Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Iptek  
  Internasional  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Setiap Kursi di DPRD DKI Rp 21 Juta, Partai Mau Berdasarkan Suara
Jum'at, 29 Juli 2005 | 18:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Setiap satu kursi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dijatahi Rp 21 juta dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kami hanya bisa memberikan Rp 21 juta karena maksimalnya tidak boleh lebih dari itu,"ujar Sekretaris Daerah DKI, Ritola Tasmaya.

Seperti yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.29/2005 yang baru diterbitkan beberapa minggu lalu, pemerintah memberikan bantuan uang untuk setiap kursi yang dimiliki DPR. Sementara untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten ditentukan oleh masing-masing kepala daerah hanya tidak boleh melebihi Rp 21 juta. Ketentuan itu termaktub dalam UU No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik.

Untuk 75 anggota DPRD DKI, Pemerintah menyediakan dana sebesar Rp 1,575 miliar dari APBD dan akan segera dicairkan. "Sekarang dalam proses di biro anggaran,"ujar Ritola.

Fraksi PKS di DPRD DKI yang memiliki kursi terbanyak, 18 kursi, kaget karena jatah bantuan itu tidak lagi berdasarkan Rp 1.000 per suara. Padahal dari PKS dapat suara 1.050.000 konstituen. "Uang sebesar itu akan habis untuk pembinaan konstituen. Jadi bukan hanya untuk ngabisin uang,"kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Muhamad Gunawan.

Bagi PKS, menurut Gunawan, sangat memerlukan uang untuk pembinaan pemberdayaan hak bicara konstituen dan peningkatan kualitas dan kapasitas konstituen yang tersebar di 267 kelurahan. "Setiap pembinaan saja butuh biaya Rp 1 juta. Kan tidak mungkin pembinaan hanya sekali,"ujar Gunawan.

Selama ini, PKS membiayai sendiri biaya partai dan tidak mengandalkan biaya itu. "PKS tidak terima sesen pun, tapi dikembalikan lagi ke rakyat,"kata Gunawan. Bahkan, seluruh pendapatan anggota PKS di DPRD dipotong 50 persen untuk partai.

Ketua Fraksi Golkar Inggard Joshua mengaku dana itu sangat kurang untuk pembinaan partai. Apalagi Golkar hanya dapat 7 kursi yang berarti hanya dapat Rp 147 juta. Padahal kalau dihitung per suara Rp 1.000, Golkar bisa dapat Rp 380 juta. "Itu jelas kurang banget tapi bisa memacu kami untuk meraih lebih banyak kursi,"ujarnya.

Badriah

Dari Arsip Majalah TEMPO
Rakyat Memilih, Pusat Mengatur? | 28 Maret 2005
Demi Judi, Saya Rela Masuk Neraka | 21 Maret 2005
Menimbang Usulan Bang Ali | 21 Maret 2005
Secuil Kertas Penggebah Asap Kelabu | 14 Pebruari 2005
Orang Kuat dari Tanjung Pinang | 07 Pebruari 2005
Penutupan Tempat Perjudian  | 29 Desember 1998
Merebut Kue yang Hilang  | 15 Desember 1998
Sepotong Jalan Adalah Uang  | 15 Desember 1998
Menggugat DPRD ke PTUN  | 01 Desember 1998
Otonomi Daerah, Dulu dan Kelak  | 14 Pebruari 1999
>>selengkapnya ::

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Protes terhadap APBD DKI Jakarta dengan spanduk rakyat setahun dapat Rp 809, gubernur setahun dapat duit 87 milyar, DPRD setahun dapat duit Rp 978 jt perorang dari APBD, APBD untuk kesejahteraan rakyat di PN Jakarta Pusat, 3/05/01 [Koran TEMPO/ Roy Rubi Protes tukang becak yang tergabung dalam Koalisi Ornop untuk Transparasi Anggaran (KOTA) dengan spanduk
Protes Tukang Becak
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

F-PKS DPRD DKI Ikut Bentuk Tim Kecil Soal Judi
APBD DKI 2007 Rp 20 Triliun
Pesta Mobil di Pemerintah Kabupaten Tangerang
Sri Sultan Usul 2,5 Persen PAD untuk Rakyat Miskin
Tiga Bekas Pemimpin DPRD Kota Semarang Ditahan
DPR : Target Kerja BPK Jelas, Anggaran Bisa Ditambah
Tunjangan Rumah Kontrak DPRD Diganti Kas
DPRD DKI Minta Pinjam 140 Mobil Pemprov
Polda Bali Minta Alokasi APBD
Tempat Judi Marak DPRD Panggil Instansi Terkait
> selengkapnya...


Referensi

PP RI No. 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD
UU RI No.22 Thn.2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Website

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [1]


Berita Terakhir

Dukun Usep Dieksekusi Regu Tembak di Lebak
DPRD Cirebon Minta Kamar Hotel dan Mobil Baru
Festival Industri Kreatif 2008 Dibuka Hari ini di Bandung
Eksekusi Mati Sumiarsih Sesuai dengan Prosedur
Rencana Penyemayaman Jenazah Sumiarsih Batal

<< July,2005>>
MSnSl RK JS
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data