Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Iptek  
  Internasional  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Jelang Pemilihan Wali Kota Depok

Partai Demokrat Depok Tolak Intervensi Pusat
Selasa, 19 April 2005 | 19:10 WIB

TEMPO Interaktif, Depok: Pengurus Partai Demokrat Kota Depok berpendirian, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan dipertandingan sepenuhnya urusan cabang. Dewan pimpinan daerah maupun pimpinan pusat partai, diingatkan tidak ikut campur tangan.

Mereka akan menolak segala bentuk intervensi. "Ini gawenya pengurus cabang. Kami lebih mengerti masalah Kota Depok," ujar Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Iskandar Mukrie kepada Tempo, Selasa (19/4)

Mukrie berprinsip, pengurus partai di Depok menerima masukan bakal calon wali kota maupun wakil wali kota. Asal, kata dia, masukan itu tidak berlebihan. "Tadi, pusat menelepon meminta kami menunda konvensi yang sudah siap digelar hari ini," ungkap Mukrie. Ketika permintaan itu disampaikan kepada pengurus yang sedang rapat, katanya, peserta rapat langsung marah.

Dijelaskannya, ikut campur pengurus Partai Demokrat pusat sudah terjadi pada konvensi pertama 27 Maret lalu. Hasilnya, konvensi menunjuk Abdul Kamal sebagai calon wali kota. “Ini keputusan elite partai di pusat tanpa melibatkan pengurus cabang," kata Mukrie. Campur tangan itu, menurutnya, menimbulkan kekecewaan dan menjurus pertengkaran. "Kerugian yang kami tanggung cukup banyak. Salah satunya kami harus mengembalikan seluruh dana konvensi yang berasal dari lima pasang kandidat yang maju,” bebernya.

Mukrie menduga, pengurus pusat dan elite partai ada kepentingan politik. "Ujung-ujungnya kami tidak sempat melaksanakan konvensi yang berakibat harus mendukung calon lain yang sudah muncul," kata dia. Kendati begitu, dia dan pengurus partai cabang Depok tetap mengusahakan konvensi digelar sebelum pendaftaran calon wali kota dibuka pada 23 April.

Pendaftaran bakal calon, katanya, sudah ditutup. "Jika pusat meminta pendaftaran dibuka kembali, kecurigaaan kami semakin kuat . Apalagi ada beberapa nama yang terrlambat mengembalikan formulir pendaftaran, seperti Badrul Kamal (wali kota sekarang), Syamsudin, Arun Heryana, dan Masyursyah Abdullah," kata Mukrie yang mengancam akan mundur jika pendaftaran dibuka kembali.

Agenda pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok semakin dekat. Komisi Pemilihan Umum Depok tengah menyiapkan pengamanan bagi pasangan calon. Pola pengamanan yang akan dilakukan oleh polisi ini meliputi keluarga calon. kami akan membahas masalah dana dan teknis secara rinci," kata kepala bidang pencalonan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok, Yulizar, kepada Tempo di Depok, Selasa (19/4)

-suliyanti pakpahan

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Penyalaan lambu mobil yang melintas di sebagian jalan Jakarta selama 30 menit pada pukul 16.30-18.00, hari Selasa sebagai bentuk dukungan terhadap kampanye anti narkoba, Jakarta, 26 Juni 2001. [KORAN TEMPO/ Amatoel Rayyani; Digital Image; 20010701]. Seorang ibu pegawai Pemda DKI Jakarta membagikan stiker dan selebaran anti narkoba kepada pengendara mobil  dalam rangka kampanye anti-narkoba di Bundaran HI, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2001. [KORAN TEMPO/ Amatul Rayyani; Digital Image; 20010701].
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Wali Kota Anggap Sogo Jongkok Ganggu Lingkungan
Pedagang Sogo Jongkok Kecewa Pada DPRD
Corby Tampak Sehat Ketika Diperiksa
Polisi Periksa Sejumlah Petugas PT Kereta Api
Para Kepala Sekolah Bingung Salurkan Dana Hibah
Tiga Polisi Ditangkap Petugas Badan Narkotika Nasional
Dana Block Grant Tak Boleh Diubah Fungsi
Polda Bali Tangkap 9 Warga Australia Penyelundup 11 Kg Heroin
Rumah Sakit Tolak Rawat Terdakwa Kasus Mariyuwana
Bawa 16 Paket Heroin Ditangkap
> selengkapnya...


Referensi

Kronologis Eksekusi Ayodya
Daftar Istilah Narkoba dan HIV/AIDS
UU RI No.22 Thn.1997 Tentang Narkotika
PP RI No.1 Thn.1980 Tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, Dan Ganja
Inpres RI No.3 Thn.2002 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika , Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya
> selengkapnya...

Website

Kepolisian Negara Republik Indonesia
Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi
PT Kereta Api Indonesia
Badan Intelijen Negara
Badan Narkotika Nasional
> selengkapnya...


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< April,2005>>
MSnSl RK JS
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data