Jakarta

Komite Sekolah: Kak Seto Tidak Tahu Permasalahan SMPN 56 Melawai
Selasa, 23 November 2004 | 15:37 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Johni R Elian, Ketua Komite Sekolah SMPN 56 Melawai, menilai Komisi Nasional Perlindungan Anak yang diketuai Seto Mulyadi (Kak Seto) tidak mengetahui pokok permasalahan yang menimpa sekolahnya.

Pernyataannya ini erat kaitannya dengan pemberian opsi bridging school kepada para siswa SMPN 56 Melawai. "Opsi ini tidak menyentuh akar permasalahan sebenarnya," ujarnya. Menurut Johni, akar permasalahan SMPN 56 Melawai adalah tindakan semena-mena terhadap hukum dan anak didik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ucapan senada juga datang dari Tunggul Naibaho, guru relawan SMPN 56 Melawai. Menurutnya, paradigma Komnas Perlindungan Anak dalam mengatasi permasalahan yang terjadi tidak tepat. Menurutnya, permasalahan SMPN 56 Melawai harus dilihat sebagai permasalahan adanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam kaitannya dengan tukar guling oleh Depdiknas.

Tawaran solusi bridging school juga dinilainya tidak menjawab permasalahan, karena sama saja dengan pembiaran terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi. "Itu sama sekali tidak mendidik masyarakat," ujarnya lagi.

Ia menilai, seharusnya konsep perlindungan anak menekankan pemberian pemahaman yang benar mengenai keadaan yang sebenarnya, sehingga anak menjadi kritis pada lingkungannya. Dengan demikian, harapannya anak tidak saja dapat melindungi diri namun kelak juga dapat melindungi bangsa dan negaranya. "Mereka bukan balita lagi," ujarnya.

Bahkan, ia menuding Komnas Perlindungan Anak sarat dengan kepentingan dalam penanganan kasus SMPN 56 Melawai. Adanya kehadiran Komnas Perlindungan Anak dianggap hanya sebagai alat Gubernur Sutiyoso untuk memperoleh legitimasi publik atas tindakan pengosongan SMPN 56 Melawai.

Sebagai indikasi, ia menunjuk pada kehadiran Kak Seto pada proses pemindahan inventaris SMPN 56 Melawai beberapa hari lalu. "Mengapa ia ikut di dalam, seharusnya bersama dengan kami," ujarnya lebih lanjut.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengaku kecewa atas pernyataan Kak Seto yang sempat dirilis oleh beberapa stasiun telivisi swasta yang mengatakan kondisi proses belajar mengajar SMPN 56 Melawai yang sudah tidak memadai. "Itu ‘kan karena tidak ada pendanaan lagi dari Pemda, seharusnya ia tahu itu," ujarnya pula.

Hal ini menurut pengakuan Johni dan Tunggul telah membuat kepercayaan para orang tua dan guru terhadap Komnas Perlindungan Anak menjadi terkikis. Bahkan, menurutnya, para orang tua menolak untuk difasilitasi oleh Komnas Perlindungan Anak.

Sementara itu, sebanyak 50 pasukan Tramtib dan Linmas ditambahkan untuk penjagaan terhadap tanah dan bangunan SMPN 56 Melawai. Pasukan Tramtib dan Linmas juga tampak berjaga di taman yang berada bersebelahan dengan pompa bensin di depan bangunan sekolah tersebut. Empat tenda juga telah didirikan di sana. "Hanya untuk penjagaan saja, sedangkan tenda untuk berjaga bila nanti hujan," ujar Harianto Badjuri, Wakil Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Penjagaan taman menurutnya untuk mengantisipasi dipergunakannya taman tersebut untuk kepentingan yang tidak diperbolehkan peraturan. Namun demikian ia tidak menyanggah ketika ditanya apakah hal itu termasuk dengan kemungkinan dipakai untuk proses belajar mengajar siswa SMPN 56 Melawai.

Rinaldi Dorasman-Tempo