Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Iptek  
  Internasional  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Pesta Mobil di Pemerintah Kabupaten Tangerang
Selasa, 14 Juni 2005 | 21:11 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Di tengah banyaknya masalah yang ada di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang malah "berpesta" membagi sekitar 60 mobil kepada para pejabatnya. Mobil inventaris itu, menurut Kepala Subbag Pengelolaan Informasi pada Bagian Humas dan Protokol, Yakin Tarigan, 26 unit Avanza dibagikan kepada sekretaris kecamatan, lima Pregio-KIA untuk Komisi DPRD ditambah satu unit kendaraan sejenis bagi Dharma Wanita, dan satu unit Kijang ambulans bagi PMI. Belanja yang menghabiskan Rp 6 miliar itu diambil dari APBD 2005.

Lima puskemas mendapat empat mobil dinas Kijang plus satu unit truk Dalmas untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Polres mendapat satu unit Kijang patroli, kemudian para pejabat eselon II di Sekretariat Daerah, termasuk tiga pejabat asisten, masing-masing menerima mobil inventaris Inova, ditambah enam Avanza bagi para kepala bagian. Tak ketinggalan, Kantor Departemen Agama juga ikut mendapat satu mobil dinas Avanza. "Mobil itu sifatnya sebagai sarana penunjang mobilitas dan cuma inventaris," kata Tarigan pekan lalu.

Kontan masalah itu menuai kritik tajam. Kalangan DPRD Kabupaten Tangerang mengkritik kebijakan pemerintah daerah setempat dalam pengadaan sekitar 60 unit mobil dinas yang menghabiskan dana APBD Rp 6 miliar. Program itu terkesan memanjakan para pejabat eksekutif tanpa memperhatikan prinsip keadilan terhadap lembaga lain yang sama-sama berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Kesan jorjorannya sangat kental," ujar Nawawi yang dibenarkan dua rekannya, R. Dahyat Tunggara dari Fraksi Lintas Lima serta Entus Satibi, anggota Fraksi PPP, kepada wartawan kemarin. Nawawi mengingatkan, jika itu inventaris, jika mereka pensiun, mobil itu harus dikembalikan.

Ketua Tangerang Government Watch, Toni Wismantoro, menilai, pemda tidak melihat permasalahan yang ada di depan mata, seperti sekolah rusak, bayi kurang gizi, dan kemiskinan. "Ribuan balita kurang gizi dan terancam busung lapar semestinya menjadi perhatian serius pemda," kata Toni.

joniansyah

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Protes terhadap APBD DKI Jakarta dengan spanduk rakyat setahun dapat Rp 809, gubernur setahun dapat duit 87 milyar, DPRD setahun dapat duit Rp 978 jt perorang dari APBD, APBD untuk kesejahteraan rakyat di PN Jakarta Pusat, 3/05/01 [Koran TEMPO/ Roy Rubi Protes tukang becak yang tergabung dalam Koalisi Ornop untuk Transparasi Anggaran (KOTA) dengan spanduk
Protes Tukang Becak

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Sri Sultan Usul 2,5 Persen PAD untuk Rakyat Miskin
DPR : Target Kerja BPK Jelas, Anggaran Bisa Ditambah
Polda Bali Minta Alokasi APBD
Pengucuran Dana Keagamaan Tangerang Diperketat
Dirut Duren Sawit: Dana Rp 1,2 miliar Bukan Kelebihan Pembelian
Sejumlah Proyek di Solo Terbengkelai
DPRD Depok: Informasi BPK Tidak Valid Kepada Publik
Kebocoran APBD Jawa Timur Naik 50 Persen
DPRD Tangerang Desak Pemerintah Segera Bangun Ratusan Sekolah Rusak
Pembelian Kendaraan Dinas Sekda Cianjur Dinilai Salahi Aturan
> selengkapnya...


Website

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [1]


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< June,2005>>
MSnSl RK JS
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data