Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Iptek  
  Internasional  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Metro

Pedagang Pasar Tanah Abang Kecam PD Pasar Jaya
Sabtu, 04 Desember 2004 | 15:43 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pembongkaran secara sepihak yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya terhadap Blok B-E Pasar Tanah Abang terus menuai kecaman dari para pedagang. Nita, salah seorang pedagang, menyatakan bahwa PD Pasar Jaya tidak berhak mengklaim Pasar Tanah Abang sebagai miliknya.

"Pasar Tanah Abang bukan milik PD Pasar Jaya, tapi milik para pedagang dan rakyat. Yang membuat Tanah Abang maju adalah pedagang," ucapnya dengan lantang saat perwakilan anggota DPR mengunjungi lokasi mereka, Sabtu (4/12).

Pedagang ini mempertanyakan PD Pasar Jaya yang membangun lantai 2 blok D akibat kebakaran beberapa waktu lalu. Semua pedagang di sana baru akan habis masa kontraknya pada 2024. "Masa bangunan baru mau dibongkar lagi? Itu semua rekayasa," tandasnya.

Para pedagang mempertanyakan harga kios baru yang notabenenya masih menjadi hak milik mereka. Harga tersebut dinilai amat mahal. Rata-rata harga 1 kios Rp 1 miliar.

Ketidakmampuanya membeli kios, pedagang pesimis akan masa depannya karena tidak sanggup menawar. "Mending mati saja. Tidak usah jadi manusia," ucap Nita yang dibenarkan oleh para pedagan lainnya.

Ami Afriatni-Tempo News Room


INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Muhammadiyah Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Munir
Penyiaran Butuh Lembaga Independen
"Kasus Kematian Munir Kriminal"
Poltabes Pekanbaru usut kematian korban mutilasi
PRT Sekarat Dibacok di Tangerang
Tim Investigasi Kasus Munir Polri : 31 Orang Sudah Diperiksa
Polis Periksa 10 Saksi Lagi dalam Kasus Munir
Mahasiswi Unsoed Purwokerto Ditemukan Membusuk
Warga Blokir Akses ke Proyek Pasar Keputran
Ahli Forensik : Kematian Munir Bisa Dideteksi Lewat Rambut dan Darah
> selengkapnya...


Referensi

Keppres RI No. 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan
UU RI No.25 Thn.1999 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
UU RI No.22 Thn.1999 Tentang Pemerintahan Daerah
> selengkapnya...

Website

Departemen Dalam Negeri


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< December,2004>>
MSnSl RK JS
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data