Depok

Mundur Jadwal Pilkada Depok : Tiga Kontra, Satu Pro
Sabtu, 21 Mei 2005 | 12:32 WIB

TEMPO Interaktif, Depok: Usulan Panitia pengawas (Panwas) Kota Depok untuk memundurkan jadwal pemilihan kepala daerah dari semula 26 Juni 2005 menjadi Agustus 2005 menimbulkan berbagai tanggapan para calon ; pro dan kontra. Tim Kampanye Abdul Wahab Abidin dan Ilham Wijaya, calon kepala daerah dari Partai Demokrat, secara tegas menolak wacana "Kami tidak setuju diundur. Kami ingin jadwal tetap seperti semula,"kata juru bicara tim kampanye Benny Gerungan kepada Tempo, Sabtu (21/5).

Benny menyatakan, pihaknya telah mengeluarkan biaya cukup tinggi. Jika diundur, secara otomatis, biaya itu juga akan membengkak. "Biaya itu meliputi sosialisasi, kampanye, dan membayar ini itu,"ujar Benny.

Benny juga khawatir, penundaan itu akan membuka peluang manipulasi politik. "Kami takut komitmen-komitmen politik yang sudah terbentuk dalam kontrak politik rusak karena adanya manipulasi politik,"kata Benny.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung mantan Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail dan mantan birokrat Yuyun Wirasaputra, juga sependapat dengan Partai Demokrat. Partai ini berharap pemilihan kepala daerah Kota Depok bisa terlaksanan sesuai jadwal.

Pejabat Ketua sementara PKS, Qurtifa Wijaya, lebih memandang kepada Depok sebagai kota pertama di Indonesia yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. "Depok harus menjadi contoh yang baik bagi daerah lain. Bisa memenuhi tanggal sesuai jadwal merupakan salah satu contoh kesuksesan Depok melaksanakan pemilihan kepala daerah," kata Qurtifa.


Kubu bekas Walikota Depok, Badrul Kamal-Syihabudin juga menolak pengunduran jadwal pemilihan. menurut juru bicara Badrul,, Muhamad Hassan, Jika jadwal mundur, akan mengakibatkan lebih banyak dampak negatif daripada positif. "Penundaan jadwal pemilihan, menurut Hassan, dapat memanaskan suhu politik yang dapat memicu konflik, baik itu antar pendukung mau pun dalam tubuh intern sesama pendukung,"katanya.

Cuma tim Kampanye pasangan calon kepala daerah Kota Depok dari koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Damai Sejahtera (PDS), Yus Ruswandi dan Sutadi Dipowongso (Yuspo), yang menyambut positif rencana penundaan itu. "Kami sangat mendukung usulan itu,"ujar ketua tim kampanye, Yus-Dipo, Bernhard.

Bernard menyatakan dukungannya didasari beberapa pertimbangan, diantaranya adalah hasil survey terhadap sejumlah pemilih di kota Depok. "Baru sekitar 40 hingga 50 persen yang mengerti pilkada (pemilihan kepala daerah),"ujarnya.

Berdasarkan pengalaman. dari 952 ribu pemilih pada pemilihan presiden lalu, hanya 70 persen yang menggunakan hak pilihnya. "Penyebabnya, 30 persen lainnya tidak mengerti apa itu dan untuk apa pemilihan secara langsung. Ini akibat sosialisasi yang kurang maksimal,"ujar Bernhard.

Mundurnya waktu pemilihan, memberi waktu tambahan bagi KPUD dan para calon untuk mensosialisasikan pemilihan kepala daerah dan mengenalkan kandidat yang muncul kepada masyarakat. "Bagi kandidat mungkin lebih banyak sisi positifnya. Negatif hampir tidak ada,"ujarnya.

Suliyanti Pakpahan

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Yogie SM Gubernur NTB >>selengkapnya ::