Jakarta

DPR RI Minta PD Pasar Jaya Diaudit
Selasa, 22 Maret 2005 | 11:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi Perindustrian dan Perdagangan DPR RI Muhammad Tonos meminta diadakan audit khusus terhadap PD Pasar Jaya.
Dia mensinyalir Pasar Jaya banyak melakukan pungutan liar terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).

Desakan itu mendapat reaksi serta menimbulkan pro dan kontra antaranggota Dewan. Mereka kontra menganggap, kewenangan audit ada pada Pemerintah DKI. Usulan itu dinilainya sudah melebihi wewenang DPR.

"Yang berhak mengaudit adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," timpal Tonos dalam rapat di DPR RI Senin (21/3) yang berlangsung hingga larut malam itu.

Selain desakan audit PD Pasar Jaya, DPR tetap meminta penundaan pembongkaran Blok B,C,D,E Pasar Tanah Abang. Batas waktu penundaan itu sampai ada opini pembanding.

Mereka juga meminta Pemerintah DKI melakukan penataan pagar di sekeliling Pasar Tanah Abang yang sehari-hari mengganggu lalu lintas. "Pedagang juga harus dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan," kata pimpinan rapat Ade Komarudin.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Ritola Tasmaya mengklaim, audit Pasar Jaya telah dilakukan secara rutin oleh akuntan publik, Badan Pengawas Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan. Predikatnya, kata dia, wajar tanpa syarat.

Pertemuan itu, merupakan lanjutan pertemuan sebelumnya 17 Maret 2005 untuk membahas rencana pembongkaran Blok B-E Pasar Tanah Abang. Namun, dalam pertemuan sebelumnya DPR hanya memberikan pertanyaan kepada Pemerintah DKI.

Ewo Raswa-Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Buruh Pasar Pasar Induk Beras Cipinang