Jakarta

Dugaan Penyimpangan Dana KPUD Kepulauan Seribu Makin Kuat
Rabu, 27 April 2005 | 09:14 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dugaan penyimpangan anggaran sewa kantor KPUD Kepulauan Seribu semakin menguat. Hal ini terungkap ketika anggota Komisi A DPRD Propinsi DKI Jakarta, kemarin melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu. Menurut Ketua Komisi A DPRD DKI, Rois Handayani, sewa rumah untuk kantor itu terlalu tinggi dibandingkan harga sebenarnya. "Memang ada tiga rumah yang disewa tetapi tidak ada harga setinggi itu,? kata Rois.

Harga kontrak rumah yang diajukan oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Seribu diajukan sebesar Rp 170 juta per tahun. Namun ketika dilihat di lapangan, 3 rumah penduduk yang disewa itu tak layak dihargai dengan harga di atas. Rois sempat bertemu dengan salah satu anak pemilik dari 3 rumah itu. Muhali, pemilik rumah menjawab rumah itu disewa dengan harga Rp 9 juta rupiah per tahun per rumah. Ketiga rumah yang dikontrak itu memang tak terlalu besar ukurannya, rumah yang terbesar bertipe 36 dengan ukuran tanah berkisar antara 15 meter kali 18 meteran.

Tiga rumah yang disewa tersebut, menurut Rois, bila ditotal harganya hanya berkisar Rp 25 juta saja. Itupun sudah termasuk meubeler, peralatan dan perangkat kerja dari KPU. Ia juga sempat menanyakan pasaran rumah kepada Bupati Pulau Seribu, Djoko Ramadhan. Kata Djoko, harga tertinggi berkisar antara Rp 20 jutaan.

Ketua KPUD Kepulauan Seribu Tobaris, yang mendampingi peninjauan lapangan dari Komisi A DPRD DKI Jakarta ini tak bisa berbuat banyak. Dia hanya menunjukkan rumah dan perlengkapan yang ada namun tak banyak berkomentar soal ini. Ketua KPU Tobaris yang ditanya soal harga yang cukup tinggi itu hanya mengatakan bahwa harga tersebut sudah termasuk perlengkapan yang ada di dalamnya. l dian yuliastuti

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development >>selengkapnya ::