Sarwono: Setiap Wilayah Harus Memiliki Pengolahan Sampah Canggih
Jum'at, 26 November 2004 | 18:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta, Sarwono Kusumaatmaja, berharap Indonesia memerlukan sistem penanganan sampah yang sangat cangih. Sehingga tidak akan mengganggu kenyamanan masyarakat yang ada disekitarnya.

"Yang paling baik setiap wilayah administrasi memiliki sistem pengolahan sampah sendiri dan secara modern," kata Sarwono seusai pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta di Balikota, Jumat (26/11). Sarwono menyayangkan terlambatnya tindakan pemerintah dalam penggunaan tekhnologi canggih untuk mengolah sampah. Sebenarnya, kata Sarwono banyak sekali alternatif solusi tekhnologi tinggi untuk pengolahan sampah.

"Pada waktu itu (jaman Emil Salim dan ketika saya menjadi menteri lingkungan hidup), tak ada yang tertarik untuk mengadopsinya. Mereka masih terpaku dengan tekhnik lama, " ujar Sarwono. Jika teknik itu dilakukan, lanjut Sarwono, maka tidak akan terjadi permasalahan mengenai sampah seperti yang terjadi belakangan ini. "Solusi pengolahan sampah tekhnologi tinggi sudah lazim dilakukan dimana-mana, "ujarnya.

Sarwono mencontohkan tentang pengolahan sampah yang ada di Canada dan London. Di Canada, kata Sarwono terdapat Tempata pembuanagan akhir (TPA)sampah yang bersebelahan dengan kantor wali kota. Bahkan terdapat apartemen dan perkantoran yang dindingnya terbuat dari sampah olahan. "Disana tidak ada masalah, semuanya sudah begitu. Mau alternatif apalagi? Ada yang bilang sistem daur ulang, tapi itu musti 30 tahun. Itupun kalau masyarakat sudah sadar, mau nunggu selama itu, " ujarnya.

Menanggapi tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bojong, Bogor, Jawa Barat, yang hingga saat ini masih ditolak oleh warga, Sarwono mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) harus bersikap transparan dan menjelaskaan kepada masyarakat sehingga mereka mengerti. "Saya tanya ke Pemda, komunikasi kalian bagaimana, kenapa setiap ada satu kebijakan selalu timbul masalah?," kata Sarwono.

Menurutnya, dalam hal ini DKI hanya berperan sebagai rekanan saja. DKI harus berani untuk memulai, karena setiap perubahan pasti menciptakan kontroversi. "Bojong itu urusan investor dan pemdanya. DKI hanya rekanan Bogor yang diberikan fee tertentu. DKI harus berani, yang penting jangan korupsi dan kebijakannya harus dipahami, " kata Sarwono.

Suryani Ika Sari-Tempo