Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Iptek  
  Internasional  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nur Mahmudi : Semua Kontrak Kerja Pemda Depok Akan Diaudit
Sabtu, 02 Juli 2005 | 13:20 WIB

TEMPO Interaktif, Depok:Penghitungan suara sementara hasil pemungutan suara pemilihan kepala daerah Kota Depok menunjukkan Nur Mahmudi Ismail, calon wali kota dari Partai Keadilan Sosial, mengungguli empat pasangan calon lain. Terutama saingan terdekatnya, bekas Walikota Depok yang lalu, Badrul Kamal, yang didukung Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Nur Mahmudi menyatakan telah menyiapkan beberapa program kerja pada dua bulan pertama kepemimpinannya kelak. "Saya akan fokus pada program penertiban yang tidak memerlukan biaya, menunggu Anggaran Biaya dan Belanja Daerah 2006 nanti,"ujarnya di kediamannya, Depok, Jumat (1/7).

Tugas terberat, yang menjadi target Nur dalam kepemimpinannya adalah, mengubah perilaku pemerintah daerah dari penguasa menjadi pelayan. Nur yakin, jika sikap ini dicapai, akan berimbas ke pemerintahan daerah yang jauh lebih baik dan bersih. "Perlu proses psikologi juga karena banyak yang akan gerah. Tapi, saya yakin tidak semua birokrat jelek,"ujarnya.

Nur Mahmudi akan memulai dengan rapat besar dengan seluruh pejabat dan pegawai pemerintahan untuk konsolidasi mengetahui apa yang telah mereka kerjakan dan apa ide mereka untuk perbaikan. Inilah yang ditakuti banyak pihak yang pernah berkuasa di masa lalu, Nur juga akan melakukan evaluasi dan menghadirkan auditor untuk mengaudit semua kontrak-kontrak kerja, program, dan keuangan pemerintahan sebelumnya. "Saya akan perkokoh kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan profesionalisme mereka,"katanya.

Menurut Nur, kontrak dan tender yang sudah ada boleh tetap berjalan, dengan catatan posisinya hanya sebagai pengawas. "Saya ingin memposisikan diri untuk memulai dari nol. Jangan sampai saya disalahkan karena kesalahan pemerintah sebelumnya,"kata Nur sambil tersenyum.

Suliyanti Pakpahan

Dari Arsip Majalah TEMPO
Surat Pembaca | 11 April 2005
Putusan ini Harus Jadi Solusi | 28 Maret 2005
Tumpang Tindih Meja Pemilihan Kepala Daerah | 28 Maret 2005
Remang Lilin Pemilu Daerah | 28 Maret 2005
Rakyat Memilih, Pusat Mengatur? | 28 Maret 2005
Berbelok di Tikungan Akhir | 28 Maret 2005
Dilema Pemain Baru | 21 Maret 2005
Habis Manis, Jangan Dibuang | 14 Maret 2005
Mengirim Hasil Pemilu Lewat Pesan Pendek | 14 Maret 2005
Kartu Pemilu Baru, Korupsi Baru? | 14 Maret 2005
>>selengkapnya ::

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Yogie SM memperlihatkan cincinnya pada acara pelantikan Gubernur Jawa Barat, R Nuriana di Gedung Merdeka, Bandung, 1993. [TEMPO/ Ida Farida; 16D/319/1993; 20020731]. Gubernur baru NTB Drs H. L. Serinata dan Wakil Gubernur Drs. H.B. Thamrin Rayes mengucapkan sumpah janji saat dilantik  Mendagri Hari Sabarno di DPRD NTB, Senin 1/9/2003. Mereka terpilih untuk periode 2003-2008 mengantikan Gubernur lama Drs. H. Harun Alrsayid dan wakilnya H. Syahdan SH, SP, MBA, MM
[TEMPO/Taufik Subarkah; Digital Image; 20030901]
Yogie SM
Gubernur NTB
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Panwas : Pilkada Depok Cacat Hukum
Tak Puas Hasil Pilkada Massa Blokir Jalan
MA Keluarkan Surat Edaran Memeriksa Pilkada
Pendukung Taufikurrahman Mengeruduk Studio JTV
Calon PAN Menang di Lamongan
Warga Poso Antusias Ikuti Pemilihan
Penghitungan Suara di Tiga Kecamatan Depok Dihentikan
Partai Golkar Kuasai Pilkada Sumatera Utara
Pasca Pilkada Dompu Panas
Partai Golkar Tumbang di Sulawesi Utara
> selengkapnya...


Referensi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005
PP RI No. 51 Tahun 2001 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
PP RI No. 151 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
UU No. 31/2002 tentang Partai Politik
UU No. 2/1999 tentang Partai Politik
UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
> selengkapnya...

Website

Komisi Pemilihan Umum
Situs PKS di Belanda
Situs PKS di Jepang
Departemen Dalam Negeri
Partai Keadilan
> selengkapnya...


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [1]


Berita Terakhir

Hendarman Periksa Kepala Kejaksaan yang Loloskan David Nusa
Pemerintah Diminta Naikkan Cukai Rokok
Trendi Berkampanye Secara Estafet
Kalla Minta Direksi Merpati Dirombak
Gusti Randa Batal jadi Calon Walikota Padang

<< July,2005>>
MSnSl RK JS
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data