Depok

Pengacara DPRD Depok Minta Dakwaan Dibatalkan
Selasa, 17 Mei 2005 | 15:37 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim pengacara 17 mantan anggota DPRD kota Depok tahun 1999-2004 yang dituduh korupsi APBD kota Depok tahun 2002 senilai Rp 9,4 miliar meminta majelis hakim yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Andi Samsan Nganro, membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan primer maupun subsider. "Jaksa Penuntut Umum salah dalam menerapkan dasar dakwaan kepada klien kami," kata Ketua Tim Pengacara, Darmi Mara Sabessy, dalam sidang pembacaan eksepsi di PN Cibinong, Selasa (17/5).

Ketujuhbelas terdakwa, berdasarkan otoritas penyidik, dibagi dalam dua perkara. Tiga mantan pimpinan DPRD : mantan ketua DPRD Sutadi dari PDIP, mantan wakil ketua yang kini menjabat ketua DPRD Naming D. Bothin dari Partai Golkar, dan mantan wakil ketua DPRD Hasbullah Rahmat yang kini menjadi anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, dalam satu berkas.

Selebihnya panitia anggaran DPRD sebelumnya, dalam berkas lain; Bambang Sutopo dari PKS, Bambang Prihanto dari PAN, Haryono dari PAN, Kusdiharto dari PAN, Rafie Achmad dari PPP, Mazhab dari PPP, Damanhuri dari PPP, Ratna Nuryana dan Maruf Aman dari Partai Golkar, Christian Poltak Silaban dari PDIP, Sasono dari PDIP, Agus Sutondo dari PDIP, Mansyuriah dari PBB, serta Hiras Toni Hutapea dari PKP.

Dalam persidangan pertama 10 Mei lalu, Jaksa Arief Mulyawan, mendakwa ke-17 terdakwa dengan UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. "Dakwaan primernya pasal 2 sedang dakwaan subsider pasal 3. Ancaman hukumannya pidana penjara maksimal 20 tahun,"kata Arief pada persidangan pertama itu.

Selain itu, Jaksa juga mendakwa dengan peraturan pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001. Darmi meminta hakim membatalkan tuntutan jaksa, karena menurutnya tidak ada satu pasalpun dalam tiga UU tadi yang mengatur perbuatan para terdakwa. "Kami minta majelis hakim mengembalikan harkat dan martabat para terdakwa,"ujarnya.

Sebelumnya, 17 terdakwa tadi diperiksa oleh penyidik sebagai tersangka dugaan korupsi berdasar PP No. 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD yang telah di-judicial review. "Semestinya jika Jaksa ingin mengubah dakwaan dari PP N0. 110 menjadi PP No. 105, Jaksa harus berkoordinasi dulu dengan penyidik sebelum melimpahkan ke pengadilan,"ujar Darmi.

Tim Jaksa Penuntut Umum meminta waktu satu minggu untuk menyiapkan tanggapan atas pembelaan tim pengacara. Majelis hakim kemudian memutuskan akan melanjutkan sidang ketiga yang berisi pembacaan tanggapan tanggal 25 Mei di tempat yang sama.

Suliyanti