Jabotabek

Bayar Administrasi Izin Lewat Bank
Kamis, 11 November 2004 | 18:37 WIB

TEMPO Interaktif, Tangerang:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tangerang mengusulkan agar pembayaran administrasi pengurusan perijinan yang selama ini dilakukan di Badan dan Dinas melalui Bank yang telah ditunjuk Pemerintah Daerah." Untuk memberikan pelayanan terbaik dan menghindari kebocoran,"ujar Ketua Fraksi Lintas Lima Al mansur, Kamis 11/10.

Misalnya untuk izin reklame dan izin
mendirikan bangunan, masyarakat cukup mengajukan
permohonan kepada dinas terkait. Setelah itu pegawai di
dinas itu melakukan peninjauan ke lapangan. Selanjutnya,
pemohon diberikan surat pengantar untuk bayar di bank.

Setelah mereka bayar di bank, sambung Mansyur baru dinas
terkait mengeluarkan izin yang diajukan oleh pemohon
dengan melihat tanda bukti pembayaran."Ketika ada perusahaan yang akan pasang reklame, dinas
terkait cukup melakukan pemberkasan saja. Biaya administrasinya, biar mereka bayar sendiri di bank. Jadi pemohon izin tidak membawa uang tunai ke dinas,"saran Mansyur.

Mansyur berpendapat, langkah tersebut cukup transparan.
Sehingga masyarakat yang ingin mengurus perizinan tidak
lagi dibebani biaya tambahan yang sesungguhnya tidak
ada, terkecuali pelayanan sudah satu atap.

Kepala Bagian Humas dan protokol Kabupaten Tangerang Achmad Djabir menilai, gagasan itu cukup bagus. Menurutnya, dengan sistem itu akan tercipta transparansi dalam pengurusan izin. Dipastikan, pembayaran lewat bank tidak akan terjadi kebocoran. Karena dana yang disetorkan oleh masyarakat untuk pembayaran perizinan langsung masuk ke kas daerah.

Jika memang langkah itu akan menciptakan transparansi dan meningkatkan PDA, menurut Jabir tidak ada alasan dari
dinas terkait untuk menolak perbaikan. Sebaliknya jika ada orang yang keberatan diajak perubahan patut dipertanyakan.

Sejauh ini, menurut Djabir, banyak terjadi keganjilan dalam pengurusan perijinan. Misalnya, biaya resmi
untuk mengurus sebuah perizinan hanya cuma Rp 1 juta.
Namun karena ketidak tahuan masyarakat, pegawai di
instansi terkait bisa menawarkan Rp 5 juta. "Kalau
bayarnya lewat bank, yang seperti itu bisa dihindari.
Sehingga masyarakat akhirnya mengeluh, tapi kalau mereka
bayar ke bank berapapun besarnya itu tidak akan ada
permainan,"ucapnya.

Joniansyah