Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Iptek  
  Internasional  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Jakarta

Buruh Paling Menderita Akibat Kenaikan BBM
Minggu, 13 Maret 2005 | 14:14 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Buruh mengklaim sebagai kelompok paling menderita akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Maret yang berimbas pada kenaikan harga bahan pokok.

“Buruh harus membagi-bagi upahnya untuk setiap kenaikan harga kebutuhan pokok dari kenaikan BBM,” ujar Emelia Yanti M.D., Ketua Bidang Perempuan Koordinator Aksi Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Ahad (13/3).

Sekitar 200 buruh GSBI siang tadi mendatangi Istana Negara Jakarta. Emelia berorasi di atas mobil bak terbuka di depan teman-teman yang sebagian besar perempuan.

“Pemerintah tidak berpihak pada rakyat miskin tapi pada kelompok kapitalis (pemodal). SBY tidak menjadikan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan kebijakan pemerintah,” ujarnya. Alasan pemerintah memotong subsidi BBM untuk membiayai pendidikan dan kesehatan rakyat, ujarnya, merupakan penipuan dan pembodohan pada rakyat.

Ia menuturkan, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang ditandatangani Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sutiyoso 12 November lalu sebesar Rp 711.834 semakin menambah beban buruh.

“Upah minimum 2005 sangat jauh memenuhi kebutuhan hidup layak apalagi dengan kenaikan BBM,” ujarnya. Apalagi,katanya, buruh harus mengeluarkan biaya sewa rumah, transportasi, makanan dan air bersih.

Beban ekonomi bertambah akibat penutupan pabrik dan relokasi industri ke luar negeri seperti PT Idola Bangun Idea, PT Megaria Mas Sentosa dan PT.Victoria. “Mereka belum bayar upah dan pesangon,” tuturnya.

Selain itu, PHK massal akibat berakhirnya perjanjian kuota tekstil-garment (multi fiber agreement) di pasaran internasional sejak 1 Januari 2005 turut mempengaruhi nasib buruh, di samping tindakan perusahaan yang kini lebih suka mencari buruh kontrak dan outsourcing. “Biar gampang dipecat,” ujarnya.

Badriah

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Spanduk Protes Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) menyerukan agar bulan Juli 2001 Jakarta bebas bensin bertimbel dengan memakai masker di Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 22 April 2001. [TEMPO/ Bernard Chaniago; Digital Image; 20010503].
Spanduk Bebas Bensin Bertimbal
Protes Komite Penghapusan Bensin Bertimbel
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Wakil Ketua DPR: Ada Peluang SBY Kena Impeachment
Presiden Dipanggil DPR Senin Depan
Berapa Gaji Anggota DPR?
Mahasiswa Paksa Masuk Ruang Rapat DPR
Aksi Mogok Makan Menentang Kenaikan BBM
Mahasiswa Tasik Demo Kenaikan BBM
Menpera Minta Tambahan Dana Kompensasi Rp 400 Milyar
Insentif Fiskal untuk Angkutan Umum
Yogyakarta Minta Kompensasi BBM Disalurkan Lewat Pemda
Minyak Tanah Diborong Kalangan Industri
> selengkapnya...


Referensi

Keppres No. 86/2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM
Keputusan Gubernur DKI No. 1219/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi UPMP-BBMT

Website

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
PT Pertamina


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [2]


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< March,2005>>
MSnSl RK JS
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data