Jakarta

Dugaan Penyimpangan KPUD Kepulauan Seribu Makin Kuat
Selasa, 26 April 2005 | 16:50 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dugaan penyimpangan anggaran sewa kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kepulauan Seribu semakin menguat menyusul hasil peninjauan lapangan Anggota Komisi A DPRD Propinsi DKI Jakarta Selasa (26/4). Sewa rumah untuk kantor tersebut dinilai terlalu tinggi dibandingkan harga sebenarnya.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Rois Handayani Syaugie. ”Kami lihat harga itu terlalu tinggi. Memang ada tiga rumah yang disewa tetapi tidak ada harga setinggi itu,” kata Rois.

Harga kontrak rumah yang diajukan oleh KPUD Kepulauan Seribu sebesar Rp 170 juta per tahun. Namun ketika dilihat di lapangan, tiga rumah penduduk yang disewa tersebut tak layak dihargai sebesar itu.

Rois sempat bertemu salah satu anak pemilik dari tiga rumah tersebut dan menanyakan harga sewanya terhadap KPUD. Anak pemilik bernama Muhali mengatakan rumah tersebut disewa Rp 9 juta per tahun.

Ketiga rumah yang dikontrak itu memang tak terlalu besar ukurannya. Rumah yang terbesar bertipe 36 dengan ukuran tanah berkisar antara 15 x 18 meter persegi. Tiga rumah tersebut, menurut Rois, bila ditotal harganya hanya berkisar Rp 25 juta saja. Itu pun sudah termasuk mebel, peralatan dan perangkat kerja dari KPU.

“Nggak sampai 170 juta. Rumah yang paling besar itu saja paling harganya hanya Rp 12 juta, kemudian Rp 9 juta dan yang kecil Rp 4 juta saja,” tegas Rois.

Bupati Kepulauan Seribu Djoko Ramadhan mengatakan bahwa harga tertinggi di Kepulauan Seribu ini berkisar antara Rp 20 jutaan. “Itupun yang termahal yang pernah disewa Pemda, dua tahun lalu,” kata Djoko menjawab pertanyaan para anggota Komisi A.

dian yuliastuti

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Akbar Tandjung >>selengkapnya ::