SIAPA jang menggerakkan aksi-aksi pemuda-mahasiswa jang
menentang projek Miniatur Indonesia? Pertanjaan ini banjak
diutarakan sedjak Presiden Soeharto menjebut-njebut adanja orang
"dibelakang lajar" penggerak aksi-aksi protes itu ketika
meresmikan RS Pertamina jang lalu. Menteri Dalam Negeri
Amirmachmud mentjoba membuatnja lebih djelas ketika mendjawab
pertanjaan pers berkata: "Setiap jang tahu ABC-nja politik tentu
tahu siapa jang dimaksud Presiden". Soalnja tidak semua orang
tahu dengan jang disebut abc-nja politik itu, seperti djuga
ternjata tidak semua orang mengerti tjara berdemokrasi. Tapi
berbeda dengan Amirmachmud, Aspri Presiden Majdjen Ali Murtopo
berbitjara lebih singkat namun lebih djelas "Kopkamtib jang
tahu", katanja mendjawab pertanjaan jang sama dari pers.

Dan Kopkamtib memang memperdengarkan suaranja minggu lalu.
Ditengah-tengah berita tentang maksud pemerintah meningkatkan
kegiatan pemungutan padjak dalam negeri, menurut RRI Wakil
Panglima Kopkamtib Djendral Sumitro menegaskan bahwa Kopkamtib
tidak akan membiarkan aksi-aksi "ekstra-parlementer" seperti
jang dilantjarkan hari-hari belakangan ini. Menurut RRI, Sumitro
jang berbitjara dihadapan pimpinan redaksi mass-media di
ibukota, menjebut-njebut djuga nama-nama Arief Budiman dan H.J.
Princen sebagai jang akan diambil tindakan tegas. Adakah dengan
menjebut kedua nama itu Kopkamtib telah berkesimpulan bahwa
keduanja itulah jang merupakan dalangdalang penggerak aksi-aksi,
tidak didjelaskan dalam berita itu.

Saluran. Menurut Djendral Sumitro, Kopkamtib sebenarnja akan
mengendorkan kegiatannja setelah Pemilu selesai. Tapi dengan
adanja aksi-aksi ini Kopkamtib djustru akan lebih meningkatkan
operasinja. Soalja, Kopkamtib tidak bisa mentolerir
tindakan-tindakan jang bisa mengganggu kestabilan politik jang
telah ditjiptakan dengan susah-pajah. Meskipun demikian, "kami
tidak menjetop kegiatan-kegiatan para mahasiswa", kata Sumitro
lagi. "Tapi djika suatu pandangan atau kritik hendak
dikemukakan, hendaklah dikemukakan melalui saluran jang ada
seperti Universitas, ataupun madjalah-madjalah dan
suratkabar-suratkabar".

Sambutan terhadap pernjataan Wapangkopkamtib itu dipers,
misalnja Pedoman dan Kompas, tjukup hangat. Kedua harian itu
penuh harapan bahwa kritik tak akan ditindas mati di Indonesia.

Sementara itu satu hal tambah djelas: forum "parlemen djalanan"
bila mau didjalankan terus, akan dihadapi dengan tindakan
tegas-keras. Maka soalnja kemudian ialah bagaimana memberi
keleluasaan dan kekuatan - kepada saluran-sahlran kritik jang
lain, baik DPR, DPRD, Universitas dan pers. Tanpa keleluasaan
dan kekuatan itu, mereka hanja akan ibarat saluran jang bumpet,
jang menjebabkan arus air menjebal mentjari salurannja sendiri.
Hari-hari mendatang adalah udjian: dapatkah DPR, Universitas dan
pers punja lebih besar keleluasaan dan kekuatan mengritik,
hingga tjukup menjalurkan ketidak-puasan atau fikiran-fikiran
korektif jang dirasakan? Apakah jang akan terdjadi sesudah itu?
Orang wadjib berharap: perbaikanlah jang terdjadi, bukan
sebaliknja.

Tjopot. Dari ketiga forum jang disebut tadi banjak hal
tergantung pada lembaga legislatif. Sampai hari-hari ini! harus
diakui, tjukup besar was-was untuk bisa mengharapkan DPR atau
DPRD berfungsi, seperti ditulis Kompas, "menjalurkan pendapat
dan perasaan jang hidup dikalangan rakjat banjak, terutama jang
menjangkut masalah-masalah tak terungkapkan jang berhubungan
dengan rasa keadilan dan kebenaran. Sudah tentu tak selajaknja
orang dengan serta-merta menuduh bahwa semua anggota DPR atau
DPRD selalu ketakutan ditjopot bila mereka mengetjam satu atau
beberapa tindakan pemerintah. Tapi DPR bagaimanapun sempurnanja,
memang masih membutuhkan pendorong lain. Pers dan Universitas
mungkin bisa membantu, tapi dalam keadaan sekarang nampaknja
sekali lagi penguasa sendiri harus djadi pengandjur terkuat
untuk kebebasan kritik tanpa ketakutan.