Pencairan Hibah KPUD Rp 1,1 Miliar Tunggu Pengganti Taufik
Jum'at, 17 Juni 2005 | 10:01 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dana blockgrant (hibah) Pemerintah Provinsi DKI untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI sebesar Rp 1,1 miliar baru dapat dicairkan setelah ada pejabat Ketua KPUD.

"Kami menunggu pengganti Ketua KPUD (M. Taufik). Kewenangan soal itu di KPU Pusat,"ujar Sekretaris Daerah DKI Ritola Tasmaya kepada Tempo, Jumat (17/6).

Namun, Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti belum berhasil dikonfirmasi soal ini.

Menurut Ritola, total dana hibah untuk KPUD Rp 3,2 miliar, yang diberikan per triwulan. Sebelumnya pemprov telah mencairkan dana sebesar Rp 500 juta untuk keperluan listrik, air dan honor pegawai.

Menurut Humas KPUD Muhammad Amin, dana Rp 500 juta itu diterima bendahara KPUD yang baru, Budi Raharjo, Senin (13/6). Namun, uang sebesar itu hanya cukup untuk membayar tagihan lisrik, air, dan honor satpam. Sedangkan gaji pegawai Sekretariat KPUD sebesar Rp 850 ribu belum dibayar selama 7 bulan. "Dana itu tidak cukup untuk gaji pegawai,"ujar Amin.

Ketua KPUD Mohamad Taufik, anggota sekaligus Ketua Divisi II Logistik dan Keuangan Ariza Patria, serta Bendahara KPUD Neneng Euis Pahlopi menjadi tersangka dan ditahan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Mereka diduga terlibat penyelewengan dana APBD senilai Rp 168 untuk penyelenggaraan Pemilu 2004.

Akibat keterlambatan itu, gaji pegawai belum dibayarkan dari Januari 2005 hingga kini. Listrik dan air pun di kantor KPUD sejak Mei mulai padam. Namun kini sudah menyala lagi setelah sebagian dana cair. Badriah