemasukan? Ini pula angkanya: peneritnaan dari
anggaran (melalui APBN) Rp 35 milyard, plus penerimaan dari
penjualan beras Rp 21,6 milyard, sehingga totalnya menjadi Rp
56,6? milyard. Sekian kurang sekian, sehingga tekornya Rp 12
milyard. Jumlah yang akan menutup terus setiap berganti tahun.
Artinya kalau angka-angka itu setiap tahun harus menjadi beban
APBN, pada saatnya akan memadati sebuah gudang Bulog sendiri
kalau sempat ditumpuk. "Tetapi baiklah kita jangan terlalu
percaya pada angka-angka serupa itu" kata seorang anggota Komisi
VII DPK sesaat setelah pertemuan dengan Kepala Bulog di hari
terakhir minggu lalu. Mungkin maksudnya sebelum ular membunuh
kita, tidak terlalu salah memeliharanya terus meski untuk ini
setiap hari ternak kita ditelannya.

Bersamaan dengan hilangnya lembaran-lembaran uang itu pula
agaknya hilang pula butir-butir beras dan padi sebagai
dibanggakan liwat catatan. Akibatnya baru memuncak pada
bulan-bulan sekarang, setelah dalam menambah alasan bagi Bulog
untuk mengumpat kemarau. Katakan sajalah "persediaan cukup dan
stabilisasi dapat dicapai" seperti dijanjikan Kepala Bulog,
memang benar-benar bakal jadi kenyataan bersamaan dengan
kabar-kabar segera datangnya beras dari luar negeri. Tetapi
kekuatiran akan tetap beralasan apabila cara kerja badan itu
tidak dibenahi dari sekarang. Kebiasan untuk memberi kesempatan
munculnya raja-raja beras yang sewaktu-waktu da merangkul bagian
terbesar dari perediaan Ratu Pelita tidak mustahil karena
kemalasan badan resmi mengurusi pedagang-pedagang kecil. Dan
lebih-lebih lagi karena yang berurusan dengan kerja Bulog tidak
lebih dari perut-perut belaka maka sedikit saja harga terasa
bergejolak, dengan mudahnya memancing ketegangan - satu hal yang
dituduhkan Kepala Bulog dengan "ada unsur kesengajaan menjelang
sidang MPR" mendatang, sebagai kambing hitam yang lain.